Prospek Hak Asasi Manusia 2019

Ilustrasi: Pengiat HAM melakukan aksi memperingati Hari HAM Internasional 2018 dengan pengawalan personel TNI dan Polri di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Ilustrasi: Pengiat HAM melakukan aksi memperingati Hari HAM Internasional 2018 dengan pengawalan personel TNI dan Polri di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018). | Dede Rizky Permana /ANTARA FOTO

Di Indonesia, hukum dan HAM telah berkembang sejak Reformasi yang dimulai 20 tahun yang lalu. Namun demikian, kondisi pelaksanaan HAM belum beranjak maju.

Berdasarkan jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM, berkas pengaduan yang diterima pada 2017 sebanyak 5.387, pada 2016 sebanyak 7.188, dan pada 2015 sebanyak 8.249.

Data itu menunjukkan penurunan jumlah pengaduan ke Komnas HAM dalam periode 2015-2017. Namun, kemudian meningkat kembali pada 2018. Sampai dengan November 2018, pengaduan yang diterima Komnas HAM sebanyak 5.828 berkas.

Pengaduan terbanyak ke Komnas HAM terkait dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan. Yaitu, sebanyak 2.317 berkas. Di dalamnya terdapat persoalan terkait dengan hak atas tanah (1.062 berkas), hak ketenagakerjaan (444 berkas) dan hak atas tempat tinggal (392 berkas).

Pengaduan terkait hak memperoleh keadilan berjumlah sebanyak 1.895 berkas. Di dalamnya berupa persoalan kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/TNI/PPNS sebanyak 1.386 berkas, dan kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan sebanyak 356 berkas.

Pengaduan terkait hak atas rasa aman sebanyak 312 berkas. Di dalamnya terdapat aspek hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam/tidak manusiawi sebanyak 95 berkas dan hak atas rasa aman dan perlindungan atas ketakutan sebanyak 79 berkas.

Tingginya aduan hak atas kesejahteraan terkait erat dengan konflik agraria. Tingginya aduan sektor agraria ini di antaranya terkait dengan program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

Setidaknya, ada sekitar 269 proyek infrastruktur --yang dibingkai dalam Proyek Strategis Nasional-- yang diatur di dalam Peraturan Presiden No. 13/2016 sebagaimana diubah dalam Perpres No. 58/2017. Berbagai proyek tersebut tidak sedikit yang berimplikasi pada konflik agraria dan tercerabutnya hak atas tanah.

Di sisi lain, Presiden Jokowi berkomitmen untuk membagikan 9 juta hektar lahan dalam bingkai TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dan 12,7 juta hektar pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam bingkai Program Perhutanan Sosial. Namun, program ambisius tersebut tidak semulus yang dibayangkan karena sebagian besar dari target itu belum tercapai dan dikhawatirkan tidak akan tercapai sampai akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pada 24 September 2018, Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Namun, alih-alih menyelesaikan persoalan mendasar, Perpres tersebut dipandang hanya berniat untuk melegalisasi tanah melalui program sertifikasi massal.

Sedangkan akar masalah agraria -yaitu konflik pemanfaatan dan ketimpangan penguasaan tanah- tidak disentuh. Tidak sedikit pula terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan dalam program sertifikasi itu.

Pun dengan penanganan kasus-kasus yang diduga adalah pelanggaran HAM yang berat, belum beranjak maju seperti yang diharapkan. Padahal, Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya pernah berjanji untuk memproses dan menuntaskannya.

Sejak berdiri 25 tahun yang lalu, Komnas HAM telah menyelidiki 13 kasus yang diduga adalah pelanggaran HAM yang berat menurut ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tiga di antaranya telah mendapatkan putusan di pengadilan HAM (ad hoc), yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003).

Sementara untuk 10 kasus lainnya masih belum beranjak maju ke tingkat penyidikan sampai saat ini. Kasus-kasus itu adalah Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998; Kasus Wasior dan Wamena; Kasus Talangsari Lampung; Kasus Penembakan Misterius (Petrus); Peristiwa Pembantaian Massal 1965; Peristiwa Jambu Keupok Aceh; Peristiwa Simpang KKA Aceh dan Peristiwa Rumah Geudong Aceh.

Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat yang baru saja diselesaikan Komnas HAM adalah peristiwa Rumah Geudong di Aceh yang terjadi pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998. Berkas kasus ini telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 28 Agustus 2018.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2018, Komisioner Komnas HAM telah menyampaikan permintaan kepada Presiden agar kasus-kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum. Hal ini karena penanganan kasus-kasus tersebut telah berlarut-larut sehingga mencederai hak para korban atas kepastian hukum dan keadilan.

Permintaan ini kembali disampaikan dalam momentum perayaan Hari HAM 2018 pada 11 Desember 2018 di Gedung Komnas HAM, yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang berjanji akan menindaklanjutinya kepada Presiden Joko Widodo.

Kondisi HAM sepanjang 2018 masih jauh dari yang diharapkan -khususnya terkait dengan penanganan kasus-kasus yang diduga pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, dan intoleransi. Akar masalah dari kebuntuan dalam menyelesaikan persoalan tersebut tidak pernah disentuh -yaitu soal keadilan dan kesetaraan di depan hukum.

Pada 2019 yang baru kita masuki, persoalan HAM masih belum akan beranjak dari tiga persoalan besar tersebut karena tahun ini hanya akan diwarnai dengan agenda Pilpres, yang akan banyak menyita energi kita.

Kampanye Piplres yang telah berjalan selama tiga bulan lebih ini masih banyak diisi dengan saling hujat antar pendukung dan tim pemenangan para calon. Belum ada materi kampanye yang sifatnya lebih mendidik, berbobot dan substansial. Isu primordialisme agama dan etnis, masih menjadi komoditi politik untuk meraih suara, di samping penyebaran hoax di media sosial.

Pilpres 2019 masih akan diwarnai dengan maraknya politik identitas dan primordialisme berbasis SARA. Hal ini akan dan telah memicu terjadinya praktik intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan yang akan mencederai demokrasi dan HAM.

Politik identitas telah mencederai prinsip dan norma dasar HAM -yaitu kesetaraan, nondiskriminasi, partisipasi, pemberdayaan kelompok minoritas/rentan, dan akuntabilitas.

Alih-alih mendukung dan melindungi kelompok rentan atau minoritas, ajang kampanye Pilpres justru memakai atau memanfaatkan kelompok minoritas sebagai obyek untuk mendapatkan simpati dari suara mayoritas. Nasib dari kelompok minoritas -yang sudah rentan- semakin terpuruk oleh politik mendulang suara yang mengedepankan praktik populisme dan tirani mayoritas.

Dalam kontestasi politik semacam ini, HAM harus menjadi tonggak dan kompas bagi proses politik yang santun dan bermartabat. Jangan sampai HAM hanya sebagai alat, atau HAM dikomodifikasi sebagai alat transaksi dan pencitraan politik untuk mendulang suara secara pragmatis.

Di tengah kuatnya arus politik identitas berbasis SARA yang juga menjadi fenomena global saat ini, HAM mempunyai posisi yang strategis dan vital.

Bahkan, jika dikelola secara baik dan cerdik, HAM justru dapat menjadi isu sentral agar Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 memiliki komitmen dan langkah yang kongkret dalam memajukan dan menegakkan HAM.

Mimin Dwi Hartono, staf senior Komnas HAM. Esai ini adalah pendapat pribadi.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR