Reformasi birokrasi dua presiden

Ilustrasi: "Mesin briokrasi"
Ilustrasi: "Mesin briokrasi" | EtiAmmos /Shutterstock

Birokrasi adalah kunci. Mereka, para pegawai negeri sipil setingkat eselon dua hingga empat, adalah para pelaku dan pengendali program pembangunan yang sesungguhnya.

Presiden, gubernur, dan bupati boleh menggagas kebijakan pembangunan yang hebat-hebat. Tapi birokrasi ialah sebenar-benarnya penguasa, sebab mereka berwenang membelanjakan uang negara, dan memegang sumberdaya administratif yang diperlukan untuk mengeksekusi kebijakan. Birokrasi ibarat pisau pemotong dan pembagi kue pembangunan.

Membangun dan membenahi birokrasi sama pentingnya. Kue-kue pembangunan harus terus diperbesar, dan pada saat yang sama birokrasi sebagai pisau pengirisnya harus diasah lebih tajam, bersih dan profesional sehingga mampu mendistribusikan kue itu secara lebih adil, cepat, dan efisien.

Membenahi birokrasi menjadi lebih bersih dan profesional untuk memberikan pelayanan publik yang lebih adil inilah gagasan utama reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi zaman SBY

Sejarah administrasi pemerintahan memperlihatkan baru pada masa kepresidenan SBY, reformasi birokrasi menjadi agenda pembangunan yang penting. Kebijakan tentang cetak biru manajemen birokrasi yang modern, bersih, dan profesional lahir pada masa kepresidenannya. SBY getol mendorong lahirnya rupa-rupa regulasi administrasi tata pemerintahan dan kepegawaian negara.

Ada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang berisi prinsip pengembangan dan tata kelola birokrasi modern dan berintegritas. Ada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memagari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil. Ada juga Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang masih relevan hingga hari ini.

Pemerintah SBY juga berhasil mematangkan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang menjadi fondasi pencegahan korupsi birokrasi. Tidak kurang dari lima rencana peraturan pemerintah untuk menerjemahkan UU ASN, antara lain tentang manajemen dan sistem remunerasi pegawai negeri sipil telah disusun sebelum SBY lengser.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas memastikan proses seleksi pejabat tinggi berlangsung dengan prinsip-prinsip-prinsip meritokrasi terbentuk pada masa SBY. SBY memfasilitasi pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Nasional beranggotakan pejabat tinggi lintas kementerian, dan Tim Independen Reformasi Birokrasi yang diisi tokoh-tokoh kritis dari kalangan birokrasi, masyarakat sipil, perguruan tinggi, bahkan dunia bisnis.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada masa SBY mendorong daerah membangun sendiri apa yang disebut sebagai road map reformasi birokrasi daerah. Lembaga ini memprakarsai perubahan sistem rekrutmen aparatur sipil negara menjadi lebih terbuka dan bebas calo.

Surut pada masa Jokowi

Jika reformasi birokrasi diibaratkan rumah, SBY mewariskan pilar dan fondasi yang kokoh. Jika enggan menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas seperti sekarang ini, sekurang-kurangnya pemerintah Jokowi tinggal menyempurnakan bentuk rumah, melengkapinya dengan jendela, atap, pintu, dan kamar-kamar.

Misalnya menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara dan UU Administrasi Negara sehingga rambu-rambu penegakan integritas dan efisiensi birokrasi bisa segera dijalankan. Atau mengadvokasi DPR untuk memasukkan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah ke dalam agenda legislasi nasional.

Pekerjaan strategis lainnya adalah memperkuat kewenangan KASN sebagai lembaga pengawas proses seleksi pejabat pimpinan tinggi kementerian dan daerah. Atau mengkaji tumpang tindih kewenangan, lalu menyusun kebijakan restrukturisasi dan perampingan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pemerintah Jokowi bisa meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan publik dengan menetapkan kebijakan integrasi antar unit pelayanan publik baik pusat dan daerah, terutama berkaitan dengan koordinasi perijinan penanaman modal dan investasi.

Tapi pekerjaan rumah di atas nyaris terbengkalai. Perhatian kepada reformasi birokrasi menyurut, untuk tidak mengatakan mandek. Misalnya, UU ASN pasal 25 telah memberikan kewenangan kepada KemenPANRB untuk menjadi leading agency dengan mandat merumuskan, menetapkan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan kebijakan pendayagunaan aparatur negara.

Membangun sistem manajemen aparatur negara, menyelaraskan tumpang tindih kebijakan kepegawaian antara satu sektor dan sektor lainnya, dan mengawasi pelaksanaannya itulah kewenangan utama kementerian.

Nyatanya hingga di ujung masa pemerintahannya, kementerian ini tak kunjung menemukan fokus dan arah kebijakan yang jelas. Indikasi paling kasat mata adalah dua kali menteri di KemenPANRB dipilih dan diganti. semuanya atas dasar pertimbangan politik yang kental, bukan perhitungan kompetensi administrasi pemerintahan.

Praktik lelang jabatan atau proses seleksi terbuka pejabat tinggi, baik di pusat dan daerah, nyaris berhenti. Kebijakan road map reformasi birokrasi daerah menguap. Seleksi pejabat di daerah kembali didominasi nepotisme, korupsi dan patronase politik. Sejumlah kepala daerah dicokok KPK karena terlibat suap-menyuap dalam proses seleksi pejabat publik. Yang paling mutakhir, KemenPANRB dan KASN bungkam terhadap dugaan pemihakan politik kepala daerah secara terbuka kepada pasangan capres-cawapres tertentu dalam kampanye Pilpres 2019.

Terutama dalam hal netralitas dan impersonalitas birokrasi sebagaimana dibayangkan Max Weber, tidak sulit untuk menyebut pemerintah Jokowi telah merintis jalan bagi kembalinya karakter aparatur negara seperti pada masa Orde Baru ketika birokrasi ditempatkan sebagai subordinat politik di bawah ketiak kekuasaan.

Satu-satunya prestasi Jokowi barangkali adalah meneruskan praktik seleksi terbuka calon ASN. Tapi prestasi ini bukan tanpa cacat. Seleksi model ini dianggap mampu meminimalkan praktik percaloan, juga menjaring minat lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Tapi tanpa pembenahan birokrasi internal kementerian dan lembaga akibat inkonsistensi kebijakan reformasi birokrasi, tiga bulan setelah lolos seleksi, para ASN baru ini potensial terkontaminasi virus patron-klien, inkompeten, dan alergi terhadap perubahan seperti diderita birokrat pendahulu mereka.

Dwi Joko Widiyanto, peminat kebudayaan, peneliti pada Institute for Democracy Education (IDE)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR