MENYELISIK RKUHP

Tepatkah model pembaruan hukum pidana nasional saat ini?

Ilustrasi: Massa yang tergabung dalam Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (JANGKAR PKtPA) membentangkan poster saat menggelar aksi damai menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/2).
Ilustrasi: Massa yang tergabung dalam Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (JANGKAR PKtPA) membentangkan poster saat menggelar aksi damai menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/2). | Moch Asim / ANTARA FOTO

Pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP) saat ini sedang masuk masa reses. DPR juga sudah memutuskan untuk memperpanjang masa kerja dari Panitia Kerja RKUHP karena masih ada beberapa persoalan yang belum tuntas dibahas, baik karena masih ada persoalan di perumusannya maupun karena ada penolakan yang keras dari masyarakat.

RKUHP, dari sisi pembuatan legislasi, merupakan suatu produk legislasi yang karakteristiknya sangat unik dibandingkan dengan proses pembuatan undang-undang lainnya di Indonesia. Sebagai sebuah proses, RKUHP merupakan rekodifikasi dari KUHP yang berlaku saat ini dan berbagai peraturan pidana lainnya di luar KUHP.

Politik hukum untuk melakukan rekodifikasi dan rekonsolidasi hukum pidana ini disebabkan oleh berkembangnya dualisme sistem hukum pidana nasional; yaitu sistem hukum pidana dalam KUHP dan sistem hukum pidana dalam Undang Undang di luar KUHP. Dualisme ini dianggap menimbulkan permasalahan dan munculnya banyak penyimpangan dari ketentuan hukum pidana.

Namun persoalannya tidak sesederhana hanya karena adanya dualisme sistem hukum pidana nasional. Juga ada sentimen kuat untuk mengenyahkan hukum apapun yang berasal dari para penguasa kolonial Hindia Belanda.

Membangun sentimen antikolonial

Pada awalnya upaya pembentukan hukum modern di Hindia Belanda merupakan kebijakan kolonial untuk membina satu tata hukum kolonial yang digunakan untuk mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan. Kebijakan untuk menyatukan tata hukum kolonial ini diarahkan melalui upaya kodifikasi dan unifikasi hukum terutama mengimplementasikan hukum Eropa di Hindia Belanda atas dasar prinsip konkordansi.

Namun kebijakan untuk menyatukan tata hukum kolonial ini ternyata hanya dapat diterapkan secara gradual, mengingat para penentang kebijakan ini -yang juga para ahli hukum Belanda- juga sangat nyaring mengemukakan keberatannya terhadap upaya "implementasi paksa" Eropa ke dalam tata hukum masyarakat di Hindia Belanda. Snouck-Hurgronje, J van der Vinne, dan Van Vollenhoven merupakan barisan kritikus kebijakan unifikasi hukum Eropa di Hindia Belanda.

Para ahli hukum Indonesia yang dididik di Belanda juga mewarisi semangat untuk mendorong digunakannya pranata hukum adat sebagai sistem utama dalam upaya pembaruan dan pembentukan hukum nasional termasuk di dalamnya hukum pidana nasional. Upaya pembaruan dalam pembentukan hukum nasional ini digadang-gadang akan menggantikan hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, semangat ini semakin menemukan momentumnya.

Dekolonisasi: Dari Semangat Ke Jargon Politik

Pada 1961, pemerintah melalui Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) menerbitkan kertas kerja mengenai "Pokok-pokok dan Asas-asas Tertib Hukum Nasional". Dijelaskan bahwa terdapat semangat untuk terwujudnya unifikasi dan kodifikasi hukum yang berdasarkan asas-asas hukum adat.

LPHN juga mengkritik upaya tambal sulam dari pembaruan hukum yang dinyatakan dengan tegas sebagai ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari sistem hukum Barat. Tak heran apabila pada saat Seminar Hukum Nasional I pada 1963, pembaruan hukum pidana nasional hanya membawa misi tunggal yaitu dekolonisasi hukum pidana.

Sebagai sebuah semangat untuk melepaskan diri dari tatanan hukum kolonial, maka pemerintah menyusun berbagai tim untuk mewujudkan terbentuknya hukum pidana nasional yang bercita rasa Indonesia. Namun upaya ini tidak mudah, setelah 20 tahun dari Seminar Hukum Nasional I di 1963, Rancangan KUHP pertama dibentuk kemudian diserahkan kepada Menteri Kehakiman pada 1983

Pada masa ini semangat anti kolonial sudah berganti menjadi semangat pembangunan. Karena itu hukum difungsikan sebagai sarana untuk kepentingan pembangunan ekonomi yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan ketertiban sosial. Semangat pembangunan ini mensyaratkan adanya konsolidasi hukum dan unifikasi hukum untuk kepentingan pengembangan perekonomian dan struktur politik dari pemerintah.

Namun upaya-upaya untuk mempromosikan misi dekolonisasi juga terus berjalan. Dalam perjalanannya misi ini tidak hanya berupa semangat namun sudah berubah menjadi sebuah jargon politik yang secara sadar dikampanyekan oleh pemerintah.

Mempromosikan jargon politik dekolonisasi dengan menciptakan ilusi bahwa KUHP adalah buatan kolonial pada dasarnya upaya yang sia-sia. Karena dalam perkembangan hukum pidana di seluruh dunia, tak pernah ada pembentukan hukum pidana yang sifatnya "orisinal" hasil karya dari suatu masyarakat tertentu.

KUHP Belanda, misalnya, masih mewarisi aturan-aturan dari KUHP Perancis. RKUHP yang digadang-gadang sebagai hasil karya agung dari bangsa Indonesia juga pada dasarnya sebagian besar memiliki kesamaan dengan KUHP yang saat ini berlaku.

Tak heran, apabila pembahasan RKUHP dituding sebagai upaya untuk sekedar mewariskan warisan tanpa memperhatikan implikasinya terutama dalam konteks beban biaya penegakan hukum.

Pembaruan hukum pidana nasional: rekodifikasi atau amandemen bertahap?

Dalam penjelasan RKUHP yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR dinyatakan bahwa penyusunan RKUHP tidak lagi membawa misi tunggal -yaitu misi dekolonisasi hukum pidana- akan tetapi juga mengandung tiga misi penting lainnya. Yaitu demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi terhadap berbagai perkembangan baru di bidang hukum pidana.

Keempat misi inilah yang diklaim oleh pemerintah akan membawa nuansa baru dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan keempat misi ini, pemerintah melakukan upaya rekodifikasi hukum pidana dalam bentuk RKUHP. Dengan melakukan upaya rekodifikasi hukum pidana nasional ini, maka berbagai ketentuan pidana, baik di dalam ataupun di luar KUHP menjadi satu yang disusun secara sistematis dalam satu buku khusus.

Model pembaruan hukum pidana dengan menonjolkan rekodifikasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam kodifikasi peraturan, khususnya peraturan pidana, setiap orang akan lebih memiliki tingkat kemudahan untuk menemukan ketentuan pidana karena terkumpul dalam satu buku hukum pidana. Namun model pembentukan hukum pidana melalui rekodifikasi juga punya tantangan khusus, yaitu umumnya dilakukan pada waktu yang lama dan perubahan secara prinsipil akan sulit dilakukan tanpa mengganggu tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks politik, pembentukan hukum pidana nasional melalui upaya rekodifikasi juga akan membuat konsentrasi perhatian antara pemerintah, DPR, dan masyarakat juga menjadi terpecah. RKUHP yang berisi 786 pasal dengan substansi yang berbeda satu sama lain, akan sulit melakukan pembahasan secara fokus, baik bagi pihak DPR mau pun pemerintah.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat, sebelum pembahasan resmi antara pemerintah dan DPR dimulai, beragam isu tersebut mengalami pasang surut tergantung dari situasi tertentu. Misalnya, hampir setiap tahun muncul isu tindak pidana santet, kumpul kebo, prostitusi, penghinaan presiden, dan lain sebagainya. Ketika pembahasan atas satu isu belum selesai maka muncul isu lainnya dan hal ini diprediksi secara potensial akan terus berulang, terutama mengenai beberapa isu terkait materi RKUHP yang dalam pembahasan akan muncul secara serentak.

Pengelolaan wacana dan isu yang berbeda dan berkembang pada satu waktu tertentu akan membuat proses pembahasan pada satu materi tertentu menjadi sangat sulit. Tak heran jika saat ini pun, pemerintah merasa masih ada 12 pending issue sementara Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat masih ada 14 pending issue dalam RKUHP.

Dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional, ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP sejak awal telah menawarkan model lain sebagai alternatif yang paling baik daripada upaya rekodifikasi hukum pidana. Alternatif yang ditawarkan adalah dalam bentuk amandemen bertahap.

Sejak pertama kali, KUHP secara resmi digunakan pasca kemerdekaan, tercatat bahwa upaya pembaruan hukum pidana nasional terutama yang ditujukan terhadap KUHP yang berlaku saat ini telah dilakukan sebanyak 16 kali. Semuanya menggunakan model amandemen bertahap.

Namun model amandemen bertahap ini mensyaratkan beberapa pra kondisi yang harus dilakukan pemerintah yaitu:

Pertama, pemerintah harus menetapkan 1 terjemahan resmi dari KUHP. Sampai saat ini, KUHP yang digunakan sekarang secara resmi masih dalam bahasa Belanda dan yang beredar di masyarakat adalah terjemahan tidak resmi yang jumlahnya diperkirakan mencapai 6 terjemahan tidak resmi

Kedua, pemerintah dan DPR menghentikan semua pembahasan ketentuan-ketentuan pidana "baru" yang dibahas dalam berbagai RUU. Sepanjang 2015-2017, tercatat semua pembahasan RUU masih membahas berbagai tindak pidana, padahal komitmen pemerintah adalah melakukan rekodifikasi dan reunifikasi hukum pidana

Ketiga, pemerintah perlu menetapkan sebuah panel ahli yang melibatkan ahli hukum pidana dan masyarakat sipil untuk melakukan kaji ulang terhadap seluruh undang-undang yang memuat ketentuan pidana dan memperhatikan apakah ketentuan yang sama telah diatur dalam KUHP? Sehingga bisa ditentukan "treatment" yang tepat terhadap ketentuan pidana di luar KUHP

Keempat, pemerintah perlu menyiapkan database nasional tentang praktik penuntutan dan penjatuhan pidana secara nasional. Seluruh keputusan pembaruan hukum pidana seharusnya dilakukan berdasarkan data; tidak berdasarkan intuisi. Sehingga, misalnya dalam ketentuan tentang promosi kondom, meskipun sampai saat ini perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana namun jika tidak pernah ada penuntutan terhadap perbuatan tersebut, mungkin diupayakan dekriminalisasi terhadap perbuatan tersebut

Kelima, pemerintah perlu menetapkan prioritas pembaruan hukum pidana dalam KUHP, bisa dilakukan dalam bentuk program prioritas legislasi hukum pidana nasional. Sehingga pembahasan antara pemerintah dan DPR dapat berkembang lebih baik dan lebih terfokus.

Keenam, pemerintah perlu merumuskan model perumusan ancaman pidana dengan lebih presisi dan melibatkan para ahli lintas disiplin. Model perumusan ancaman pidana dapat bertitik tolak pada ancaman pidana yang berlaku dalam KUHP dengan menentukan apakah ancaman tersebut dapat dikurangi/dihapuskan atau justru diperberat. Lagi-lagi penentuan ini harus berbasis bukti dan juga beban biaya penegakkan hukum yang akan timbul

Ketujuh, dalam melakukan upaya amandemen bertahap, pemerintah dan DPR perlu melakukan konsultasi publik yang dilakukan secara teratur. Konsultasi publik ini tidak hanya melibatkan ahli hukum pidana, namun juga ahli-ahli hukum hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melakukan konsultasi publik reguler, segala potensi tantangan yang timbul dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional dapat teratasi dengan baik.

Sekali lagi, dalam proses dan upaya pembaruan hukum pidana nasional, jargon politik perlu dihindari dan berfokus pada kepentingan upaya pembangunan hukum nasional yang lebih tersistematis dan menginternalisasi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR