Reformasi regulasi dan rencana pembentukan lembaga baru

Ilustrasi: Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi hakim MK Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang putusan uji materi di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Ilustrasi: Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi hakim MK Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang putusan uji materi di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/12/2018). | Wahyu Putro A /ANTARA FOTO

Pemerintah berencana membentuk lembaga khusus untuk menangani permasalahan peraturan perundang-undangan. Rencana ini disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dalam "Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien", di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Rencana pemerintah membentuk lembaga baru tersebut patut diapresiasi. Pasalnya, sistem kelembagaan yang ada saat ini memang tidak efektif dalam mendorong perbaikan regulasi di berbagai sektor. Masih banyak regulasi yang bermasalah, seperti halnya timpang tindih regulasi antar kementerian atau antar lembaga, sampai jumlah regulasi yang terlalu banyak (over regulasi).

Hingga 2015, pemerintah mencatat lebih dari 42.000 regulasi yang dapat diidentifikasi. Jumlah tersebut terus bertambah. Bahkan jumlah itu belum termasuk regulasi yang masih berlaku namun terlupakan, sebab ada kementerian atau lembaga yang lupa atas jumlah regulasi yang dimilikinya. Otomatis regulasi yang terlupakan tersebut tidak masuk dalam hitungan pemerintah.

Permasalahannya semakin rumit ketika terjadi timpang tindih peraturan. Secara vertikal, tumpang tindih itu berupa ketidaksinkronan atau saling bertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Bentuk tumpang tindih secara horizontal adalah antara peraturan kementerian atau lembaga yang saling bertentangan.

Dalam perkara timpang tindih peraturan tersebut, jika pertentangannya terjadi secara vertikal, maka dapat diselesaikan dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. Keadaannya akan lebih rumit bila pertentangannya terjadi antar kementerian atau lembaga yang secara hierarki memiliki kedudukan yang sama.

Tentu masing-masing lembaga memiliki ego sektoral masing-masing yang menyebabkan sulit ditemukannya jalan keluar. Masing-masing lembaga akan cenderung saling klaim bahwa peraturan yang dibuat lembaganya yang seharusnya dipatuhi.

Oleh sebab itu, pembentukan lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk melakukan kontrol menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut adalah langkah yang tepat.

Pertanyaan kritis

Rencana pemerintah membentuk lembaga khusus untuk menangani permasalahan regulasi tersebut tentu memunculkan beberapa pertanyaan kritis. Diantaranya, benarkah pembentukan khusus tersebut adalah langkah yang tepat? Jangan sampai pembentukan lembaga baru hanya menambah panjang daftar lembaga yang nyaris tidak berguna yang hanya menambah berat beban negara.

Oleh sebab itu, perlu kajian yang benar-benar matang bila sebelum lembaga tersebut dibentuk. Sejatinya tersedia dua pilihan dalam pembentukan lembaga baru tersebut. Pilihan tersebut adalah membentuk lembaga baru secara fisik atau membentuk lembaga baru dengan cara memanfaatkan lembaga yang sudah ada.Kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki konsekuensi.

Jika pilihannya adalah membentuk lembaga baru secara fisik, tentu juga harus diikuti dengan pengkajian yang matang. Jangan sampai lembaga tersebut hadir sebagai masalah baru, atau hanya sekedar memunculkan lembaga baru yang juga nyaris tidak berguna. Kewenangannya terlihat kuat, namun tidak tidak berdaya menghadapi ego sektoral dari kementerian dan lembaga dalam membentuk regulasi.

Jika pilihannya memanfaatkan lembaga yang sudah ada, tentu upayanya akan jauh lebih mudah karena tidak perlu lagi mendesain pembentukan lembaga secara fisik, melainkan yang harus didesain hanyalah kewenangannya.

Dalam hal ini, pemerintah dapat mengoptimalkan peran lembaga yang selama ini dapat dikategorikan memiliki peran yang minim dalam penyelenggaraan negara. Misalnya seperti mengoptimalkan peran BPHN dan Bappenas, atau membebankan kepada lembaga lain yang berada langsung di bawah presiden.

Apapun pilihannya, pertanyaannya, apakah nantinya pembentukan lembaga tersebut hanya khusus untuk mengevaluasi dan mengawasi peraturan ranah eksekutif dan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang saja? Atau juga masuk ke ranah pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan DPD?

Jangan sampai pembentukan lembaga khusus ini menimbulkan masalah karena kewenangannya bersentuhan dengan DPR dan DPD yang merupakan pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang.

Mengulang kesalahan

Pada 2016, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (perda) bermasalah. Namun, kewenangan Kemendagri ini kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi. Putusannya pun menyatakan bahwa kewenangan membatalkan Perda sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme uji materi (judicial review).

Pembentukan lembaga khusus yang direncanakan tersebut jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, yakni hanya bertahan sampai adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendesain lembaga ini dengan kewenangan yang lebih kuat dalam melakukan perencanaan, penyiapan, pembahasan, dan pengawasan peraturan perundang-undangan, dan tentunya kewenangannya tidak bersinggungan dengan kewenangan Mahkamah Agung. Fungsi lembaga yang akan dibentuk tersebut juga tidak lagi hanya bersifat koordinatif, akan tetapi diberikan fungsi pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, inisiatif pembentukan lembaga ini juga perlu diikuti dengan rencana penataan sistem peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Reformasi regulasi harus dilakukan secara menyeluruh.

Hal ini bertujuan agar permasalahan seperti tumpang tindih peraturan, ego sektoral dalam pembentukan regulasi, sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, dan lain sebagainya dapat segera terselesaikan.

Salah satu cara untuk melakukan perbaikan tersebut adalah dengan melakukan revisi Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam revisi ini, salah satu hal yang perlu ditata ulang adalah mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu usulan yang perlu dipertimbangkan adalah rekomendasi Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke- 4 yang dilaksanakan di Jember Pada 2017.

KNHTN ke-4 tersebut merekomendasikan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan hanya sampai Peraturan Pemerintah (PP) dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Sementara untuk Peraturan Menteri, nantinya hanya bersifat mengikat ke dalam. Yakni, hanya mengikat internal dari kementerian saja. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi Peraturan Menteri yang lebih ditakuti dari pada undang-undang.

Antoni Putra, peneliti Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR