Serangan balik koruptor dan lemahnya penegakan hukum

Ilustrasi: Polisi memeriksa area temuan benda diduga mirip bom di rumah pribadi Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/1/2019).
Ilustrasi: Polisi memeriksa area temuan benda diduga mirip bom di rumah pribadi Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/1/2019). | Risky Andrianto /ANTARA FOTO

Korupsi tidak diragukan merupakan salah satu penyakit sosial akut yang menggerogoti eksistensi bangsa dan negara dari dalam. Kita menyaksikan sendiri bagaimana efek buruk yang diakibatkan karena perilaku lancung bernama korupsi.

Berbagai persoalan klasik yang dihadapi bangsa ini, mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan hingga ketertinggalan negara dalam hal infrastruktur bisa dipastikan terdapat andil korupsi di dalamnya.

Dan, seperti kita tahu, ketika perilaku korupsi telah menjadi bagian integral sebuah sistem birokrasi, maka upaya memberantasnya pun tidak pernah mudah. Di lapangan, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan akan menghadapi berbagai macam tantangan.

Mulai dari lemahnya mekanisme hukum yang menyisakan celah bagi koruptor untuk dihukum dan didenda seminimal mungkin. Hingga yang paling sering adalah upaya menghalangi penegakan hukum dengan jalan mengintimidasi atau bahkan melakukan teror.

Seperti yang baru-baru ini menimpa dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Agus Rajardjo dan Laode M. Syarif. Rabu (9/1/2019) lalu, rumah mereka dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal.

Meski belum jelas benar motif dari tindakan pelaku, agaknya tindakan teror tersebut berkaitan dengan aktivitas Agus dan Laode sebagai komisioner KPK, lembaga anti-rasuah yang setahun ini gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) para kepala daerah pelaku korupsi.

Asumsi publik tentu beralasan, mengingat kejadian teror terhadap pegawai, penyidik maupun pimpinan KPK terbilang kerap terjadi.

Paling menghebohkan tentunya adalah kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Kuat dugaan, Novel menjadi sasaran teror karena tengah mengungkap kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Ironisnya, sampai hari ini, kasus itu pun menguap tanpa kejelasan.

Bahasa kekerasan

Tindakan teror pada penyidik maupun pimpinan KPK, sudah barang tentu, dapat dipahami sebagai ancaman serius terhadap penegakan hukum. Tindakan yang merepresentasikan sikap kepengecutan itu tidak diragukan telah menjadi tantangan serius bagi pengusutan dan penuntasan kasus-kasus korupsi yang seperti kita tahu nyaris selalu melibatkan pihak-pihak dengan jejaring ekonomi, sosial dan politik yang kuat.

Lebih dari itu, teror terhadap aparat penegak hukum dalam makna yang luas dapat dipahami pula sebagai perlawanan terhadap negara.

Teror terhadap aparat hukum, dalam konteks ini penyidik dan pimpinan KPK terjadi lantaran sejumlah faktor.

Pertama, rendahnya kesadaran publik terhadap penegakan hukum. Sebagian masyarakat kerap beranggapan bahwa hukum, atau lebih tepatnya aparat penegak hukum, bisa diintervensi dan diintimidasi agar bersikap sesuai dengan kemauan mereka.

Sebagian dari masyarakat kita kerap kali masih memaknai proses hukum sebagai proses negosiasi antara pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum. Paradigma berpikir yang demikian itulah yang membuat sebagian masyarakat kerap mengabaikan proses hukum dan lebih memilih menempuh jalur-jalur non-hukum, seperti menyuap polisi, jaksa atau hakim.

Bahkan lebih parah dari itu ialah mengintervensi dan mengintimidasi proses penegakan hukum melalui teror dan sejenisnya.

Kedua, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai kasus teror yang menyasar KPK, baik secara institusi-kelembagaan maupun individu di dalamnya. KPK sebagai lembaga anti-rasuah yang dilahirkan oleh gerakan reformasi telah tumbuh menjadi satu simbol penegakan hukum berwajah ganda.

Di satu sisi, ia dielu-elukan sebagai pahlawan pemberantasan korupsi oleh sebagian besar masyarakat, utamanya masyarakat kalangan bawah yang selama ini menjadi pihak paling menderita karena budaya korupsi yang merajalela. Namun, di sisi lain, KPK kerap dianggap sebagai batu sandungan sejumlah pihak yang merasa kepentingannya terancam oleh keberadaan dan sepak terjang KPK.

Kelompok-kelompok tersebut berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara untuk mendelegitimasi KPK. Serangan secara halus dilakukan, misalnya seperti usulan revisi undang-undang KPK yang tiada lain bertujuan untuk melemahkan kewenangan KPK. Ketika cara itu tidak berhasil, bahasa kekerasan pun dipakai.

Penyiraman air keras, ancaman pembunuhan hingga pelemparan bom molotov adalah wujud dari bahasa kekerasan tersebut.

Kejahatan luar biasa

Fatalnya, seperti sudah diungkap di muka, berbagai teror, ancaman dan intimidasi yang menyasar KPK ini nyaris tidak pernah diungkap secara hukum. Polri seperti kehilangan taji jika berhadapan dengan kasus-kasus teror pada penyidik atau pimpinan KPK.

Dalam kasus teror terhadap Novel misalnya, lebih dari 600 hari sejak peristiwa itu terjadi, nyaris tidak ada titik terang siapa pelaku dan aktor intelektualnya. Padahal, untuk kasus-kasus yang lain, Polri biasanya sigap dan tak butuh waktu lama untuk mengungkap pelaku berikut motifnya.

Lemahnya komitmen Polri dalam mengungkap serangkaian peristiwa teror yang menyasar KPK tak pelak membuat publik kehilangan kepercayaan pada Polri. Saban kali teror dan intimidasi menyasar penyidik maupun komisioner KPK, publik terlanjur skeptis Polri akan mengungkapnya secara hukum.

Kondisi ini mirip seperti yang diistilahkan oleh Julia Kristeva sebagai abjection. Yakni satu kondisi ketika hukum dipermainkan, didistorsi, diputarbalikkan dan diselewengkan demi kepentingan kelompok tertentu.

Hilangnya kepercayaan masyarakat pada Polri, khususnya dalam pengungkapan kasus teror terhadap KPK adalah konsekuensi logis yang terbilang wajar. Ini mengingat sikap Polri yang terkesan tidak pernah serius mengungkap kasus teror terhadap KPK.

Polri kerap mengumbar kalimat-kalimat standar, semisal “sedang kami usut”, “kami sedang mengumpulkan bukti-bukti” atau “kami akan berupaya semaksimal mungkin” yang lebih merupakan lipservicebelaka.

Masyarakat lantas beranggapan bahwa apa yang dilakukan Polri tidak lebih dari sebuah permainan keadilan. Hukum ditempatkan semata sebagai sebuah permainan bahasa.

Kita tentu sepakat bahwa sebagaimana terorisme, korupsi merupakan kejahatan kemanusian yang luar biasa. Ini artinya, penanganannya pun idealnya juga harus berbeda dengan tindak kriminal biasa.

Salah satunya adalah adanya semacam mekanisme perlindungan keamanan dan hukum bagi para pegawai, penyidik maupun komisioner KPK sekaligus jaksa maupun hakim yang terlibat dalam proses hukum tindak pidana korupsi.

Mempertimbangkan kejadian teror yang terus berulang, penting kiranya bagi KPK untuk membentuk semacam gugus pengamanan internal terpadu yang berada di bawah kendali pimpinan KPK langsung. Hal ini penting guna memastikan keamanan para pegawai, penyidik dan komisioner KPK.

Namun demikian, semua upaya itu akan sia-sia belaka jika Polri tidak menunjukkan komitmen dan keseriusannya mengusut tuntas pelakku dan dalang di balik teror yang berulang kali menyasar eksponen KPK. Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku teror tidak diragukan lagi akan memperpanjang mata rantai kekerasan, intimidasi dan teror terhadap KPK.

Teror, apa pun bentuk dan motifnya, bisa dipastikan memiliki satu tujuan, yakni menciptakan kerusakan yang berakibat pada munculnya rasa takut. Publik tentu berharap, kejadian teror ini tidak membuat KPK gentar untuk terus memberantas korupsi, siapa pun dan apa pun latar belakang pelakunya.

Nurrochman, mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR