RUU Permusikan dan pembungkaman kreativitas musisi

Ilustrasi: Lukisan seorang lelaki bermain gitar
Ilustrasi: Lukisan seorang lelaki bermain gitar | rubtsov /Shutterstock

Meski baru berupa usulan Baleg (Badan Legislasi), draf Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan sudah membuat khawatir sejumlah pihak. Terutama musisi.

Politikus PDIP dan anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa tujuan dibentuknya RUU Permusikan adalah untuk melindungi hak cipta dan para seniman. Namun, setali tiga uang dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), RUU Permusikan memiliki pasal karet yang berpotensi merenggut banyak korban dan membatasi kreativitas musisi dalam proses pengkaryaan musik.

Multitafsir

Klausul yang patut disoroti dalam RUU Permusikan adalah sejumlah larangan bagi para musisi. Dalam Pasal 5 dan Pasal 50, para musisi antara lain dilarang untuk membawa pengaruh negatif budaya asing, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, dan memuat konten pornografi.Ketentuan itu bersifat karet dan bisa dipelintir sedemikian rupa karena tidak ada tolak ukur yang jelas.

Misal, apa yang dimaksud dengan “membawa pengaruh negatif budaya asing” yang dilarang dalam klausul itu? Apa tolok ukurnya sesuatu bisa digolongkan negatif?

Begitu juga dengan larangan “menistakan agama”. Apakah, misal, lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada -yang mengandung bait “Jika surga dan neraka tak pernah ada, Masihkah kau bersujud kepada-Nya?”- dapat digolongkan sebagai penistaan agama?

Tanpa tolok ukur yang jelas ihwal “menistakan agama”, lagu milik Chrisye dan Ahmad Dhani tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai penistaan agama. Padahal bisa jadi sang musisi sebetulnya sedang menganjurkan pendengarnya untuk berkontemplasi, memikirkan ulang kualitas ibadahnya dan memikirkan ulang hubungannya dengan Sang Pencipta.

Pertanyaan yang sama juga bisa diajukan terkait larangan memuat konten pornografi: apa tolok ukurnya?

Lagu Cinta Satu Malam milik penyanyi funkot Melinda mengandung bait yang berbunyi “Sentuhanmu membuatku terlena. Aku telah terbuai mesra. Yang ku rasa hangat indahnya cinta. Hasratku kian membara”.

Tanpa tolok ukur yang jelas, seseorang bisa menilai lagu itu memuat konten pornografi karena dianggap memicu hasrat seksual.

Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa bait ini memicu hasrat seksual seorang pendengar? Bukankah preferensi seksual tiap orang berbeda? Tidak semuanya mengalami pengalaman seksual setelah menyimak lagu ini.

Larangan-larangan dalam RUU Permusikan ini sungguh multitafsir dan akan bisa menjerat banyak korban dari kancah musik nusantara. Yang paling menakutkan, efek dari RUU Permusikan ini akan mengekang kreativitas para musisi.

Mengekang kreativitas musisi

Musik adalah sistem tanda yang dibuat manusia untuk menyusun bunyi, kemudian diterjemahkan sebagai datum yang dimaknai oleh otak.Sebagai sistem tanda, musik memiliki banyak varian di sepanjang peradaban manusia.

Barat, misal, memiliki sistem tanda diatonik dengan nada do re mi fa sol la si do. Sementara Jawa memiliki laras pentatonik pelog dengan nada ji ro lu mo nem. Itu barulah dua di antara begitu banyak sistem tanda lain yang dibuat manusia sesuai dengan kreativitas masing-masing. Begitu banyak sistem tanda itu ditujukan untuk memperoleh kesan estetis dari bunyi.

Dari definisi musik tersebut, kita sudah dapat melihat bahwa RUU Permusikan akan membatasi kreativitas musisi dalam proses pengkaryaan.

Bagaimana tidak?

Sepanjang sejarah, musisi menjalankan proses pengkaryaan rumit dengan metodologi masing-masing dalam rangka memperoleh hasil musik yang paling kreatif. Proses kreatif ini menjadikan begitu banyak jenis (genre) musik di dunia: rock, pop, jazz, dangdut, koplo, metal, indie pop, dan lain sebagainya.

Musisi harus memiliki hak prerogatif agar dapat bebas menyusun sistem tanda mereka dan menggubah musik yang paling kreatif.Apa jadinya jika proses kreatif itu dibatasi oleh pasal-pasal karet RUU Permusikan?

RUU Permusikan ini mengingatkan kita pada zaman ketika Soekarno melarang apa yang disebutnya sebagai musik ngak ngik ngok ala Barat, yang dianggap sebagai musik imperialis dan mengikis semangat nasionalisme. Buntutnya, semua musik—yang menurut penguasa— berbau kebarat-baratan dilarang.

Bahkan grup musik Koes Bersaudara, yang saat itu tengah moncer, harus masuk bui karena dianggap mirip The Beatles. Lalu terjadilah penyeragaman. Musik yang boleh beredar di khalayak adalah musik kegemaran Paduka Jang Moelia Soekarno: irama lenso.

Selain kebijakan anti ngak ngik ngok era Bung Karno, pengekangan kreativitas musisi juga terjadi di zaman Orde Baru. Rezim Soeharto pernah melarang beredarnya musik dangdut alaRhoma Irama karena disinyalir mengandung bibit subversif melawan kekuasaan negara. Harmoko, yang saat itu menjadi Menteri Penerangan, juga pernah melarang musik-musik yang digubah Betharia Sonata atau Pance Pondaag karena, menurutnya, musik itu cengeng dan merusak semangat pembangunanismeOrde Baru.

Jika mewujud menjadi undang-undang, RUU Permusikan akan menjadi penyeragaman musik yang sama. RUU Permusikan adalah gabungan dari pengekangan kreativitas dua zaman: Orde Lama dan Orde Baru.

Para musisi akan berpikir ulang sebelum menggubah karya secara bebas. Mereka akan melakukan swasensor dan berusaha patuh pada pakem yang tercantum dalam UU Permusikan agar tidak terkena masalah hukum dan dipidanakan. Para pendengar pun akan dirugikan karena tidak lagi memiliki banyak pilihan jenis musik untuk didengarkan.

Kekonyolan sertifikasi musisi

Di dalam draf RUU Permusikan ada bagian yang mengatur ketentuan tentang uji kompetensi. Seorang musisi, menurut ketentuan itu, harus memperoleh sertifikasi agar dapat diakui kompetensi dan kapabilitasnya sebagai musisi.

Ketentuan ini sudah cacat sejak dalam pikiran. Ketentuan itu mengerdilkan musik sehingga cuma dipandang sebatas sebagai sebuah produk; dan musisi diposisikan sebagai pekerja yang harus memproduksi musik tersebut dengan standar tertentu agar dapat dijual.

Padahal musisi bukanlah sebuah profesi saklek misalnya seperti dokter atau pengacara yang parameter kinerjanya jelas. Setiap musisi memiliki sistem kerja, metodologi, estetika, dan bahkan sikap politik yang berbeda.

Bagaimana menentukan standar di antara musik perlawanan alaMarjinal dengan musik pop niaga alaD’Masiv?

Terlepas dari sisi industri yang menjadikan musik sebagai sebuah produk niaga, musik memiliki posisi yang lebih dari itu. Musik adalah bagian dari hidup masyarakat, pengejawantahan sosio-kultural manusia pemiliknya. Dan musisi adalah bagian dari masyarakat luas tersebut.

Proses sertifikasi musisi hanya akan melahirkan musisi yang patuh pada aturan agar bisa jualan di industri. Ketentuan sertifikasi itu akan menyingkirkan musisi yang sebenarnya sangat bertalenta namun enggan berkompromi pada proses sertifikasi.

Terlepas dari sikap politiknya, tidak dapat dimungkiri Ahmad Dhani adalah sosok musikus yang genius. Ia memiliki posisi sentral dalam kancah musik Nusantara. Sangat disayangkan bahwa ia masuk bui karena terjerat pasal karet UU ITE.

Dari kasus itu, kita dapat belajar satu hal terkait RUU Permusikan yang sedang digodok: jika RUU Permusikan tidak diawasi dan dikawal dengan benar, maka akan banyak kasus-kasus pidana lain menimpa musisi yang terkena pasal karet; akan ada pembatasan dan penyeragaman selera musik terjadi; dan, yang paling penting, tidak akan ada lagi musisi berani menggubah musik yang memprotes kebijakan negara yang salah kaprah.

Kita tentu tak mau ini terjadi.

Bukan hanya musisi, segenap warga negara sebaiknya turut serta mengawal penggodokan RUU Permusikan. Agar, alih-alih membatasi kreativitas musik, RUU tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuannya –seperti yang dipaparkan anggota dewan. Yaitu, melindungi hak cipta dan seniman.

Pasal-pasal karet dalam RUU Permusikan yang tengah digodok komisi X DPR harus dirombak total. Atau, jika tidak memungkinkan dirombak total, RUU Permusikan ini lebih baik dibatalkan saja.

Aris Setyawan, etnomusikolog dan musikus. Pemimpin redaksi serunai.co
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR