Sanksi sosial bagi pengguna jasa layanan seksual komersial

Ilustrasi: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan (tengah) memberikan keterangan kepada awak media terkait pengembangan kasus prostitusi daring yang melibatkan artis dan model di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/1/2019).
Ilustrasi: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan (tengah) memberikan keterangan kepada awak media terkait pengembangan kasus prostitusi daring yang melibatkan artis dan model di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/1/2019). | Didik Suhartono /ANTARA FOTO

Setiap praktik prostitusi berhasil dibongkar aparat kepolisian, para pelacur dan muncikari yang terlibat di dalamnya segera saja wajahnya mengisi media massa. Hukum pun seolah tak mau kalah. Status tersangka biasanya dengan cepat disematkan ke para muncikari yang dituduh sebagai pengorganisasi dan penyedia jasa layanan haram itu, serta sesekali perempuan yang berpraktik sebagai penyedia jasa layanan seksual juga akan diperiksa berjam-jam.

Sementara itu, yang menjengkelkan adalah sosok laki-laki yang menjadi pengguna jasa layanan seksual biasanya lenggang-kangkung. Mereka hanya ditetapkan statusnya sebagai saksi, tanpa ada implikasi sanksi hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menjeratnya.

Dalam kasus penangkapan dua orang artis yang terlibat dalam jaringan prostitusi onlinedi Surabaya, misalnya, muncul nama Rian, seorang pengusaha tambang pasir asal Lumajang yang diduga sebagai pemesan dan pengguna jasa layanan seksual komersial. Konon sebagai penggemar artis Vanessa Angel, Rian sengaja memesan artis pujaannya itu dengan tarif yang luar biasa mahal: 80 juta rupiah sekali kencan.

Tidak ada dasar hukum

Kenapa laki-laki yang menjadi pengguna jasa layanan seks komersial sulit dijerat hukum?

Kalau melihat dalih yang dikemukakan, pihak kepolisian mengaku enggan memperlihatkan foto pengguna jasa layanan seksual artis karena enggan membeberkan aib seseorang. Selain itu, pihak pengguna layanan prostitusi ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, karena memang tidak ada ketentuan hukum yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menjerat kelakuan mereka.

Berbeda misalnya jika pelacur yang di-bookingadalah anak di bawah umur yang dilindungi undang-undang untuk tidak diperlakukan salah melayani hasrat laki-laki hidung belang. Untuk kasus di mana pelacur adalah perempuan dewasa, maka tidak ada dasar hukum yang bisa dipergunakan untuk menetapkan pengguna itu sebagai tersangka.

Tidak ada pasal hukum, regulasi atau undang-undang yang menyatakan bahwa ketika seseorang memakai jasa layanan prostitusi dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dengan alasan inilah, Rian akhirnya dibebaskan.

Selain Rian, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bisa dipastikan ada nama-nama lain orang yang terbiasa memesan dan menggunakan jasa layanan seksual sebagaimana dikelola muncikari yang menjadi bos sejumlah artis.

Di luar Vanessa maupun Avriellia dilaporkan cukup banyak artis lain yang ditengarai juga terlibat dalam jaringan prostitusi online. Menurut catatan Polda Jatim, jumlah artis yang tergabung dalam jaringan itu mencapai 45 orang.

Selain ke-45 artis, ada pula 100 model dan selebgram yang ada dalam jaringan ini. Semua pesohor yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pelacur ini dikelola oleh dua muncikari yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus prostitusi Vanessa, yaitu ES alias Endang (37) dan TN alias Tentri (28).

Jaringan prostitusi online yang terbongkar di Surabaya ini mematok tarif antara Rp 25 juta hingga Rp 100 juta. Tarif para artis yang menyediakan diri sebagai pelayan jasa seks komersial ini disesuaikan dengan tingkat kepopuleran sang artis itu sendiri. Semua nama artis yang masuk dalam jaringan sudah ada di tangan kepolisian, berikut tarifnya sesuai dengan tingkat kepopulerannya.

Bisa dipastikan, selain nama-nama artis, aparat kepolisian sekarang juga sudah memegang nama-nama orang-orang yang biasa menjadi pelanggan para artis yang nyambi sebagai pelacur itu.

Konon, nama-nama itu bukan hanya kalangan pengusaha tajir yang berkantong tebal, tetapi juga para politisi dan pejabat. Sebagian nama orang yang menjadi pelanggan itu bukan tidak mungkin mereka yang termasuk tokoh publik.

Masalahnya, kenapa nama-nama orang yang menjadi pelanggan praktik prostitusi online yang melibatkan para artis tidak diekspose secara terbuka?

Di samping alasan asas praduga tak bersalah, tentu pihak kepolisian tidak bersikap gegabah membuka aib orang-orang yang tidak tertangkap basah sedang menjalankan aksinya sebagai lelaki hidung belang di kamar hotel, apartemen, atau tempat lain.

Selama ini, pihak kepolisian memang hanya bisa menetapkan muncikari sebagai tersangka, karena mereka yang menjadi penyedia jasa layanan seksual –sebuah profesi yang secara hukum jelas dilarang.

Sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang bisa dijadikan pijakan, yang namanya pengguna atau konsumen prostitusi memang akan tetap bernafas lega lolos dari jerat dan ancaman sanksi hukum.

Sanksi sosial

Di tengah kekosongan hukum yang dapat dijadikan acuan menjerat laki-laki hidung belang pengguna jasa layanan seksual komersial, lantas apa yang bisa dilakukan untuk memberi efek jera pada laki-laki yang memanfaatkan jasa prostitusi?

Untuk menentukan apa bentuk sanksi sosial yang tepat, tentu masih harus didiskusikan dengan berbagai pihak. Namun demikian, paling-tidak ada dua sanksi sosial yang layak dipikirkan.

Pertama, sanksi yang paling mungkin dikembangkan sebetulnya adalah sanksi sosial. Artinya, meski pun secara hukum mereka sulit ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dengan mengekspose nama mereka secara terbuka plus menampilkan foto mereka ke publik di media massa, hal itu sebenarnya dapat menjadi sanksi pengganti yang tak kalah efektif.

Strategi KPK yang memasang rompi dan borgol kepada koruptor, misalnya dapat ditiru diterapkan kepada laki-laki hidung belang yang menjadi pengguna jasa layanan seksual. Tujuannya adalah mempermalukan dan memberi sanksi sosial agar publik yang menyaksikan dapat ikut serta menilai kualitas seseorang.

Sudah tentu tidak perlu pengguna jasa layanan seksual harus diborgol dan diberi rompi khusus. Cukup dengan memperlihatkan identitas mereka ke wartawan, maka hal itu akan membuat laki-laki lain berpikir seribu kali sebelum melakukan hal yang sama.

Kedua, sanksi sosial lain bisa dalam bentuk kewajiban moral laki-laki pengguna jasa layanan seksual untuk melakukan aksi sosial, ikut berkampanye menentang apa yang selama ini mereka lakukan.

Dengan mewajibkan pelaku terlibat dalam aktivitas sosial untuk melindungi dan memberdayakan perempuan, hal itu paling-tidak akan dapat menjadi titik awal terbangunnya empati di benak laki-laki pengguna jasa layanan seksual agar lebih peka kepada penderitaan perempuan, dan syukur bersedia belajar untuk menghormati nama baik istri dan anak-anaknya.

Bagong Suyanto, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, menulis disertasi tentang pelacuran.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR