Seleksi CPNS dan guru honorer

Ilustras: Ribuan guru honorer dalam aksi silaturahmi akbar guru dan tenaga kependidikan honorer di Stadion Korpri Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (19/9/2018).
Ilustras: Ribuan guru honorer dalam aksi silaturahmi akbar guru dan tenaga kependidikan honorer di Stadion Korpri Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (19/9/2018). | Budiyanto /Antara Foto

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Guru Honorer merupakan dua hal yang amat aktual untuk di bahas —terlebih mengingat 25 November kemarin, kita memperingati Hari Guru.

Sebagaimana diketahui, formasi guru merupakan formasi yang paling banyak dibuka dalam seleksi CPNS tahun ini. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 49 Tahun 2018, dibutuhkan guru kelas dan mata pelajaran untuk pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 88.000 formasi, ditambah guru madrasah Kementerian Agama bertugas di kabupaten/kota sebanyak 12.000 formasi —berarti komposisinya 42% dari jumlah 238.015 CPNS yang akan diterima.

Tak berbilang —jauh sebelum Seleksi CPNS 2018 dibuka— dan terus berlanjut hingga sekarang, aksi-aksi unjuk rasa dilakukan ratusan hingga ribuan guru honorer di berbagai daerah, menuntut keadilan dan peningkatan kesejahteraan.

Bahkan di meja hijau Mahkamah Agung, sejumlah guru honorer telah melabuhkan gugatan uji materi Peraturan Menteri PANRB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2018. Dilansir dari Hukumonline.com (23/11), aturan yang dipersoalkan itu mengenai syarat usia maksimal 35 tahun menjadi CPNS yang dinilai merugikan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Sebelum jauh menilai tentang kesempatan guru honorer dalam seleksi CPNS tahun 2018, mari kita lihat dulu kedudukan hukum guru honorer dalam undang-undang. Undang-undang terbaru yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014, tidak satu pun menerangkan istilah tenaga honorer.

Begitu pun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maupun dalam UU perubahannya —UU No. 43 Tahun 1999.

Nah, jadi dimana aturan yang menerangkan tentang tenaga honorer ini?

Tenaga Honorer diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005. Di situ disebutkan, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tenaga honorer yang telah lama bekerja dan atau tenaganya sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PP No. 48 Tahun 2005, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Sayangnya, PP tersebut sudah tidak berlaku lagi. Undang-undang yang melandasinya pun sudah tidak dipakai.

Undang-undang terbaru ASN juga tidak menerangkan hal itu. Dapat dikatakan, saat ini tenaga honorer kehilangan legalitas.

Tenaga honorer kerap diasosiasikan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diakui dalam UU ASN. Tapi bila ditinjau lebih lanjut, tak ada kemiripan antara tenaga honorer dengan PPPK. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari segi perekrutan, gaji, penilaian kinerja, dan masa kerja.

Perekrutan PPPK pun sampai kini masih belum jelas —meski UU ASN telah mewajibkan segala peraturan pelaksananya mesti selesai dibuat pemerintah 2 tahun sejak UU tersebut diundangkan –artinya, harusnya siap pada tahun 2016. Tapi nyatanya sampai sekarang pemerintah tidak dapat mengerjakannya.

Kemudian soal gaji. Menurut UU ASN, PPPK berhak menerima gaji dan tunjangan; di samping itu juga ada fasilitas perlindungan. Pasal 101 UU ASN menyebut, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Adil dan layak itu tidak dimaksudkan kepada standar upah minimum, melainkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.

Tenaga honorer -atau lebih spesifiknya guru honorer- selama ini digaji jauh di bawah standar layak dalam upah minimum. Biasanya sekitar Rp500.000 per bulan. Dengan jumlah beban kerja tidak lebih dari 24 jam sepekan. Apakah ini layak dan adil?

Sekali lagi, tidak ada peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang itu. Banyaknya protes dari guru-guru honorer pun menegaskan bahwa honor mereka memang tidak adil dan tidak layak. Di samping juga mereka tidak mendapatkan fasilitas perlindungan.

Penilaian kerja dan masa kerja PPPK tidak tampak menyentuh guru honorer. PPPK dibatasi masa kerjanya dan dinilai kinerjanya dengan ketat sebagaimana Pegawai Negeri Sipil. Dan PPPK tidak bisa diangkat begitu saja menjadi PNS.

Pemerintah mesti memberikan kepastian hukum bagi guru honorer maupun tenaga honorer lainnya. Saat ini pemerintah telah menghilangkan hak tenaga honorer dan tidak patuh kepada UU ASN yang mewajibkan segala peraturan pelaksananya siap tahun 2016.

Faktor pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki oleh guru honorer mesti dipertimbangkan untuk batas usia dalam seleksi CPNS. Sebab dalam sistem perekrutan kerja di mana pun, orang dengan pengalaman memang diberikan batas usia yang lebih tinggi dibandingkan dengan tamatan baru.

Jika ingin membuka lagi jalur pengangkatan bagi guru honorer yang telah bekerja sekian lama, perekrutan, penilaian kinerja, dan penggajian honorer tidak bisa asal-asalan. Hendaknya diseleksi dengan ketat sebagaimana PNS sehingga ASN yang didapatkan juga berkualitas.

Marlis Kwan, pemerhati kebijakan publik, alumnus UNSW Sydney
BACA JUGA