Standar pendidikan kita masih rendah

Ilustrasi: Siswa mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di SDN VII Dayeuhkolot yang terdampak banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/4/2019).
Ilustrasi: Siswa mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di SDN VII Dayeuhkolot yang terdampak banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/4/2019). | Raisan Al Farisi /ANTARA FOTO

Pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) untuk semua sekolah kita. Hal yang bagus tentu saja. Namun, amat disayangkan, standar minimum tersebut dibilang “penuh maklum”, karena sangat rendah dan berorientasi input saja. Seperti diketahui, kita dapat melihat pendidikan dari alur input-proses-output dan terkadang ditambahi outcomes.

Di bidang pendidikan, standar pelayanan minimum atau disingkat SPM menjadi acuan pokok penyelenggaraan pendidikan dalam mengukur pelayanan pemerintah kepada publik. Sebagai contoh, ruang kelas yang memenuhi standar minimal pasti memiliki bangku, meja, dan papan tulis. Ini pendekatan “input” saja.

Di era digital dan disruptif ini, standar minimum ini seharusnya jauh lebih tinggi dan bahkan berbeda paradigma. Akhir tahun lalu, keluar Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Akan tetapi, alih-alih memperbaiki standar sebelumnya, Permendikbud ini malah mundur dan sarat kompromi.

Ada kutipan menarik dari BF Skinner, yaitu “pendidikan adalah apa yang bertahan ketika apa yang telah dipelajari telah dilupakan”. Skinner, seorang peneliti psikologi Harvard yang terkenal dengan pendekatan kebiasaan (behaviorisme) tentu paham benar apapun yang hadir hari ini adalah praktik yang berhasil bertahan terhadap berbagai macam “gangguan”.

Dalam hal SPM, permen baru ini hanya meneruskan tradisi yang sudah ada. Yaitu, mengukur standar pelayanan minimal pendidikan berbasis masukan (input).

Secara awam, standar ini hanya mengecek perangkat dan kelengkapan yang harus ada untuk terselenggaranya pendidikan. Pemerintah pusat tampaknya enggan menerapkan standar yang tinggi bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Padahal, Kemdikbud sendiri melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan studi yang intensif dalam rangka menaikkan SPM ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya berbasis input, tetapi juga proses.

Misalnya, sekolah memiliki buku di perpustakaan. Kalau basisnya input, maka apabila jumlah dan judul buku masih lengkap selama penilaian, maka SPM bagus.

Kalau basisnya proses, maka seharusnya ada pengecekan jumlah anak didik yang meminjam buku tersebut, kemudian kegiatan belajar mengajar apa saja yang menggunakan buku-buku yang mana saja, dan siapa saja guru yang memanfaatkannya untuk kegiatan di luar kelas.

Ini belum bergeser ke output yang lebih jauh lagi menilai kemanfaatan dari keberadaan guru, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana persekolahan tersebut. Kita masih di level yang paling rendah, yaitu input.

Studi Kemdikbud mengenai SPM sudah dilakukan dalam periode 2014-2017 dengan tujuan yang sangat mulia. Yaitu, meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang mencakup sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, penerapan kurikulum yang berlaku, penjaminan mutu pendidikan serta penguatan manajemen berbasis sekolah.

Di bawah program khusus bernama PKP-SPM Dikdas (Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar), sekitar dua ratus ribu pemangku kepentingan pendidikan dari 108 kabupaten/kota peserta program di 16 provinsi telah mengikuti pelatihan terkait pemenuhan SPM Dikdas.

Sebagai hasilnya, puluhan ribu SD/MI/SMP/MTs menerima manfaatnya melalui peningkatan layanan pendidikan. Data terbaru menunjukkan, lebih dari 72 persen sekolah/madrasah di kabupaten/kota penerima hibah Uni Eropa/ADB tersebut mengalami peningkatan pemenuhan indikator SPM Dikdas.

Kalangan pendidik sangat antusias melihat hasil tersebut. Apalagi, pemerintah daerah yang terlibat umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, anggaran, dan kapasitas birokrasi. Dengan segala keterbatasannya, mereka membuktikan dapat membangun ekosistem pendidikan yang makin berkualitas.

Hasil samping program ini, yang tidak kelihatan, adalah ada indikator proses yang memastikan tersedianya lingkungan kegiatan belajar mengajar yang kondusif dapat terpenuhi tanpa biaya, asalkan ada koordinasi di antara para pemangku kepentingan. Misalnya monitoring penilik ke sekolah, monitoring kepsek ke guru, dan keterlibatan orangtua dan masyarakat.

Optimisme yang membuncah dari program tersebut seperti padam ketika Permendikbud yang baru ini keluar pada 14 Desember 2018 yang lalu. Permendikbud ini menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.

Kalaupun ada perbedaan, Permendikbud yang terbaru ini sudah memperhitungkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memilah urusan pendidikan dasar (SD dan SMP) di bawah pemerintahan kabupaten dan kota, dan pendidikan menengah (SMA dan SMK) di bawah pemerintahan provinsi.

Indonesia mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Anak Indonesia yang mengenyam pendidikan di sekolah memang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yaitu, 29,7 juta duduk di bangku SD pada 2015 dibandingkan 14,8 juta saja pada 1970.

Namun, hasil pencapaian peserta didik masih rendah. Masih banyak anak Indonesia yang kemampuan literasi dan matematikanya di bawah ambang minimum, sebagaimana terukur dalam tes-tes internasional seperti PISA (Program for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematic and Science Study).

Padahal angka partisipasi kasar untuk SD dan SMP mencapai 106 persen dan 101 persen, serta 93 persen dan 76 persen untuk angka partisipasi murni. Suatu kondisi yang mungkin merupakan indikasi bahwa kehadiran siswa di sekolah belum tentu menjamin terjadinya proses pembelajaran yang baik.

Ini menunjukkan bahwa sudah saatnya kita mendorong standar pelayanan minimal pendidikan ke arah proses, agar anak bangsa ini dapat hidup lebih baik dan cerdas seperti amanah konstitusi.

Studi Uni Eropa/ADB menyebutkan ada tiga komponen penting yang teridentifikasi dapat menaikkan SPM. Yaitu, komitmen politik dan pengembangan kapasitas, strategi pengelolaan pendidikan kreatif dan inovatif, dan kerjasama efektif serta keterlibatan masyarakat.

Kabupaten Pesawaran Lampung, Sumba Timur, dan Sorong menjadi contoh untuk komponen satu dalam menggalang dukungan DPRD untuk menyusun peta jalan dan alokasi anggaran.

Kabupaten Nabire, Gresik, dan Sigi di komponen dua. Alokasi dana pendidikan di Kabupaten Nabire yang terletak persis di Teluk Cenderawasih ini tidak sampai Rp50 miliar, termasuk Rp16 miliar dari APBD, Rp26 miliar dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Rp5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun demikian Pemkab kreatif dengan mesin sidik jari untuk menekan absensi guru dan rapat rutin memantau kekurangan guru.

Yang menarik di komponen tiga adalah contoh Kabupaten Boalemo, Gunung Kidul, dan Musi Rawas yang mampu menjalin kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk mendongkrak mutu tidak hanya sekedar standar minimal. Jangan membayangkan sinergitas antara pemerintah dan swasta yang canggih dulu. Sinergi yang dilakukan pemda-pemda ini baru sebatas kerjasama lintas dinas dan sedikit sentuhan swasta seperti Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki Forum Penyaluran CSR untuk peningkatan SPM.

Kalau Permendikbud yang baru ini dianggap terlalu simpatik dengan pandangan politik populis Kemendagri, maka ada baiknya Kemendikbud membuat rencana aksi yang lebih serius mendalami aspek proses pendidikan. Ada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia.

Studi Uni Eropa/ADB dapat menjadi sampel yang baik untuk mendorong kita beranjak dari pendekatan input dan secara mantap menapaki evaluasi proses pendidikan agar menggapai mutu yang lebih baik. Kurva belajar itu menekankan target yang lebih tinggi.

Kita harus berhenti mendengungkan pemakluman bahwa banyak provinsi, kota, dan kabupaten yang belum mampu. Pendidikan itu untuk mengatasi masalah jaman di masa depan, bukan mengatasi ketakutan di masa kini.

Totok Amin Soefijanto adalah dosen komunikasi, manajemen pendidikan, dan kebijakan publik di Universitas Paramadina dan Universitas Negeri Jakarta
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR