Zona tak jelas, warga adu balas

Spanduk berisi protes terhadap sebuah club malam "Lucy In The Sky" dibentangkan di Apartemen Sudirman Mansion, Jakarta (10/5/2016).
Spanduk berisi protes terhadap sebuah club malam "Lucy In The Sky" dibentangkan di Apartemen Sudirman Mansion, Jakarta (10/5/2016). | Reno Esnir /Antara Foto

Pekan lalu warga Jakarta disuguhi berita perseteruan yang, lain dari biasanya, tidak berhubungan dengan politik. Perseteruan ini terjadi antara sebuah permukiman dan tempat usaha.

Tidak jelas mulai kapan sebenarnya penghuni apartemen Sudirman Mansion terganggu oleh restoran merangkap bar Lucy in the Sky. Juga berapa lama mediasi telah diusahakan di antara kedua pihak tanpa hasil. Yang jelas warga Jakarta mendapatkan intisarinya dari spanduk besar yang dibentang di facade apartemen: Volume dentuman musik dari Lucy in the Sky begitu besarnya sampai bayi dan anak-anak penghuni apartemen kesulitan tidur di malam hari.

Di antara arus komentar simpati, tidak sedikit pula cetusan sinis yang menganggap ini perseteruan konyol antara orang kaya dengan pengusaha kaya. Memang mudah terpancing schadenfreude (merasa senang atas kesialan orang lain). Lalu luput melihat inti permasalahan yang bisa menimpa banyak warga Jakarta.

Apa inti masalahnya? Zoning. Pembagian zona wilayah, antara peruntukan permukiman, fasilitas umum, dan komersial.

Saya bukan ahli tata-ruang kota. Saya cuma seseorang yang lahir dan besar di kota (Jakarta), dan lalu beruntung berkesempatan hidup di kota-kota besar lainnya di luar Indonesia. Berdasar pengalaman saya, selain problem transportasi umum dan banjir, Jakarta adalah salah satu kota besar dengan tata-ruang yang teramat buruk.

Kota, apalagi sebuah metropolitan, harusnya memiliki zoning yang baik antara kawasan permukiman, area komersial, dan peruntukan untuk fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, rumah ibadah atau daerah penghijauan. Seharusnya ada jarak yang sehat, namun tidak menyulitkan mobilitas, di antara zona-zona ini.

Zoning harusnya termasuk memperhitungkan mobilitas manusia, rute angkutan umum, kapasitas jalan dan listrik, jumlah aparat kepolisian, bahkan kesiapan saluran pembuangan sesuai peruntukan zona yang bersangkutan. Tapi kalaupun ada zoning untuk DKI Jaya, penerapannya seperti lelucon komika yang baru belajar. Kosong dan garing.

Contoh? Begitu mudahnya rumah disulap jadi tempat usaha. Bukan sekadar warung kelontong di halaman, tapi toko, restoran, salon, bengkel, tempat les, klinik, sampai kantor notaris dengan sejumlah staf dan konsumen yang hilir-mudik.

Tahun 1990-an fenomena ini terjadi di Kemang, dan dekade terakhir ini terulang di kawasan Senopati-Gunawarman-Panglima Polim. Perumahan Pondok Indah dan Puri Indah sampai menggalang warga dan memasang plang besar sepanjang jalan utamanya untuk menyatakan kawasan tersebut perumahan, bukan tempat usaha.

Kenapa sampai warga yang harus gigih mempertahankan status wilayahnya? Bukankah itu tugas Pemprov untuk menetapkan perizinan, dan menjaga zona tata-ruang? Sama seperti sekarang, penghuni Sudirman Mansion dan pemilik Lucy in the Sky harus berselisih mempertahankan hak.

Penghuni permukiman berhak berharap tidur nyenyak di malam hari, sebagaimana pemilik bar berhak memutar musik dengan harapan menarik pengunjung. Yang salah adalah Pemprov yang mengizinkan pendirian perumahan dan tempat usaha sebegitu dekatnya sampai polusi suara menjadi masalah keseharian.

Tata-ruang DKI Jaya memang kacau dari dulu, beberapa kawan lekas menukas. Betul. Berbagai tata tertib di Indonesia juga kacau penetapan dan penerapannya dari dulu. Tapi bukankah setiap kita memilih pemimpin baru, terutama setelah reformasi, kita berharap ada perbaikan?

Sayangnya sejauh ini harapan saya akan penertiban tata-ruang Jakarta tidak terpenuhi, walau gubernur terus berganti.

Mengapa Pemprov DKI terlihat tak acuh? Contoh di atas baru mencakup sebagian kecil wilayah Jakarta Selatan, sedang fenomena yang sama terjadi di seluruh Kotamadya DKI--Pusat, Barat, Timur, Utara--tanpa terkecuali.

Berkembangnya kelas menengah urban Indonesia 1-2 dekade ini memang menciptakan pasar yang menggiurkan untuk produk dan jasa--sesuatu yang positif bagi Pemprov karena menyediakan lapangan pekerjaan dan mendatangkan pajak. Berkembangnya bisnis urban juga sering mencipratkan bisnis penopang di sekitarnya, yang walaupun bersifat informal dan tidak mendatangkan pajak, paling tidak mengurangi pengangguran.

Namun ketidakacuhan Pemprov yang terus-menerus ini salah, dan akan makin memicu konflik antar warga--pemukim dan pengusaha--saat DKI makin membesar. Sekarang saja harga properti, baik yang saat ini berstatus mukiman atau usaha, sepanjang jalur MRT yang sedang dibangun sudah merangkak naik--bagaimana peruntukannya bila properti ini akan dijual atau disewakan setelah MRT selesai?

Bagaimana bila sebuah rumah besar di jalur tersebut, yang bersebelahan dengan sekolah, kemudian dijual atau disewakan dan dijadikan bar karaoke dewasa? Pemprov tetap tutup mata sampai guru dan orangtua murid protes dan pasang spanduk raksasa?

Bagi Anda yang skeptis akan penertiban zoning di metropolitan seperti Jakarta, saya sarankan untuk melongok ke jiran terdeket, Singapura. Di belakang Orchard Road yang legendaris ramainya itu melintanglah sebuah jalan. Selain salah satu rumah sakit tersibuk Singapura, Mount Elizabeth Hospital, Anda bisa temui 2 (dua) hotel, 3-4 apartemen, dan bahkan segenap landed house berukuran sedang.

Namun sedemikian baiknya pengaturan Singapura tentang kombinasi jumlah bangunan dan tipe penggunaan sehingga polusi suara dan sampah tidak terjadi, terlepas bahwa Orchard Road hanya berjarak satu blok saja. Sesuatu hal yang sudah lama tak dinikmati penghuni permukiman di sekitar Jl Kemang Raya, Jl Senopati, Jl Kebun Jeruk Raya, dan berbagai jalan serupa lainnya yang mendadak alih-fungsi tanpa upacara dalam 1-2 dekade terakhir ini.

Pemprov DKI Jaya ada di mana? Gubernur Ahok, sadarkah akan kusut-masai yang mendasar ini, atau tenggelam sendiri dalam berbagai drama lain? (Meski akhirnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah meminta Lucy in the Sky ditutup, hingga dapat mengurangi kebisingan yang ditimbulkan).

Sementara itu, Sudirman Mansion dan Lucy in the Sky masih saling berbalas gusar dalam ketidakjelasan yang bukan sepenuhnya salah mereka, diiringi lagu lama ruwetnya Jakarta.

Lynda Ibrahim adalah mantan brand manager yang beralih menjadi konsultan bisnis dan penulis.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR