Problematika buruh migran dan lemahnya perlindungan negara

Ilustrasi: Pengunjuk rasa melakukan aksi solidaritas untuk pekerja migran Indonesia Tuti Tursilawati di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Ilustrasi: Pengunjuk rasa melakukan aksi solidaritas untuk pekerja migran Indonesia Tuti Tursilawati di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat (2/11/2018). | Galih Pradipta /ANTARA FOTO

Tuti Tursilawati, buruh migran Indonesia asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Senin (29/10/2018) lalu. Tuti dijatuhi hukuman mati paling tinggi, yakni had gillah lantaran didakwa membunuh sang majikan pada 2011. Dalam tata hukum di Arab Saudi, had ghillah adalah hukuman mati yang tidak dapat diampuni, baik melalui mekanisme bayar denda, maupun ampunan dari kerajaan.

Ironisnya lagi, eksekusi mati terhadap Tuti tidak didahului oleh pemberitahuan resmi kepada perwakilan pemerintah Indonesia. Bahkan, pihak keluarga pun tidak mendapat informasi terkait rencana eksekusi tersebut. Hal ini lantaran pemerintah Arab Saudi tidak menganut aturan yang mewajibkan adanya notifikasi resmi terkait pelaksanaan eksekusi mati.

Tuti bukan buruh migran pertama yang dieksekusi mati pemerintah kerajaan Arab Saudi. Sebelumnya, sejak Januari 2008 sebanyak lima buruh migran asal Indonesia dieksekusi mati di Arab Saudi. Semuanya terjerat kasus yang sama, yakni pembunuhan terhadap majikan atau anggota keluarganya. Selain itu, banyak buruh migran asal Indonesia yang telah divonis hukuman mati dan tengah menunggu dieksekusi.

Data dari organisasi nirlaba MigrantCare menyebut setidaknya terdapat 202 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri. Jumlah itu tersebar di empat negara yang merupakan tujuan favorit tenaga kerja asal Indonesia, yakni Malaysia (148 orang), Uni Emirat Arab (3 orang), Singapura (3 orang), Arab Saudi (21 orang) dan Tiongkok (27 orang). Sebagian besar di antara mereka adalah buruh migran perempuan.

Eksekusi mati Tuti oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi hanyalah semacam fenomena gunung es dari sengkarut persoalan terkait buruh migran Indonesia di luar negeri. Selama ini, buruh migran memang lekat dengan sejumlah persoalan. Mulai dari buruh migran ilegal, lemahnya perlindungan kerja yang berbuntut pada maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual, perdagangan manusia (human trafficking)hingga banyaknya buruh migran yang terjerat kasus hukum di luar negeri.

Sengkarut persoalan itu dilatari oleh setidaknya dua faktor. Yakni lemahnya komitmen negara dalam melindungi para pekerja migran dan lemahnya posisi tawar pemerintah Indonesia di hadapan negara-negara tempat para pekerja migran mengadu nasib.

Ketimpangan sosial

Kemunculan buruh migran, tidak diragukan, merupakan fenomena yang dilatari oleh tidak hanya persoalan ekonomi, namun juga sosial-politik. Di bidang ekonomi, kemunculan buruh migran merupakan konsekuensi logis dari ketidakberhasilan pemerintah dalam memeratakan hasil pembangunan.

Corak pembangunan ekonomi yang berorientasi pada paham kapitalisme-liberal dalam banyak hal telah melahirkan sejumlah problem baru. Salah satunya adalah kian lebarnya disparitas ekonomi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah.

Hasil pembangunan yang selama ini berjalan, harus diakui lebih banyak menguntungkan masyarakat atas yang memiliki akses pada pendidikan dan modal melimpah. Sebaliknya, masyarakat kalangan bawah justru kerap terabaikan dan termarjinalkan.

Dalam konteks politik, lemahnya political will pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja migran telah berkembang menjadi semacam pembiaran terhadap praktik ketidakadilan yang diterima para pekerja. Hal ini tampak misalnya dalam sejumlah kasus kekerasan yang menimpa pekerja migran, dimana pemerintah selalu terkesan bersikap normatif, tanpa pernah mengupayakan langkah radikal agar mencegah kasus serupa terulang.

Secara sosiologis, menjadi buruh migran telah menjadi semacam ‘mimpi’ bagi sebagian masyarakat. Iming-iming gaji besar menjadi magnet ampuh bagi sebagian masyarakat yang ingin memperbaiki status sosialnya dalam waktu singkat. Sebagai fenomena sosial, buruh migran tentu memiliki dua sisi yang saling kontradiktif. Di satu sisi, banyak cerita manis ihwal keberhasilan buruh migran. Di sisi lain, cerita miris tentang buruh migran yang mengalami penyiksaan, bahkan terjerat hukuman mati adalah cerita yang bahkan mendekati klise.

Mengurai persoalan

Mengurai sengkarut persoalan buruh migran tentu bukan perkara mudah. Bagaimana pun juga, harus kita akui bahwa mengirim tenaga kerja ke luar negeri telah menjadi salah satu solusi mengurangi pengangguran. Selain itu, buruh migran juga menjadi salah satu penyumbang devisa yang tidak sedikit pada negara.

Merujuk catatan Bank Indonesia, sumbangan devisa melalui penerimaan remitansi pada kuartal keempat tahun 2017 mencapai 2, 2 miliar dolar Amerika. Sebutan sebagai “pahlawan devisa” pun disematkan pada para pekerja migran. Sayangnya, label mentereng itu acapkali tidak lantas membuat mereka lepas dari jerat persoalan.

Langkah-langkah untuk mengurai persoalan terkait buruh migran, idealnya dibagi dalam dua strategi, yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek ini meliputi peningkatan kualitas pekerja migran dan pembenahan regulasi dan tata perundangan terkait buruh migran.

Rendahnya kualitas buruh migran asal Indonesia selama ini telah menjadi problem klasik yang menyebabkan munculnya banyak persoalan. Dibanding pekerja migran asal negara lain, kualitas sumber daya pekerja migran asal Indonesia memang terbilang rendah. Hal ini menyebabkan posisi tawar pekerja migran asal Indonesia menjadi lemah.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pekerja migran, baik dalam hal kompetensi pekerjaan, bahasa maupun budaya negara tujuan. Pemerintah berkewajiban memastikan kualitas pekerja migran memiliki kualitas sesuai standar pekerja negara tujuan. Hal ini untuk meminimalisasi tindak pelanggaran kesepakatan kerja sebagaimana kerap terjadi.

Ke depan, pemerintah juga perlu mendorong adanya pergeseran tren pengiriman pekerja migran dari yang selama ini didominasi pekerja di sektor domestik-informal ke arah pekerja profesional-formal. Untuk mewujudkan itu, tentunya diperlukan program pelatihan kompetensi bagi calon pekerja migran yang melibatkan kerjasama pemerintah dan kalangan swasta.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan di sektor regulasi terkait pekerja migran. Selama ini, regulasi terkait pekerja migran cenderung tidak menunjukkan keberpihakan pada pekerja. Salah satu yang paling mudah diidentifikasi ialah rumit dan mahalnya proses keberangkatan pekerja migran melalui jalur legal, yang lantas menyuburkan praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal oleh calo. Praktik percaloan tersebut turut menyumbang andil pada sengkarut persoalan terkait pekerja migran.

Sementara dalam konteks strategi jangka panjang, pemerintah harus memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat sehingga disparitas ekonomi dapat dipangkas. Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan empat tahun terakhir ini idealnya terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat kelas bawah. Gelontoran dana desa yang bernilai triliunan rupiah saban tahunnya seharusnya juga mampu mengentaskan desa dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Jika pemerataan kesejahteraan tercapai dan desa yang tadinya identik dengan kantung kemiskinan mampu mandiri, perlahan kita akan terlepas dari segala persoalan terkait buruh migran. Sehingga cerita tragis seperti dialami Tuti Tursilawati tidak akan terulang lagi.

Siti Nurul Hidayah, peneliti Center for the Study of Society and Transformation.

BACA JUGA