Sah, negara mengendalikan Freeport

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018). | Wahyu Putro A /ANTARA FOTO

Resmi sudah, Negara melalui PT Inalum menjadi pemegang saham mayoritas (51,25 persen) sekaligus pengendali di PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak Jumat 21 Desember 2018. Inalum telah membayar lunas US$3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi (40 persen) Rio Tinto (US$3,5 miliar), dan sebagian dari 9,36 persen saham Freeport McMoran di Indocopper (US$350 juta).

Setelah dana itu masuk rekening para pihak, pemerintah menerbitkan surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan rezim Kontrak Karya (KK). Dengan IUPK ini, PTFI memperolah izin memperpanjang usaha penambangan hingga 2041 serta jaminan fiskal dan regulasi yang stabil.

Sebelum IUPK diterbitkan, PTFI menyanggupi untuk membangun smelter, dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat aktivitasnya sejak 1973, jauh sebelum Inalum menjadi pemegang saham mayoritas. Dua utang kewajiban PTFI itu nyaris menjadi batu sandungan dalam usaha Inalum menguasai PTFI.

Atas keberhasilan itu, Jumat 21 Desember 2018 Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana yang dihadiri para menteri terkait, dan CEO PTFI (saat itu) Richard Adkerson. Presiden mengingatkan keberhasilan Inalum masuk ke PTFI sebagai pemegang saham mayoritas merupakan keberhasilan usaha Indonesia merebut kembali pengelolaan sumber daya alam di Papua yang kaya akan tembaga, perak dan emas.

Setelah Inalum masuk maka struktur kepemilikan saham, dan susunan pengurus di PTFI berubah – jadi indikasi Inalum mengendalikan PTFI. Dalam struktur baru, Inalum secara langsung menguasai 26,23 persen, PT Indonesia Papua Metal Mineral (IPMM) menguasai 25 persen, Freeport McMoran 48,77 persen.

Di IPMM Inalum menguasai 60 persen, Pemprov Papua dan dan Pemkab Mimika menguasai 40 persen. Saham 40 persen di dalam IPMM itu terbagi atas 70 persen Mimika dan 30 persen Papua.

Dengan berada bersama Inalum, maka negara berusaha melindungi kepentingan Papua dan Mimika dari serangan para begal (corporate raiders). Jika kedua pemerintah daerah tersebut memiliki badan usaha sendiri yang terpisah, maka besar kemungkinan para begal bisa mengakuisi badan usaha melalui rekayasa keuangan. Jika asing masuk lagi, maka usaha menguasai PTFI melalui divestasi akan sia-sia.

Dengan berada satu perahu bersama negara, jika salah satu pemda tersebut mengalami kesulitan keuangan, negara melalui Inalum bisa membantu tanpa harus menggadai saham.

Soal gadai saham itu, ada pengalaman Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Sumba yang bergabung dalam PT Maju Daerah Bersaing habis kepemilikannya di PT Newmont Nusa Tenggara, gara-gara saham mereka digadaikan Grup Bakrie untuk menarik pinjaman dari Credit Suisse.

Yang juga membedakan, BUMD Papua dan Mimika mendapat 40 persen saham di IPMM melalui skim golden share. Setoran saham (US$385 juta) ditanggulangi PT Inalum sehingga kedua pemda itu tidak mengeluarkan uang. Sementara Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Sumba membayar setoran saham dengan dividen yang dijanjikan akan diterima. Tapi karena sahamnya sudah digadai, dividen yang dijanjikan tidak juga diterima.

Pengalaman pahit Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Sumba itu jelas tidak boleh terulang.

Mulai 21 Desember 2018 Inalum merombak kepengurusan PT Freeport Indonesia. Tony Wenas, yang semula wakil presiden direktur, ditunjuk jadi presiden direktur menggeser Richard Adkerson, yang ditunjuk jadi presiden komisaris. Wakilnya adalah Amien Sunaryadi, eks komisioner KPK dan terakhir kepala SKK Migas.

Meski begitu, sejumlah pengamat dan anggota DPR tidak melihat keberhasilan Inalum sebagai aksi korporasi yang sehat. Ada yang menyebut, kekayaan milik Indonesia sendiri kok harus dibeli dengan utang cukup besar. Ada yang berpendapat mengapa negara tidak menasionalisasi (pengambilan secara paksa) PTFI, tanpa memperhitungkan dampaknya yang bisa membuat investor asing menjauhi Indonesia.

Mengapa negara tidak menunggu tahun 2021 saat Kontrak Karya (KK) berakhir sehingga PTFI bisa diambil gratis?

Mereka lupa dalam KK generasi II 30 tahun yang ditandatangani 30 Desember 1991 tidak disebutkan bahwa saat KK berakhir pada 2021 tambang (dan PTFI) dikembalikan ke negara – seperti halnya kontrak karya migas.

Pasal 31 ayat 1 KK itu menyebut:

Subject to provisions herein contained, this Agreement shall have an initial terms of 30 years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such terms, subject to the Government appoval. The Government will not unreasonably withold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior of extension”

Freeport McMoran induk PRFI berhasil melakukan skak mat. Sayang selama KK generasi II berjalan, PTFI telah melanggar beberapa agreement.

PTFI tidak membangun smelter. Kalaupun kemudian smelter dibangun di Gresik, kapasitasnya kecil dan hanya punya kemampuan melebur tembaga.

Program divestasi 51 persen tidak dijalankannya. Bahkan McMoran melakukan buy back dengan membeli saham (go privat) PT Indocopper (9,36 persen di PTFI) yang sudah go public. Bahkan di zaman Presiden SBY, ketentuan divestasi 51 persen diamandemen jadi hanya 30 persen.

Jelas PTFI telah melanggar KK.

Celah pelanggaran inilah yang dimanfaatkan tim Presiden Joko Widodo untuk memaksa PTFI ‘kembali kepada rezim KK generasi II’. Perselisihan tidak perlu diselesaikan lewat Arbitrase Internasional seperti disebut dalam MoU Renegosiasi kontrak 2014 di zaman SBY. Ke Arbitrase hanya akan memakan waktu, menghentikan operasi PTFI yang akan merugikan PTFI sendiri dan pemerintah daerah Mimika dan RI.

***

Melihat operasi PTFI di Papua sebenarnya bisa sederhana.

Ambil contoh, Pak Atmo punya tegalan 1 ha yang ditanami singkong dan palawija. Suatu hari Pak Rudi melihat lempung tanah tegalan itu bagus untuk membuat keramik. Ia berniat membeli tapi ditolak.

Jika tidak bisa dibeli, dikontrak bisa? Pak Atmo setuju. Tegalan dikontrak Pak Rudi 5 tahun dan bisa diperpanjang setiap 5 tahun. Biaya kontraknya Rp20 juta setahun, cukup besar dibandingkan hasil panen singkong dan palawija yang cuma Rp10 juta setahun.

Pak Rudi berkongsi dengan Pak Oki membuat badan usaha yang akan mengolah lempung di situ menjadi keramik poci, atau guci yang dikirim ke kota untuk selanjutnya diolah, dan dipasarkan. Pekerjanya 25 orang. Lima di antaranya mengontrak paviliun rumah Pak Atmo. Selain itu para pekerja juga suka sarapan bubur ayam dan makan siang di warung Bu Atmo.

Anak tunggal Pak Atmo, Syatria Amarta yang kuliah di Fakultas Ekonomi UGM, memandang sesungguhnya sang ayah bisa memperoleh penghasilan lebih. Mengapa Pak Atmo tidak bergabung dengan usaha Pak Rudi?

Singkat cerita, Pak Rudi dan Pak Oki setuju melepas masing-masing 10 persen kepemilikannya di perusahaan. Dibantu perhitungan Syatria, Pak Atmo setuju membayar 20 persen saham itu dengan Rp100 juta, karena setiap tahun Pak Atmo bakal mendapat dividen Rp15 juta dari hasil investasinya.

Pembayaran atas divestasi saham Pak Rudi dan Pak Oki dibiayai pinjaman BPR dengan bunga 12 persen setahun. BPR setuju memberi pinjaman Rp100 juta berjangka 10 tahun setelah melihat nilai agunan (tanah dan rumah 1.000 m2 Pak Atmo) dan arus kas perusahaan.

Benarkah Pak Atmo membeli kekayaan sendiri? Tidak. Yang dibeli Pak Atmo adalah saham perusahaan yang sudah menanamkan modal untuk membeli mesin, mengupah pekerja dan keahliannya untuk mengolah lempung tegalan milik Pak Atmo

Sementara kelak menerima dividen, Pak Atmo juga tetap menerima hasil kontrak atas tanah tegalannya. Jika selesai kontrak, tegalan akan kembali kepada Pak Atmo. Jika perusahaan pindah ke tegalan lain, Pak Atmo masih memiliki saham 20 persen di situ.

Dengan perumpamaan sederhana itu, masuknya Inalum (dan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika) bisa dipahami merupakan pembelian saham para pihak di PTFI yang telah menanamkan modal cukup besar untuk menambang.

Jadi, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika tetap memiliki kekayaan tambang itu. Yang dikeluarkan pemerintah adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang sebelumnya Kontrak Karya; bukan akta jual beli tanah yang kaya bahan tambang.

Berbeda dengan Pak Atmo, Inalum membiayai akuisisi atas saham para pihak di PTFI dengan menerbitkan obligasi global US$4 miliar yang terbagi dalam empattranche. Tranche pertama (US$1 miliar) jatuh tempo 2021, sedang tranche terakhir (US$750 juta) jatuh tempo 2048. Cukup smart Inalum mengatur agar kewajiban melunasi kewajiban obligasinya tidak memberatkan arus kasnya.

Cara melihat sederhana seperti itu menjadi kabur atau dibuat menyesatkan karena ditumpangi kepentingan politik menjelang Pilpres 2019. Sejak awal rencana divestasi, usaha negara mengambil mayoritas saham dan mengendalikan PTFI selalu digerilya. Bahkan ketua DPR Setyo Novanto dan seorang makelar migas juga berusaha membegalnya hingga membuat geger.

Kini resmi sudah negara menjadi mayoritas dan mengendalikan PTFI. Terima kasih Presiden Joko Widodo dan tim akuisisi.

Eddy Herwanto, jurnalis pernah bekerja di majalah Tempo dan Editor
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR