Tentang imunitas dan impunitas advokat

Ilustrasi: Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1).
Ilustrasi: Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1). | Elang Senja /ANTARA FOTO

Akhirnya mantan pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto dibajukuningkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus ini, Fredrich Yunadi disangkakan melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut KPK, Fredrich telah cukup bukti melakukan upaya menghalang-halangi penyidikan. Upaya itu dilakukan Fredrich bersama dokter Bimanesh Sutarjo, pasca Setya Novanto mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik.

Persekongkolan antara Fredrich dan Bimanesh menunjuk pada telah terjadinya manipulasi data-data medis Setya Novanto saat dirawat di RS Medika Permata Hijau, pasca kecelakaan.

Namun Fredrich tidak menerima tuduhan tersebut. Di hadapan sejumlah wartawan di depan gedung KPK, Sabtu (13/1/2018), Fredrich mengatakan "sekarang saya dibumihanguskan. Ini adalah suatu pekerjaan yang diperkirakan ingin menghabiskan profesi advokat."

Fredrich mengulang-ulang argumentasinya, "saya difitnah melakukan pelanggaran, sedangkan Pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, sangat jelas menyatakan advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana."

Namun sayangnya, ia tak dapat membedakan antara imunitas dengan impunitas. Fredrich mendefinisikan hak imunitas advokat sebagai hak untuk kebal hukum secara mutlak.

Hak Imunitas Advokat dan Batasannya

Pasal 16 UU Advokat jelas-jelas membuat batasan atas hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. Sebagaimana disebutkan "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan".

Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah, menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya. Sedangkan yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" ialah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan."

Dengan demikian apabila seorang advokat melampaui batasan itu, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan tidak dilindungi oleh Pasal 16.

Luhut M.P. Pangaribuan, dalam bukunya Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi (1996) menjelaskan bahwa, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku.

Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mendefinisikan contempt of court sebagai segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Ada berbagai bentuk perbuatan Contempt of Court, salah satunya disebut Obstructing justice (mengganggu proses peradilan).

Obstructing justice ialah jenis perbuatan pidana yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.

Obstructing justice merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha untuk mengurangi kebaikan (fairness) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.

Dalam kasus ini, jika terbukti Fredrich terlibat dalam skenario kecelakaan dan rekayasa perawatan Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau, maka ia bakal dipidana dengan dakwaan menghalang-halangi proses hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Dijelaskan dalam pasal itu setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi.

Selain menurut aturan dalam UU Tipikor, tindakan obstructing justice juga telah disepakati dalam UN Convention Against Corruption/UNCAC. Menurut Pasal 25 UNCAC, negara peratifikasi wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan tindakan yang menghalangi proses hukum kasus pidana korupsi.

Maka dari itulah terdapat rights bagi KPK untuk menindak setiap orang yang berusaha menghambat pengungkapan sebuah perkara korupsi yang sedang diproses oleh KPK.

Ada beberapa contoh kasus yang telah didakwa menggunakan pasal obstructioning justice, baik oleh kejaksaan maupun KPK. Misalnya Kasus Anggodo Widjojo tahun 2010. Anggodo diketahui merencanakan upaya kriminalisasi terhadap Komisioner KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah guna memperlambat proses penanganan perkara saudara kandungnya, Anggoro Widjojo.

Kasus lain yang cukup menarik perhatian adalah yang menimpa kuasa hukum salah seorang tersangka korupsi di Sumatera Barat, Manatap Ambarita, pada 2008. Ambarita saat itu memberikan keterangan palsu tentang keberadaan tersangka yang akan diproses kejaksaan. Tindakan itu dianggap sebagai upaya memperlambat proses penanganan perkara korupsi yang menimpa kliennya (Ramadhana, 2017).

Beberapa kasus itu sebenarnya bisa dijadikan dasar yurisprudensi bagi KPK maupun penegak hukum secara umum untuk bisa memproses tindakan obstructioning justice yang disangkakan pada Fredrich Yunadi.

Marlis Kwan, pemerhati hukum dan kebijakan publik, penulis alumni dari UNSW Sydney, Australia
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR