RUU Pesantren, hegemoni negara dan kebebasan beragama

Ilustrasi: Sekelompok anak sedang berdoa dengan Alkitab terbuka
Ilustrasi: Sekelompok anak sedang berdoa dengan Alkitab terbuka | Chat Karen Studio /Shutterstock

Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai polemik. Sejumlah pihak melayangkan keberatan atas RUU tersebut. Utamanya terkait pasal 69 dan 70 yang secara khusus mengatur ihwal penyelenggaraan sekolah minggu dan katekisasi atau pembelajaran agama dalam komunitas Kristen.

Dalam pasal 69 RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan poin tiga termuat aturan bahwa sekolah minggu diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta minimal 15 orang peserta didik. Sementara pada poin empat termaktub aturan yang mewajibkan pendidikan keagamaan Kristen nonformal harus mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) melayangkan protes resmi atas poin-poin dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut. Mereka beranggapan, poin-poin dalam RUU tersebut merupakan bentuk intervensi negara dalam urusan peribadatan.

PGI mengklaim, aktivitas sekolah minggu dan katekisasi merupakan bagian integral dari aktivitas peribadatan yang tentunya tidak harus dibatasi jumlah peserta, apalagi harus memiliki izin pemerintah daerah.

Gelombang penolakan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga terjadi di dunia maya. Sebuah petisi daring bertajuk “Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi” muncul di laman chage.org. Petisi ini ditujukan untuk Ketua DPR, Komisi VIII DPR dan Presiden Joko Widodo. Tidak kurang dari 78 ribu orang telah menandatangani petisi tersebut.

Tiga paradigma

Pola relasi agama dan negara kerap diklasifikasikan dalam setidaknya tiga bentuk.

Pertama, paradigma integralistik, yang memandang negara dan agama merupakan satu kesatuan (unified)yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini didasarkan pada asumsi bahwa negara adalah otoritas politik sekaligus lembaga keagamaan yang menjalankan mandat dari Tuhan (divine sovereignity).Paham ini melahirkan apa yang dikenal sebagai konsep negara teokrasi.

Kedua, paradigma sekular yang merupakan antitesis dari paradigma integralistik. Paradigma sekular menghendaki adanya pemisahan (disparity)antara kewenangan negara atau politik di satu sisi dan kewenangan agama di sisi lain. Cara pandang sekular cenderung menempatkan agama dan negara sebagai dua entitas terpisah yang tidak bisa saling mengintervensi. Paradigma sekular melahirkan konsep negara modern berbasis konstitusi atau undang-undang yang disepakati bersama (social contract).

Ketiga, paradigma simbiotis yang berupaya mencari jalan tengah antara integralistik dan sekular. Dalam paradigma simbiotis, relasi agama dan negara tidak sepenuhnya integral, namun juga tidak sepenuhnya terpisah. Paradigma simbiotis menempatkan agama dan negara sebagai dua entitas yang setara dan terikat dalam hubungan yang saling memerlukan sekaligus menguntungkan.

Negara, di satu sisi, memerlukan agama sebagai elan vital pembangun dasar-dasar moralitas dan etika berbangsa dan bernegara. Tanpa agama, negara hanya akan bertumpu pada aturan-aturan legal-formal yang dalam banyak hal memiliki kekurangan.

Di sisi lain, agama membutuhkan peran negara dalam konteks jaminan perlindungan atas kebebasan mengaktualisasikan keimanan dan melakukan aktivitas peribadatan.

Mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia lebih condong pada paradigma integralistik. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tidak serta merta menjadi negara Islam teokratis seperti halnya negara-negara di Timur Tengah. Namun, Indonesia juga tidak menganut paham sekularisme rijid yang berupaya menempatkan agama sebagai urusan privat layaknya negara-negara di Eropa.

Paradigma simbiotis memungkinkan terjadinya relasi dua arah antara agama dan negara. Komunitas beragama, di satu sisi, bisa mengintervensi pemerintah untuk mengadopsi ajaran agama ke dalam hukum positif. Hal ini tampak misal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ihwal perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Sementara negara sebagai otoritas tertinggi di bidang politik, di sisi lain, dimungkinkan untuk menyusun undang-undang, peraturan atau pun regulasi yang mengatur tata peribadatan komunitas beragama.

Sayangnya, kewenangan negara mengatur urusan keagamaan itu acapkali menimbulkan sejumlah persoalan. Tidak jarang, campur tangan pemerintah dalam urusan agama justru menjadi ancaman bagi kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945.

Kondisi itu tampak, salah satunya, dalam aturan terkait pendirian rumah ibadah yang dinilai diskriminatif pada kelompok minoritas. Hal serupa juga tampak dalam aturan yang membatasi aktivitas peribadatan penganut aliran keagamaan tertentu, seperti Ahmadiyah atau Syiah.

Relasi kuasa

RUU Pesantren dan Keagamaan yang kontroversial mengindikasikan masih kuatnya hegemoni negara terhadap aktivitas keagamaan warganya.

Pemikir asal Italia Antonio Gramsci dalam buku Selections From The Prison Notebook berargumen bahwa kontrol paling efektif negara terhadap warganya adalah melalui hegemoni kultural. Negara, dalam pandagan Gramsci, memiliki kecenderungan untuk menyebarkan jejaring state apparatus-nya, bahkan sampai ke urusan yang paling privat sekalipun.

Jika disahkan, bukan tidak mungkin RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akan menjadi kepanjangan tangan dari jejaring stateapparatusyang bercorak hegemonik.

Corak relasi kuasa antara negara dan warga negara yang hegemonik itu tampaknya terus didaur ulang dari masa ke masa. Di zaman Suharto, sebagaimana kita ketahui bersama, negara sangat dominan mengatur urusan keberagamaan warga negara.

Ekspresi keberagamaan di ruang publik dibatasi sedemikian rupa. Negara tampil menjadi satu-satunya pihak yang paling otoritatif dalam urusan keberagamaan.

Datangnya era Reformasi memberikan secercah harapan akan terciptanya kebebasan beragama. Tidak dapat dinafikan, Reformasi memberi andil signifikan pada terwujudnya relasi agama dan negara yang lebih setara.

Meski demikian, praktik intervensi negara dalam urusan keberagamaan warganya belum sepenuhnya berakhir. Kontroversi terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang santer menjadi perbincangan publik belakangan ini menegaskan asumsi tersebut.

Kontroversi yang dilatari dua poin dalam RUU Pesantren tersebut menyiratkan bahwa DPR dan pemerintah -dua pihak paling berperan dalam penyusunan RUU- tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait praktik peribadatan dan pendidikan keagamaan Kristen.

Pemerintah agaknya salah kaprah ketika menyamakan antara sekolah minggu dan katekisasi dengan pesantren. Padahal, dalam banyak hal, keduanya memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan.

Berkaca pada kondisi tersebut, mendesak kiranya bagi para pengambil kebijakan untuk melibatkan seluruh komponen bangsa untuk ikut serta dalam pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Termasuk mengoreksi poin-poin yang di kemudian hari berpotensi diskriminatif.

Jangan sampai, niat baik pemerintah dan DPR untuk mengakomodasi pendidikan keagamaan melalui Undang-undang justru menjadi alat yuridis untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. Negara idealnya tampil di barisan paling depan dalam menjamin terciptanya kebebasan beragama bagi setiap warganya.

Siti Nurul Hidayah, peneliti Center for the Study of Society and Transformation.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR