Soal esa dan defisit pemahaman atas the otherness

Ilustrasi: memahami yang lain
Ilustrasi: memahami yang lain
© amasterphotographer /Shutterstock

Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan oleh pernyataan Eggi Sudjana, seorang pengacara dan aktivis Islam, soal tafsir dia tentang kata "esa" di dalam sila pertama Pancasila. Kata "esa", menurutnya, hanya diperuntukkan untuk agama Islam sehingga agama lain perlu dibubarkan.

Saya amati secara saksama bahwa sesungguhnya pernyataan-peryantaan yang sejenis ini banyak sekali bertebaran di ruang publik, terutama setelah era media sosial seperti yang kita hadapi sekarang ini. Soal "esa" adalah hanya wakil yang sempat muncul ke permukaan ruang publik saja di balik timbunan persoalan hal yang sama.

Saya yakin bahwa orang yang berpikiran seperti Eggi Sudjana pasti banyak. Pikiran semacam itu bahkan bukan hanya diidap oleh kalangan awam, namun juga oleh kalangan terpelajar.

Tulisan ini tidak ingin membahas masalah kata "esa" tersebut, namun lebih menyoroti soal "mental block" apa yang ada dibalik peryantaan-peryantaan seperti itu? Apakah ini merupakan cerminan defisit pemahaman atas the otherness?

Psuedo harmoni dan toleransi

Pernah suatu masa pemahaman atas keagamaan dan keyakinan pihak lain (the otherness) begitu sangat dianjurkan di dalam masyarakat kita. Pada era 1970-an sampai era 1990 -an, pemahaman keagamaan yang inklusif atas pihak lain bahkan dipromosikan oleh negara. Negara melalui perguruan tinggi agama bahkan memajukan mata kuliah tentang Perbandingan Agama (Comparative of Religions).

Pada era Orde Baru ini mereka memahami bahwa Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara apabila penyelenggara mampu menciptakan situasi yang harmonis dan rasa toleransi di kalangan masyarakatnya. Harmoni dan toleran ini dianggap penting karena mereka tahu bahwa unsur pendukung kesatuan Indonesia adalah diversitas dan pluralitas masyarakat Indonesia. Jumlah bahasa, suku, dan agama yang banyak ini harus dikelola dengan baik agar menjadi perekat dan penyokong negara, bukan menjadi pemisah negara. Kata harmoni dan toleransi adalah metode untuk menjaga keselarasan di antara diversitas dan pluralitas di atas.

Kelebihan rezim Orde Baru Suharto adalah kemampuannya dalam mengelola keragaman di atas meskipun harus disadari bahwa cara mereka masih sangat kursif (coercive). Mereka menciptakan sistem pendidikan Pancasila bagi masyarakat dan mahasiswa yang sistematis.

Tidak ada proyek ideologisasi terbesar yang pernah dilakukan di negara non-komunis selain seperti yang terjadi di Indonesia pada masa Suharto. Pemerintah Orde Baru secara intensif mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi perekat bangsa yang di dalamnya mengandalkan harmoni dan toleransi.

Unsur terpenting dalam penciptaan harmoni dan toleransi adalah pemahaman atas the otherness -terutama tentang keyakinan dan agama lain. Cacat dari rezim ini adalah merawat kebhinekaan dengan cara yang tidak demokratis. Kebhinekaan yang benar adalah kebhinekaan versi rezim. Demikian juga, Pancasila yang benar adalah Pancasila menurut tafsir rezim Suharto.

Karenanya, meskipun penciptaan harmoni dan toleransi pada masa Orde Baru nampak berhasil, namun keberhasilan itu hanya terjadi di permukaan. Itu bisa terjadi karena kondisi harmoni dan toleransi bukan ditanam dan disemai atas dasar kesukarelaan, kesadaran akan diversitas dan pluralitas dan nilai-nilai demokratis lainnya.

Harmoni dan toleransi yang bersifat semua ini tidak menampakkan sisi negatifnya ketika penunjang yang bersifat memaksa di atas masih kuat. Namun ketika kekuasaan penunjangnya melemah, pseudo harmoni dan toleransi menjadi hal yang diolok-olok dan disesali. Bagi kalangan mayoritas, harmoni dan toleransi adalah pengorbanan. Sementara bagi kalangan minoritas, harmoni dan toleransi adalah sebuah paksaan. Kini kita berada pada masa dimana harmoni dan toleransi bukan dianggap sebagai hal alamiah yang mampu mempertahankan kebangsaan ini.

Defisit pemahaman

Reformasi yang diharapkan menjadi ruang yang memperlebar kebebasan beragama dan berkeyakinan, kini malah dipahami sebagai ruang yang mempersempit kebebasan tersebut. Kebebasan yang menyempit ini bisa terjadi karena tidak didukungnya kebebasan tersebut oleh infrastruktur pemahaman yang luas soal the otherness.

Bagi kalangan yang merasa kebebasannya terenggut pada era sebelumnya, reformasi di Indonesia dijadikan sebagai alat untuk tampil kembali ke permukaan. Tampilnya mereka ke permukaan sudah barang tentu menggunakan kebebasan, namun mereka tidak bertujuan untuk memperluas kebebasan. Kebebasan hanya dijadikan sebagai alat saja.

Kalangan yang menggunakan isu kebebasan sebagai alat inilah yang pada dasarnya berperan besar dalam pendangkalan pemahaman akan the otherness. Mereka rela mengorbankan pemahaman yang benar tentang the otherness yang sudah mereka dapatkan, karena bukan itu yang mereka harapkan.

Kalangan yang berorientasi pada perjuangan formalisasi agama misalnya menganggap bahwa pengetahuan yang luas soal agama lain justru dianggap sebagai penghambat akan tercapainya agenda mereka. Kalangan salafi misalnya menganggap bahwa pemahaman atas keagamaan lain berpotensi menggerus keimanan seseorang.

Pada zaman Orde Baru diskursus publik tentang pandangan aliran keagamaan tertentu yang melarang filsafat, misalnya, hanya beredar di ruang domestik. Namun wacana tersebut pada zaman sekarang secara gampang didistribusikan ke ruang publik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang melarang pluralisme. FPI mempersempit makna Pancasila sebagai Piagam Jakarta. HTI menggugat konsensus dasar negara dengan cara menggantikan sistem kenegaraan kita dengan sistem khilafah. Sekolah-sekolah kita sudah mulai mengajarkan eksklusivitas keyakinan dan keagamaan tertentu.

Gerak yang mempersempit upaya pemahaman yang luas atas the otherness itu semakin kencang dan tidak sebanding dengan gerak perluasan pemahaman yang inklusif atas the otherness. Inilah sesungguhnya yang terjadi di dalam wacana publik kita selama kurang lebih satu dekade terakhir ini.

Membuka pemahaman

Bagaimana kita bisa mengembalikan suasana yang menyebabkan kita bisa memiliki kembali pemahaman yang luas atas hal-hal yang berkaitan dengan "liyan"? Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan.

Pertama, kita mengurangi truth claim di dalam wacana publik kita -terutama tentang agama kita sendiri. Apakah mungkin? Mungkin saja.

Truth claim yang kita kurangi adalah klaim kebenaran agama kita yang di ruang publik, bukan yang bersifat imani di dalam hati kita masing-masing. Di ruang publik, kita harus saling menjaga dan menenggang atas doktrin keagamaan pihak lain dengan cara memperluas pengetahuan dan bacaan kita atas keyakinan pihak lain.

Kedua, menjaga kebebasan agama dengan cara seseorang boleh membicarakan agama kita namun orang lain juga boleh melakukan hal yang sama sebagaimana kita lakukan. Selama ini kebebasan agama masih sangat bias pada kepentingan kelompok mayoritas. Posisi kebebasan kelompok minoritas ditentukan oleh kepentingan kelompok mayoritas.

Selain itu, tantangan lain adalah kebebasan beragama berimpitan dengan pasal penodaan agama. Untuk menuju ke arah pemahaman keagamaan yang liyan, kita harus tidak memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan penistaan agama. Hal ini masih cukup sulit untuk masa sekarang ini.

Ketiga, memperluas lagi diskursus publik dan akademik yang berkaitan dengan kesalingpahaman antar keyakinan dan agama. Dialog-dialog yang konstruktif dan sehat tentang pemahaman keagamaan dan keyakinan lain kini semakin menipis dan digerus oleh anasir-anasir jahat berita palsu dari media sosial.

Tidak ada cara yang baik melawan arus deras media sosial yang memproduksi berita pendangkalan pemahaman keagamaan pihak lain kecuali peningkatan jumlah kegiatan yang setara dan melebihi. Karena hanya dengan cara yang seperti ini, demokrasi memberikan makna pada pendalaman pemahaman keagamaan yang "liyan."

Syafiq Hasyim , Direktur International Center for Islam and Pluralism dan mendapat gelar Dr. Phil. dari Freie Universitaet, Berlin, Jerman.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.