Tidak perlu takut utang

Ilustrasi: Karyawan membersihkan logo baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Ilustrasi: Karyawan membersihkan logo baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa (23/4/2019). | Audy Alwi /ANTARA FOTO

Utang hal lumrah bagi sebuah negara atau korporasi. Negara menarik utang jika penerimaan pajak (terutama) atau penerimaan hasil ekspor tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan impor. Sedang korporasi mengambil utang bila modal dari pemegang saham tidak lagi memadai untuk membiayai pengembangan usaha.

Namun di tangan para politikus dan pendukung calon presiden, utang negara bisa dijadikan amunisi untuk menurunkan keberhasilan lawan politik.

Kelompok anti-Presiden Jokowi, misalnya, gencar sekali menyebut utang RI sudah bengkak hampir Rp9.000 triliun. Padahal utang luar negeri pemerintah, bank sentral, dan swasta Indonesia per Februari 2019: US$388,734 miliar (pemerintah dan bank sentral US$198,823 miliar, swasta US$194,911 miliar). Dengan kurs Rp14.200, total utang itu bernilai Rp5.520 triliun.

Sementara itu di sejumlah grup WhatsApp, seseorang menulis utang BUMN sudah bengkak hingga Rp7.000 triliun.

Padahal Komisi VI DPR pada akhir 2018 mencatat utang 10 BUMN Rp4.478 triliun. Di dalamnya dimasukkan juga utang bank BUMN yang Rp2.914 triliun. Kurang tepat. Karena yang disebut utang bank BUMN sesungguhnya merupakan dana pihak ketiga (DPK) perbankan (deposito, tabungan, dan rekening koran). Benar DPK merupakan utang yang diperoleh dari masyarakat, tapi bukankah bank punya kekayaan berupa kredit (dari DPK itu) kepada nasabah yang bisa memberikan penghasilan bunga.

Jadi jika kita bicara DPK (pasiva) maka harus juga dihitung berapa kredit (assets) perbankan. Hitungannya pasti akan seimbang (balance). Jadi jika hanya menghitung DPK bank dan menggabungkannya dengan utang BUMN lainnya, tanpa memperhitungkan assets bank jelas merupakan usaha memanipulasi pikiran sehat.

DPK perbankan bisa dianggap aman karena Lembaga Penjaminan Simpanan siap mengganti penuh dana masyarakat -asal deposito atau tabungan yang sudah diasuransikan itu jumlahnya tidak melampaui ketentuan- jika perbankan menghadapi kesulitan likuiditas (missmatch, tidak seimbang antara pendanaan dengan kredit yang diberikan).

Ini yang membedakan DPK (sebagai utang perbankan kepada masyarakat) dengan utang korporasi yang diatur dengan UU Perseroan 2007.

Sebut saja utang PT Waskita Karya (WSKT) yang, menurut Komisi VI, meroket hingga Rp102 triliun pada akhir 2018 (sementara laporan keuangan audit menyebut Rp95,5 triliun). Besar memang, karena pelbagai proyek turnkey (sejumlah Rp25 triliun) terlambat pembayarannya, sehingga WSKT terpaksa mengambil kredit untuk membiayai banyak proyeknya.

Di antara turnkey project yang diharapkan masuk pada kuartal pertama 2019: Rp13 triliun (proyek tol Kayu Agung - Terbanggi Besar dari PT Hutama Karya). Kemudian, dari Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan, diharapkan masuk Rp6,5 triliun untuk mengganti pembayaran dana talangan pengadaan tanah pembangunan sejumlah proyek tol WSKT.

Dengan demikian, dari pelbagai proyek itu WSKT akan menerima pemasukan (inflow) Rp30 triliun tahun ini, sehingga arus kasnya tidak akan terlalu berat. Sekalipun mengalami tekanan pada tahun 2018, WSKT masih bisa mengantungi uang kas Rp 10,85 triliun yang sebagian besar berasal dari utang bank dan obligasi.

Di bawah tekanan arus kasnya itu, toh WSKT masih bisa memetik laba Rp4,25 triliun atau Rp291,5 (2018) per saham -naik sedikit dari Rp284 (2017). Tidak terlalu besar memang.

Sekalipun kontribusinya kecil, laba WSKT pasti menjadi bagian laba BUMN dalam lima tahun (2014-2018) yang tercatat Rp200 triliun (unaudited) yang diumumkan Kementerian BUMN pada 15 April 2019 lalu di koran Kompas. Naik Rp50 triliun dibandingkan dengan laba selama enam tahun sebelumnya (1998-2014) yang Rp150 triliun.

Kontribusi terbesar tentu saja berasal dari laba bank BUMN. Bank BRI misalnya menyumbang Rp28,9 triliun (2018), Bank Mandiri Rp23,7 triliun, dan Bank BNI Rp15 triliun.

Dengan melihat pada perolehan laba bank BUMN itu bisa disebut bank BUMN cukup sehat, dan jika melihat pada sejumlah rasio (loan to deposit ratio, atau persentase kredit macetnya), maka besarnya DPK yang disebut sebagai utang itu justru bisa memberikan penghasilan bunga (di samping fee based income) yang cukup besar.

Jadi usaha menakuti-nakuti publik yang cerdas dengan hanya menyajikan jumlah DPK bank yang Rp2.914 triliun sungguh suatu usaha penyesatan yang tidak berguna. Dengan dukungan LPS simpanan dalam jumlah tertentu yang sudah diasuransikan, jika terjadi sesuatu pada bank, pemilik dana akan menerima penuh simpanannya.

Alhamdulillah kepercayaan pemilik dana cukup tinggi sehingga deposito di Bank BRI misalnya, naik Rp31 triliun -dari Rp326 triliun (2017) jadi Rp357 triliun (2018). Sementara deposito di Bank Mandiri hanya bertambah Rp15,6 triliun -dari Rp202,5 triliun (2017) jadi Rp218,1 triliun (2018).

Di Bank Mandiri, tabungan dan giro nasabah cenderung turun; sebaliknya tabungan dan giro nasabah di Bank BRI dan BNI terus menanjak. Penurunan dana murah (tabungan dan giro) di Bank Mandiri ini perlu diantisipasi karena jika penurunan ini terus berlanjut, maka harga dana (cost of fund) Mandiri cenderung akan tinggi, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi harga kredit yang diberikan kepada nasabahnya kelak.

Dengan melihat kinerja perusahaan BUMN itu, utang tetap diperlukan untuk mengembangkan usaha di samping memperkuat modal dengan Penyertaan Modal Negara. Jika perusahaan berkembang maka kontribusi pajak, selain dividen, kepada negara juga akan bertambah.

Selama empat tahun (2014-18) kontribusi pajak BUMN tercatat Rp422 triliun sebelumnya (1998-2014) baru Rp303 triliun. Pengawasan atas pengelolaan utang negara dan BUMN toh tetap diperlukan oleh DPR (Negara) dan dewan komisaris (BUMN).

Pada skala makro, pengelolaan atas APBN tetap perlu dikritisi, apalagi pada kuartal pertama 2019 pemerintah sudah menarik utang baru (dengan SBN, Surat Berharga Negara) hingga Rp185,8 triliun atau 47,8% dari target APBN 2019. Cukup besar mengingat pada kuartal pertama 2018, penarikan utang lewat SBN hanya Rp145 triliun. Arus kas APBN berjalan memang sedang tertekan karena pada 2019, pemerintah harus mengeluarkan (outflow) Rp382,47 triliun untuk membayar utang jatuh tempo.

Dari jumlah itu yang sudah dibayarkan Rp148,1 triliun (atau 38% dari kewajiban) pada kuartal pertama ini. Benar, selama empat tahun menjabat Presiden, Jokowi telah membuat utang baru Rp1.809 triliun (per Desember 2018). Selain untuk mencicil dan melunasi utang lama dari pemerintahan sebelumnya, utang itu juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur (pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, bendungan, dan ribuan jalan baru dan tol).

Apa boleh buat, selama penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak belum kuat menopang APBN, utang tetap harus ditarik. Tapi tidak perlu khawatir selama kita masih bisa mengangsur, utang tidak akan menakutkan.

Eddy Herwanto, pernah bekerja di majalah Tempo dan Editor.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR