Unicorn yang sulit ditangkap

Ilustrasi: Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (tengah), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, memberikan materi dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk 'Investasi Unicorn untuk Siapa?', di Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Ilustrasi: Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (tengah), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, memberikan materi dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk 'Investasi Unicorn untuk Siapa?', di Jakarta, Selasa (26/2/2019). | Reno Esnir /ANTARA FOTO

Unicorn merupakan kata yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Karena secara bahasa dan kebudayaan unicorn tidak muncul dalam cerita rakyat nusantara. Namun Debat Calon Presiden 2019 telah membalik telapak tangan. Kini unicorn menjadi buah bibir.

Dalam legenda, unicorn dikenal sebagai makhluk yang berwujud kudadengan sebuah tandukdi dahi. Ia adalah makhluk hutan yang sangat liar, simbol kemurnian dan rahmat, yang hanya bisa ditangkap oleh seorang perawan.

Di dalam Novel Harry Potter, membunuh unicorn dianggap sebagai dosa besar melawan alam. Namun Lord Voldermort tetap membunuh makhluk itu karena darahnya dipercaya dapat memberikan hidup abadi bagi mereka yang meminumnya.

Unicorn kianmemegang tempat dalam budaya populerdi Abad 21. Namanya sering digunakan sebagai simbol fantasi atau kelangkaan.

Kini istilah unicorn melekat ke startup yang memiliki kemampuan bervaluasi di atas satu miliar dolar. Menurut machine intelligence platform CB Insights(2019), ada 325 unicorn di dunia--dengan nilai valuasi secara kumulatif USD1.074 miliar. Dari valuasi tersebut, setiap unicorn rata-rata memiliki valuasi USD3,3 miliar.

Kebanyakan unicorn berasal dari AS dan China. Sejumlah unicorn di AS yang terkenal di antaranya Airbnb (e-commerce), Coinbase (fintech), dan Supreme (apparel). Di China, yang cukup populer di antaranya Didi Chuxing (ride-hailing), Meizu (hardware), dan MINISO Life (ritel).

Dalam hal jumlah unicorn, Indonesia mengalahkan Prancis (3), Swiss (3), Brasil (2), Kolombia (2), Australia (1), Estonia (1), Hong Kong (1), Jepang (1), Kanada (1), Luksemburg (1), Malta (1), Nigeria (1), Portugal (1), Singapura (1), Spanyol (1), Swedia (1), Uni Emirat Arab (1).

Memang banyak juga yang di atas Indonesia, seperti Inggris (16), India (13), Jerman (9), Afrika Selatan (8), Korea Selatan (6) dan lain-lain (INews Finance, 18/8/2019). Namun menimbang pasar Indonesia yang punya potensi besar, startup negeri ini mesti punya nilai lebih.

Pertanyaannya, apa yang harus disiapkan agar lebih bayak startup yang berkemampuan menjadi unicorn di Indonesia?

Pendidikan adalah satu-satunya hal yang akan meningkatkan kualitas upaya kewirausahaan para pelajar. Banyak juga orang yang menjadi pengusaha tanpa berlatar belakang pendidikan tinggi.

Namun “meningkatkan kualitas” usaha sejauh ini tampak dari peran pendidikan tinggi. Nadiem Makarim (Gojek), Ferry Unardi (Traveloka), William Tanuwijaya (Tokopedia), tiga pemuda pemimpin unicorndi Indonesia ini perah mengenyam pendidikan di Hardvard.

Kita membutuhkan sistem pendidikan yang berfokus pada menghasilkan generasi yang “membuka jalan” baru, daripada pencari kerja. Pendidikan yang buruk sangat merusak keberhasilan dalam ekosistem ekonomi apa pun.

Menurut Global Entrepreneurship Monitor, sebuah studi longitudinal tentang kewirausahaan yang mengambil snapshot tahunan dari status kewirausahaan di negara-negara yang berpartisipasi di seluruh dunia, ada korelasi positif antara tingkat pendidikan yang diterima pengusaha dan kemungkinan mereka memulai dan menjalankan bisnis.

Lebih dari itu, pengusaha yang berpendidikan lebih baik berpotensi besar untuk memulai bisnis inovasi pertumbuhan tinggi, yang juga menciptakan lapangan kerja. Dan pendidikan yang baik melangkah lebih jauh dari sekadar menciptakan wirausahawan, tetapi juga menciptakan ilmuwan dan peneliti yang lebih baik yang dapat mengembangkan teknologi dan inovasi sebagai landasan masa depan.

Selain itu, kemudahan dan perlindungan berbisnis di suatu negara juga sangat penting. Berdasarkan laporan World Bank Group, indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia turun dari rangking 72 pada 2017 lalu menjadi 73 pada tahun 2019.

Dengan posisi saat ini, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara yang tercatat memiliki peringkat kemudahan berbisnis yang lebih baik. Singapura berada di peringkat kedua terbaik dengan skor 85,24 poin. Singapura persis berada di bawah peringkat pertama Selandia Baru dan melebihi negara besar seperti Cina, Amerika, dan Korea Selatan (Tempo.co, 1/11/2019).

Di samping itu, pemerintah kurang sigap membuat regulasi untuk menata perkembangan teknologi yang menggelinding ke segala sektor kehidupan masyarakat. Experian dan International Data Corporation --sebuah firma penelitian pasar teknologi informasi dan komunikasi-- mencatat, pertumbuhan industri ekonomi digital Indonesia di tahun 2017, baik jasa keuangan, ritel, maupun telekomunikasi, sulit berkembang karena tingginya kasus penipuan.

Padahal dalam wilayah perdagangan elektronik, masyarakat bertransaksi di dunia maya membutuhkan banyak perlindungan. Bagaimana pengaturan tentang standar produk, perlindungan data pelanggan, hingga penyelesaian sengketa dengan pihak terkait. Terutama bila terjadi wanprestasi serta kewajiban platform e-commerce sebagai marketplace.

Pada tahun 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menargetkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) E-commerce bisa rampung sebelum masuktahun 2016. Tapi, prosesnya tampak lamban. Sudah memasuki tahun 2019, status regulasi tersebut masih "akan diterbitkan".

Marlis Kwan, analis fair business for environment, alumnus UNSW Sydney.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR