INDUSTRI PENYIARAN

Regulasi yang mengganjal Net TV

Logo Net TV.
Logo Net TV. | Net TV

Sejak seminggu terakhir media ramai memberitakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di Net TV. Alhasil, berita tersebut jadi diskusi hangat di media sosial. Sentimen umum menyayangkan kabar ini karena Net dinilai sebagai televisi yang menyajikan tayangan berkualitas.

Sudah bisa ditebak, pertanyaan paling mendasar yang ingin diketahui publik adalah "apa sebabnya?"

Salah satu artikel yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut ditulis oleh Yodhia Antariksa bertajuk "3 Pelajaran Bisnis dari Kasus Kejatuhan Net TV". Bagi Yodhia, apa yang terjadi pada Net sepenuhnya kegagalan manajemen bisnis. Hal ini ditandai dengan kesalahan memilih target pasar, kegagalan mengantisipasi perubahan ekosistem bisnis, dan mengutamakan idealisme alih-alih profit.

Secara garis besar, kami setuju dengan analisis Yodhia dalam artikel tersebut. Kami percaya realitas bisnis merupakan salah satu faktor yang membuat Net dalam kondisi seperti sekarang.

Namun, ada faktor lain yang luput dari amatan Yodhia, yakni regulasi yang tidak adil. Faktor inilah yang kami nilai belum banyak muncul dalam perbincangan publik terkait kasus ini.

Penerapan Sistem Stasiun Jaringan yang Diskriminatif

Untuk memahami dampak dari regulasi terhadap iklim usaha televisi, pertama-tama kita perlu memahami aturan mengenai Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang tertera pada pasal 31 UU Penyiaran No 32 tahun 2002.

Filosofi yang mendasari SSJ adalah desentralisasi penyiaran. Tujuannya, mengkoreksi model penyiaran yang sentralistis sebagaimana yang hari ini terjadi. Sentralistis dalam pengertian ini adalah televisi Jakarta bisa bersiaran ke seluruh Indonesia tanpa harus membuat dan mengoperasikan stasiun lokal. Kenapa sentralisasi perlu dikoreksi?

Sebagaimana dinyatakan oleh Ade Armando dalam bukunya, Televisi Jakarta di Atas Indonesia, tujuan SSJ adalah keadilan ekonomi, politik, dan budaya. Ketika stasiun televisi dari Jakarta bisa bersiaran ke seluruh Indonesia maka tidak lagi dibutuhkan membuat kantor atau stasiun di daerah.

Akibatnya, sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan siaran secara nasional tidaklah banyak. Industri Production House pun tidak tumbuh, karena hanya melayani televisi swasta di Jakarta. Perusahaan pengiklan cukup beriklan di satu televisi Jakarta untuk dapat menjangkau seluruh Indonesia. Sentralisasi hanya membuat uang beredar di Jakarta dan menguntungkan segelintir pihak.

Kerugian akibat sentralisasi penyiaran tidak terbatas hanya ekonomi. Ia juga menyebabkan isi layar kaca kita bias Jakarta. Berita dibuat di, oleh, dan untuk orang Jakarta. Sebab, penyelenggaran penyiaran swasta tidak mau repot-repot mengirimkan orang ke daerah atau membuat biro pemberitaan di luar Jakarta yang hanya akan memperbesar biaya operasional.

Pasal 31 UU Penyiaran hendak mengkoreksi ini dengan cara membuat aturan pembatasan wilayah siar. Setiap stasiun televisi yang hendak bersiaran ke luar wilayah siarannya mesti memiliki stasiun lokal atau bekerja sama dengan televisi lokal. Artinya, tidak boleh bersiaran dari satu lokasi secara langsung ke seluruh Indonesia. Dengan begitu distribusi ekonomi dan keadilan budaya bisa dicapai.

Meski SSJ penting bagi publik, sayangnya pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) masih setengah hati menegakkan amanat UU Penyiaran. Hal ini terlihat dari Peraturan Menteri Komunikasi (Perkominfo) No. 32 tahun 2007 yang bunyinya "lembaga penyiaran swasta baru harus langsung menerapkan sistem siaran berjaringan" (pasal 1 ayat 3).

Peraturan itu tidak berlaku bagi lembaga penyiaran swasta yang telah ada. Ia berlaku diskriminatif terhadap pemain baru. Sebagaimana kita tahu, Net TV, Kompas TV, dan RTV yang didirikan setelah 2007 mesti mengikuti ketentuan SSJ yang tertera dalam Perkominfo No. 32, sementara televisi swasta lama tidak terikat ketentuan ini. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam persaingan usaha televisi.

Sebagai ilustrasi, per 2015 Net memiliki izin siar di 15 provinsi dan Kompas di 17 provinsi. Asumsinya, bila pada tiap provinsi mereka memiliki satu stasiun lokal dan biaya operasional 1 stasiun Rp. 500 juta/tahun, maka Net perlu Rp7,5 miliar dan Kompas Rp8,5 miliar per tahun untuk membiayai stasiun-stasiun lokal mereka di daerah. Sesuatu yang tidak perlu dikeluarkan oleh stasiun televisi nasional yang tidak berjaringan.

Regulasi ini melahirkan struktur pasar yang menekan Net dan televisi berjaringan lainnya dari berbagai sisi. Di satu sisi, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun jaringan transmisi di awal demi memenuhi prasyarat izin siaran di seluruh Indonesia. Di sisi lain, mereka juga mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memproduksi konten yang mumpuni, sedangkan semua kuota iklan dikeruk oleh televisi hiburan nasional.

Struktur Pasar yang Tidak Menguntungkan

Direktur Net TV, Wishnutama menyatakan, memang fokus menggarap kelas menengah ke atas untuk mengejar target pertumbuhan hingga 40 persen pada 2017. Meski persentasenya kecil hanya sekitar 30 persen dari jumlah penduduk, 90 persen pertumbuhan ekonomi berasal dari kelas menengah ke atas.

Oleh karena itu, sejak awal Net ingin menjadi televisi multiplatform dan fokus di konten. Media multiplatform bisa menggunakan jalur distribusi yang beragam seperti transmisi terestrial, digital, OTT platform, live streaming, Video On Demand, dan YouTube channel.

Kebanyakan penonton Net adalah generasi milenial urban, yang banyak menonton melalui gadget mereka. Berdasarkan data Nielsen, 45 persen milenial menonton Net sebagai preferensi channel mereka. Sebagai gambaran, talkshow Sarah Sechan bersama mantan gubernur Ahok, per bulan Agustus 2019 sudah ditonton lebih dari 1,3 juta kali. Demikian juga episode ketika Sarah mewawancarai keluarga Gen Halilintar, dan keluarga Tora Sudiro.

Mungkin angka 1,3 juta ini terkesan kecil jika dibandingkan dengan angka yang tertera pada kartu rating televisi hiburan nasional lainnya. Namun yang perlu dipahami di sini adalah para penonton online tersebut adalah penonton purposif. Mereka membuka laman YouTube, kemudian mencari, dan mengklik tayangan tersebut. Artinya secara sukarela mencari hiburan yang mereka mau.

Sementara, angka besar yang terdapat dalam kartu rating televisi linear bukan penonton purposif. Bahkan bukan penonton atentif. Dalam perhitungan rating, jika sebuah acara sudah ditonton selama 6 menit oleh pemirsa, maka perangkat rating akan menghitung acara tersebut sebagai telah ditonton penuh. Tidak peduli apakah penonton tersebut sebenarnya hanya menyalakan TV sambil beraktivitas lain.

Rupanya, perilaku baru menonton ini tidak diikuti oleh perubahan metode perumusan rating Indonesia, yang pada akhirnya menentukan persepsi para pengiklan dalam membeli spot.

Baik perusahaan rating seperti AC Nielsen maupun perusahaan pengiklan masih berpuas diri dengan model perhitungan rating tradisional. Akibatnya, kelebihan Net sebagai televisi yang "dicari" pemirsa tidak tergambar dalam kartu rating.

Sejauh apapun Net bisa mengambil pasar kelas menengah dengan pendekatan multiplatform di YouTube, harus diakui, televisi terestrial masih menjadi tempat favorit untuk beriklan. Di titik inilah, Net kalah bersaing oleh televisi hiburan lain yang tanpa harus menjalankan SSJ bisa menjangkau pemirsa yang lebih luas.

Sementara itu, mengandalkan pendapatan dari platform media sosial seperti YouTube tidaklah masuk akal untuk membiayai produksi siaran televisi yang mahal. Apalagi iklan yang dipasang di channel YouTube Net TV sebagian besar lari ke kantong YouTube yang bahkan tidak memiliki kantor resmi di Indonesia. Net hanya menerima keuntungan yang sangat kecil.

Sangat disayangkan jika stasiun televisi yang justru beroperasi sesuai undang-undang dan menyajikan konten yang mumpuni harus merugi karena sistem pasar yang penyiaran justru men-disinsentifikasi nilai lebih tersebut. Kalau sekarang Net TV yang besar saja bisa merugi, bagaimana nasib televisi-televisi berjaringan lainnya di masa depan seperti Kompas TV, RTV, dan televisi-televisi lokal?

Ditulis bersama Dian Citra, pendiri Sintesa
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR