Sindrom mayoritas, intoleransi dan nasib keberagamaan kita

Ilustrasi: Pion catur
Ilustrasi: Pion catur | Luis Francisco Cordero /Shutterstock

Beberapa hari ini publik diramaikan oleh viralnya surat edaran dari Persekutuan Gereja-gereja Kabupaten Jayapura (PGGJ). Surat tersebut memuat dua permintaan PGGJ terkait pembangunan mesjid al Aqsha, yakni membongkar menara masjid dan menurunkan tinggi gedung masjid sejajar dengan tinggi gedung gereja di sekitarnya.

Selain dua tuntutan tersebut PGGJ dalam surat tersebut juga memuat delapan poin lain terkait praktik agama Islam di Papua. Poin-poin itu antara lain menyangkut suara azan, seragam sekolah yang bernuansa agama tertentu dan pembangunan masjid atau musola di komplek perumahan maupun di kantor pemerintah dan kantor layanan publik lainnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multireligius seperti di Indonesia, gesekan sosial akibat perbedaan agama boleh jadi adalah hal yang lumrah. Meski demikian, adalah hal yang patut diwaspadai jika gesekan sosial itu mulai mengarah pada konflik sosial yang lebih besar.

Sejarah sudah membuktikan, isu agama adalah pemantik paling efektif bagi berkobarnya konflik horisontal. Menjadi kewajiban bersama untuk mengelola perbedaan agama tersebut tidak dikonversi menjadi konflik antarpemeluk agama.

Sikap keberatan PGGJ atas pembangunan masjid al Aqsha ini mengingatkan kita akan kasus-kasus sejenis yang pernah terjadi di Indonesia. Kita tentu akrab dengan cerita mengenai penyegelan gereja di sejumlah wilayah di Indonesia. Juga pada fakta betapa sulitnya umat Nasrani membangun gereja, karena sejumlah regulasi yang acapkali tidak adil.

Beberapa waktu lalu kita juga dihebohkan dengan beredarluasnya video persekusi yang dilakukan ormas terhadap seorang biksu di Tangerang. Ia diusir dari rumahnya sendiri lantaran dituduh menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat ibadah.

Yang paling mirip dengan kasus menara masjid al Aqsha ini adalah penolakan sekelompok orang pada patung Dewa Perang Tiongkok, di kompleks kelenteng Kwan Swie Bio Agustus 2017 lalu. Patung yang tingginya mencapai 30 meter itu pun akhirnya ditutup kain putih karena keberadaannya dianggap "meresahkan".

Parahnya lagi, fenomena itu tidak hanya terjadi dalam konteks relasi antaragama, namun juga sesama agama. Hal itu tampak dalam kasus penyegelan tempat ibadah dan pengusiran jemaah Ahmadiyah, Syiah dan aliran-aliran lain oleh sesama muslim.

Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan yang disusun lembaga Wahid Foundation menunjukkan adanya peningkatan kasus pelarangan tempat ibadah, mulai dari penyegelan, perusakan sampai sengkarut izin pendirian tempat ibadah.

Di tahun 2016 terjadi 53 kasus penyegelan tempat ibadah. Umumnya, penyegelan atau pun pelarangan pendirian tempat ibadah diinisiasi oleh organisasi masyarakat lokal. Jika pun pada praktiknya yang menutup atau menyegel adalah aparat keamanan, biasanya itu dilakukan atas desakan ormas-ormas tertentu.

Arogansi mayoritas

Praktik intoleransi seperti diungkapkan di atas, meski berbeda praktik dan latarbelakang, dicirikan oleh benang merah yang sama. Intoleransi terkait tempat ibadah atau simbol-simbol keagamaan tertentu biasanya dilatari oleh perasaan takut dan terancam dari kalangan mayoritas terhadap keberadaan kelompok agama minoritas.

Sikap takut, dan terancam pada keberadaan "sesuatu" yang baru, secara psikologis memang memungkinkan diidap oleh kelompok yang selama ini merasa memiliki kewenangan dan otoritas berlebih. Michael J. Sheeran dalam bukunya Beyond Majority Rule menyebut kondisi itu sebagai sindrom mayoritas (majority syndrome).

Seperti galibnya, kelompok mayoritas pasti mendapatkan berbagai macam keistimewaan (previllege) dan kemudahan dalam kehidupan sosial-politik. barangkali sudah menjadi cetak biru bagi seluruh manusia, bahwa keistimewaan dan kemudahan dalam hidup adalah dua hal yang harus dipertahankan mati-matian.

Pada titik inilah logika ketakutan kelompok mayoritas akan hilangnya segala keistimewaan dan kemudahan itu muncul. Sindrom mayoritas, melahirkan sebuah sikap merasa diri superior dan menganggap kelompok minoritas sebagai inferior. Fenomena arogansi mayoritas yang melahirkan ketakutan nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia.

Di Eropa, islamophobia, sikap ketakutan berlebihan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Islam, menjadi fenomena yang umum terjadi. Todd H. Green dalam The Fear of Islam: Introduction to Islamophobia in the West menuturkan bahwa fenomena islamophobia dilatari oleh pelabelan (stereotyping) dan pembingkaian (framing) atas Islam yang cenderung bias.

Bagi sebagian besar publik Barat, Islam selalu lekat dengan citra sebagai agama yang menganjurkan radikalisme-terorisme, bertentangan dengan demokrasi, membenci perempuan dan stigma-stigma sejenis. Identifiksi Islam dengan label atau citra buruk itu yang pada akhirnya melahirkan phobia masyarakat Barat pada Islam.

Fenomena phobia, baik itu islamophobia, christianphobia, jewsphobia dan lain sebagainya umumnya bertumpu pada pola logika oposisi biner yang membagi masyarakat ke dalam dua kelompok: "kami" dan "kalian". Dalam logika dikotomistik seperti itu, liyan (the others) kerap dipersepsikan sebagai yang asing (the stranger). Fatalnya, yang asing itu acapkali diidentifikasi sebagai musuh (the enemy). Inilah titik rawan dalam relasi sosial-keagamaan.

Sindrom mayoritas adalah satu dari sekian faktor yang berpotensi memunculkan retakan sosial. Di Papua, muslim yang jumlahnya sedikit dibatasi ruang geraknya dalam mengekspresikan keimanannya. Di wilayah lain, kondisi sebaliknya terjadi, umat Nasrani atau penganut agama minoritas diperlakukan diskriminatif; diberangus haknya dalam mengamalkan ajaran agama dan keyakinannya.

Melampaui toleransi

Diana L. Eck dalam artikelnya yang mencerahkan, Is God Listening? Exclusivism, Inclusivism and Pluralism, membagi nalar keberagamaan dalam tiga pembabakan. Pertama, nalar eksklusivisme yakni ketika komunitas beragama merasa bahwa hanya agama merekalah yang paling benar dan merasa perlu untuk mengabaikan (exclude) keberadaan penganut agama lain.

Kedua, nalar inklusivisme yakni komunitas penganut agama-agama yang berbeda saling mengakui keberadaan masing-masing, tanpa saling menegasikan satu sama lain.

Terakhir adalah nalar pluralisme yakni ketika masing-masing pemeluk agama yang berbeda tidak hanya hidup berdampingan, namun juga disatukan dalam jejaring dialog dan komunikasi aktif dalam bingkai kesetaraan.

Jika dilihat dari pembabakan Eck tersebut, agaknya model keberagamaan masyarakat Indonesia masih ada pada level eksklusif. Beberapa memang sudah mengarah pada model inklusif, meski masih jauh dari memuaskan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, nalar inklusif dalam beragama saja tidak cukup. Inklusivisme, bagaimana pun juga, tetap menyisakan adanya potensi konflik di dalamnya. Model inklusivisme acapkali hanya berhenti pada sikap toleransi semu (pseudo tolerance).

Idealnya komunitas beragama harus melampaui toleransi semu dan mempraktikkan model pluralisme. Pluralisme, dalam makna yang sesungguhnya, bukanlah menganggap semua agama benar. Pluralisme mengakui keunikan, perbedaan serta otentisitas tiap-tiap agama, karena justru di situlah letak keistimewaan agama-agama. Pluralisme menghendaki adanya komunikasi, dialog dan kerjasama antar kelompok agama, demi tercipta kehidupan yang lebih baik.

Jika toleransi hanya berhenti pada capaian adanya penghormatan pada yang liyan (mutual respect), pluralisme dicirikan dengan dua kata kunci, yakni kesalingpahaman (mutual understanding) dan kerja sama (coexistence).

Apa yang terjadi di Papua, terkait sikap PGGJ atas pembangunan masjid al Aqsha, boleh jadi adalah ekses negatif dari praktik toleransi semu yang cenderung segregatif. Dua kelompok penganut agama yang berbeda, hidup berdampingan tanpa merasa perlu membentuk jejaring komunikasi, dialog serta kerja sama sosial. Ketika faktor pemicu itu datang, maka dengan mudah gesekan sosial tercipta.

Dalam tataran teologis, agama-agama memang cenderung berkarakter eksklusif, seolah-olah tidak memberikan tempat bagi keberadaan agama lain. Namun dalam tataran sosiologis, para penganut agama idealnya mampu mempraktikkan laku keberagamaan yang inklusif-pluralis. Laku keberagamaan yang seperti itulah yang akan menjadikan Indonesia sebagai tenda besar bagi kemanusiaan.

Nurrochman, mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR