MENJELANG PILPRES 2019

Pelarangan JAD dan optimalisasi gerakan deradikalisasi

Ilustrasi: Ketua Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Pusat, Zainal Anshori (kiri), meninggalkan ruangan seusai sidang pembacaan putusan pembubaran organisasi JAD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (31/7).
Ilustrasi: Ketua Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Pusat, Zainal Anshori (kiri), meninggalkan ruangan seusai sidang pembacaan putusan pembubaran organisasi JAD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (31/7). | Sigid Kurniawan /ANTARA FOTO

Komitmen pemerintah untuk memberantas anasir gerakan radikal yang merongrong eksistensi NKRI terbukti tidak main-main. Pasca dikeluarkannya Perppu Ormas yang berbuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kini giliran Jamaah Ansharud Daulah (JAD) mengalami nasib serupa.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 31 Juli 2018 lalu, majelis hakim menjatuhkan vonis pembekuan dan pelarangan JAD karena terbukti melanggar UU Terorisme.

Keputusan pemerintah tersebut sebenarnya agak terlambat. Pada tahun 2017 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sudah menetapkan JAD sebagai organisasi terorisme yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria). Meski demikian, langkah pemerintah melarang JAD tentu patut diapresiasi sebagai salah satu upaya nyata pemberantasan terorisme.

Seperti kita tahu, JAD memiliki catatan panjang ihwal keterlibatannya dalam sejumlah aksi teror di tanah air. Yang paling mutakhir adalah aksi teror di tiga gereja Surabaya yang menewaskan puluhan nyawa. Pasca dijatuhkannya vonis hakim terkait pembekuan dan pelarangan JAD, aparat keamanan dan militer telah menangkap tidak kurang dari 200 orang yang disangka berafiliasi dengan organisasi tersebut.

Vonis pelarangan JAD, sebagai organisasi yang notabene merupakan eksponen penting penyebaran radikalisme di Indonesia, tentu mempersulit langkah jaringan radikal dalam menyebarkan ideologi dan merekrut anggota baru. Meski demikian, kondisi ini tidak serta merta dapat diartikan sebagai akhir gerakan radikal di Indonesia. Sebagaimana organisasi ideologis yang bergerak secara klandestin (bawah tanah), organisasi radikal semacam JAD tentu tidak mudah diberantas hanya dengan palu vonis hakim.

Melarang atau membubarkan sebuah organisasi radikal adalah satu hal, namun menghalau penyebaran ideologi radikalisme adalah hal lain.

Tiga pendekatan

Selama ini, strategi pemberantasan radikalisme-terorisme yang dilakukan pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan militeristis (military approach) yang termanifestasikan ke dalam serangkaian tindakan penyergapan, penangkapan dan pelumpuhan anggota jaringan radikal dengan mengerahkan kekuatan militer. Bagi sebagian besar negara-negara yang pernah mengalami langsung dampak serangan teror, pendekatan militeristis dalam memberantas terorisme adalah sebuah keniscayaan. Wajar jika pendekatan ini cenderung menjadi strategi yang mainstreamdi sejumlah negara.

Namun, banyak pihak menilai pendekatan militeristis cenderung tidak mampu menyelesaikan persoalan radikalisme dan terorisme sampai ke akar-akarnya. Pendekatan militeristik lebih cenderung hanya menyelesaikan persoalan terkait terorisme-radikalisme dalam jangka pendek.

Konsekuensi dari pendekatan militeristis ini pun harus dibayar mahal. Bukannya surut, jaringan teror justru kian meluas yang juga berbanding lurus dengan eskalasi aksi teror. Jaringan teror kian tumbuh subur karena selain dilandasi motivasi keagamaan, juga dilatari oleh kesumat dendam pada perlakuan aparat keamanan dan militer.

Kedua, pendekatan hukum (law approach). Pendekatan ini mewujud ke dalam aturan-aturan hukum yang dirancang untuk menutup ruang gerak jaringan radikal. Pendekatan ini boleh dibilang sangat terlambat diaplikasikan di Indonesia. Peristiwa teror pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 2005, yakni meledaknya tiga bom berdaya ledak tinggi di kawasan Kuta dan Jimbaran Bali, yang kemudian populer dengan istilah Bom Bali I.

Ironisnya, sejak peristiwa itu terjadi, nyaris tidak ada aturan hukum yang jelas terkait pemberantasan terorisme. Aturan hukum yang ada dinilai sebagian besar kalangan masih cukup memberikan ruang bagi kelompok radikal untuk membentuk jejaring, menyebarkan ideologi sekaligus merekrut anggota baru.

Pada tahun 2016, pemerintah mengajukan Revisi Undang-undang Terorisme dengan tujuan memberikan kemungkinan adanya penindakan dini pada para anggota jaringan gerakan radikal. Sayangnya, usulan revisi ini harus melewati pembahasan yang berlarut-larut di DPR hingga akhirnya disahkan tahun ini.

Ketiga ialah pendekatan persuasif (persuasive approach), yang salah satunya mewujud dalam upaya deradikalisasi. Dibanding dua pendekatan lainnya, pendekatan persuasif berbasis deradikalisasi dipandang banyak pihak memiliki banyak keunggulan.

Di satu sisi, pendekatan persuasif dalam memberantas terorisme cenderung memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Di sisi lain, pendekatan persuasif melalui deradikalisasi juga dinilai efektif menyelesaikan persoalan radikalisme hingga ke akarnya.

Optimalisasi program deradikalisasi

Sayangnya, dalam konteks Indonesia, upaya deradikalisasi masih belum membuahkan hasil optimal. Peneliti Carl Urgenter dari Australian Strategic Policy Institutepada tahun 2016 menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen mantan narapidana terorisme kembali terlibat dalam aksi terorisme, atau setidaknya kembali menjadi anggota organisasi radikal. Temuan ini memperlihatkan bahwa proyek diradikalisasi belum sepenuhnya berhasil mengubah paradigma berpikir para napi teroris.

Daniel Kohler dalam Understanding Deradicalization menyebutkan bahwa keberhasilan pemberantasan terorisme melalui pendekatan deradikalisasi harus memperhatikan setidaknya empat hal penting.

Pertama, program deradikalisasi idealnya tidak hanya menyasar para pelaku teror yang sudah tertangkap, namun juga menyentuh publik luas. Harus ada upaya sistematis yang mencegah praktik keberagamaan radikal berkecambah di tengah masyarakat yang pada akhirnya melahirkan bibit-bibit terorisme.

Kedua, melibatkan masyarakat sipil dalam program deradikalisasi. Monopoli program deradikalisasi oleh negara seperti banyak dipraktikkan selama ini hanya cenderung menyentuh aspek permukaan dari fenomena radikalisme-terorisme, dan gagal menyelesaikan problem dasar dari penyebab munculnya radikalisme-terorisme.

Pada titik inilah, peran masyarakat sipil seperti organisasi non-pemerintah (LSM) atau organisasi berbasis komunitas sangat dibutuhkan. Dalam konteks Indonesia, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah tentunya memiliki peran strategis dalam upaya deradikalisasi.

Ketiga, deradikalisasi idealnya lebih diarahkan untuk menyasar kaum muda. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Kaum muda dikenal sebagai kelompok sosial yang tengah ada dalam fase pencarian identitas. Secara psikologis, mereka rawan mengalami sindrom krisis identitas yang mewujud pada sikap merasa terasing atau tersingkir.

Selain faktor psikologis, krisis identitas juga dapat terjadi lantaran faktor keterbatasan ekonomi dalam mengakses modernisasi dan globalisasi. Kaum muda dari kalagan kelas menengah, dapat dipastikan mampu beradaptasi dengan gaya hidup modern-global. Sebaliknya, kaum muda dari kelompok masyarakat kelas bawah dapat dipastikan mengalami kesulitan dalam mengadaptasi gaya hidup modern tersebut.

Keterasingan dan ketersisihan akibat faktor psikologi dan ekonomi inilah yang berpotensi menggiring kaum muda lari ke jalan radikalisme-terorisme. Hal ini terkonfirmasi oleh fakta bahwa dalam struktur organisasi Islam berhaluan radikal, komposisi kaum muda muslim dari kalangan ekonomi bawah menempati porsi yang cukup besar.

Radikalisme merupakan ancaman serius bagi eksistensi bangsa dan negara. Efek destruktif yang dilahirkannya, seperti kita lihat sendiri, sangat luar biasa. Serangan teror tidak hanya memakan korban nyawa, luka fisik, namun juga menggoyang sendi ekonomi dan melemahkan ikatan sosial masyarakat.

Yuval Noah Harari (2016) dalam buku fenomenalnya Homo Deus berujar bahwa esensi terorisme adalah pertunjukan; para teroris mempertunjukkan pemandangan mengerikan kekerasan yang menjebak imajinasi kita dan membuat kita seolah-olah akan tergelincir kembali ke kekacauan Abad Pertengahan.

Radikalisme dan terorisme, apa pun motifnya harus diakhiri. Kekuatan militer negara, penegakan hukum serta peran aktif masyarakat sipil adalah tiga elemen penting dalam pemberantasan terorisme. Memaksimalkan peran tiga elemen tersebut untuk menghalau persebaran radikalisme-terorisme adalah keharusan yang mutlak.

Desi Ratriyanti, peneliti isu sosial-keagamaan, bergiat di Indonesia Muslim Youth Forum.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR