RAMADAN 2019

Ramadan, momentum mengembalikan semangat persaudaraan

Ilustrasi Petugas Polisi Pamong Praja dan Panwaslih menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) di Lhokseumawe, Aceh, Minggu (14/4/2019).  Ada sekitar 800 ribu masjid di Indonesia, namun mimbar masjid itu lebih banyak diisi oleh imam dan khatib yang minim akan wawasan keislaman yang moderat.
Ilustrasi Petugas Polisi Pamong Praja dan Panwaslih menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) di Lhokseumawe, Aceh, Minggu (14/4/2019). Ada sekitar 800 ribu masjid di Indonesia, namun mimbar masjid itu lebih banyak diisi oleh imam dan khatib yang minim akan wawasan keislaman yang moderat. | Rahmad /Antara Foto

Dalam lima tahun terakhir, sentimen agama mengemuka di ranah politik praktis. Fenomena itu menunjukkan adanya dekadensi spirit agama: nilai-nilai luhur agama diringkus oleh kepentingan politik yang profan.

Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 telah mengoyak kain solidaritas anak bangsa dan juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya intoleransi karena dipicu oleh ujaran-ujaran kebencian yang berbasis agama dan etnis (Hadiz, 2018).

Sejak 2014, narasi agama menjadi komoditas politik yang dikemas dalam kebohongan. Identitas agama menjadi hal yang paling disorot oleh publik dalam menilai calon pemimpin. Pada dimensi ini, publik mempertanyakan apakah pasangan calon yang maju dalam bursa Pilpres atau Pilkada berasal dari kalangan Islam atau bukan.

Seturut dengan itu, kontestasi politik diklaim sebagai campuh perang antara kebenaran melawan kebatilan. Sehingga ada yang menganalogikan politik secara berlebihan dengan Perang Badar. Belakangan muncul narasi polarisasi partai politik dengan kategori Partai Allah (hizbu-Allah) dan Partai Setan (hizbu al-Syaitan). Bahkan konsep ijtima’ ulama dipolitisir sebagai konsensus untuk memilih salah satu pasangan calon.

Hal itu mengakibatkan pudarnya kohesi sosial dan menciptakan polarisasi masyarakat di arus bawah. Pada aras ini, agama ditarik masuk ke dalam hingar-bingar percaturan politik yang sarat dengan kepentingan duniawi . Agama makin menjauh dari nilai-nilai luhur agama sebagai risalah langit yang membawa perdamaian.

Mimbar Agama

Secara ontologis, apa yang menjadi sumber masalahnya? Narasi keagamaan yang berkembang akhir-akhir ini justru mengarah pada gejala kemunduran nilai-nilai agama itu sendiri. Setidaknya, hal tersebut tercermin pada ekspresi keagamaan yang hanya muncul bersamaan dengan hajat politik lima tahunan.

Semangat keagamaan ini bertubrukan dengan kepentingan para elite politik untuk mewujudkan tujuan mereka. Maka, konsekuensinya adalah semangat keagamaan dilandasi sentimen yang berlebihan dapat mengantarkan pada sikap eksklusif dan fanatik yang pada gilirannya melahirkan sikap intoleran.

Pada konteks ini, dalam Hate Spin: The Manufacture of Religious Its Threat to Democracy (2016), Cherian George memberikan analisis yang cukup baik bahwa gejala intoleransi yang terjadi di negara-negara penganut demokrasi merupakan suatu pertunjukan yang sengaja dibuat oleh wirausahawan politik untuk meraih kekuasaan dengan memanfaatkan sentimen agama.

Pada titik ini, spirit keislaman mengalami kemerosotan (involusi). Artinya, Islam tidak menjadi moral-spiritual yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti disebut seorang pemikir muslim modernis, Fazlur Rahman (1979). Persinggungan agama dengan kepentingan elite politik menciptakan dinamika keagamaan yang eksklusif, hitam-putih, dan memandang keragaman sebagai ancaman.

Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab secara moral adalah elite-elite agama: ulama, penyuluh agama serta para khatib. Elite-elite agama memilki otoritas dan keleluasaan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui mimbar-mimbar keagamaan.

Wajah agama disampaikan oleh ustaz-ustaz dengan narasi kebencian bahkan mimbar-mimbar agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik dengan menggunakan legitimasi agama. Mimbar-mimbar agama dikuasai oleh tokoh-tokoh agama yang miskin wawasan keagamaan yang moderat dan kebangsaan. Mereka kerap mempertentangkan keislaman dengan keindonesiaan. Pancasila, dan Islam kembali dibenturkan.

Hal ini berbanding lurus dengan studi yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (Puspidep) Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2018) tentang persepsi ulama terhadap negara-bangsa.

Penelitian ini mewancarai 450 ulama dari berbagai afiliasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syiah dan Ahmadiyah dan lain-lain di 15 kota. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa sebanyak 16,44 persen ulama menolak tatanan negara-bangsa. Ulama yang memiliki pandangan keagamaan yang konservatif sebanyak 9,33 persen, radikal 4 persen dan ekstrem 2,67 persen.

Penelitian itu juga menemukan fakta lainnya bahwa cara pandang ulama dalam memilih pemimpin masih terbelenggu dalam sekapan politik kauman (ummah) yang hanya merangkul pihak yang memiliki identitas agama yang sama.

Pada saat yang sama, ada 800 ribu masjid di Indonesia. Namun, mimbar-mimbar masjid itu lebih banyak diisi oleh imam dan khatib yang minim akan wawasan keislaman yang moderat (CSRC, 2018).

Fakta itu sangat mengkhawatirkan jika dilihat dalam bingkai keindonesiaan yang secara kodrati majemuk. Tidak tertutup kemungkinan pandangan ulama yang seperti itu menggerus nilai-nilai kewargaan (civic) atau persaudaraan yang belandaskan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah).

Titik Balik

Momentum Ramadan merupakan titik balik spirit agama ke dalam makna yang sejatinya. Esensi agama adalah benteng persaudaran sesama manusia. Di titik ini, bagi penulis, persaudaraan merupakan puncak spiritual Islam karena memberikan cara pandang baru bahwa Islam adalah agama yang memanusiakan manusia tanpa melihat perbedaan warna kulit, bahasa, ras, suku dan etnis yang acap kali menjadi sumber perpecahan.

Ramadan seyogyanya menjadi momentum merebut mimbar-mimbar agama di masjid, majelis taklim dan surau dengan memberikan alternatif pesan keagamaan yang inklusif, toleran, damai dan humanis kepada seluruh masyarakat. Pemerintah —dalam hal ini Kementerian Agama— dan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah mesti duduk bersama untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dilakukan. (MR)

Abdallah adalah peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. Ia fokus pada kajian sosial-keagamaan.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR