SERBA-SERBI PILEG 2019

Anggota DPRD gadaikan SK buat bayar utang kampanye

Foto ilustrasi serah terima uang di loket
Foto ilustrasi serah terima uang di loket | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Beruntunglah caleg yang lolos sehingga bulan ini dilantik sebagai anggota DPRD. Mereka punya surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota dewan. Seperti halnya kartu pensiun, surat itu bisa jadi jaminan berutang. Misalnya di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Begitu SK di tangan, MR, seorang legislator, langsung mengajukan kredit ke bank. Nilainya, menurut pengakuan dia kepada koranmadura.com (29/8/2019), lebih dari Rp500 juta.

MR tak sendirian. Beberapa sejawatnya juga mengagunkan SK. Misalnya AN, yang berutang Rp200 juta ke bank. Duit itu oleh para penggadai SK dipakai untuk menebus kekurangan biaya kampanye caleg.

Jadi intinya adalah berutang untuk menebus utang. Soal kredit adalah inisiatif bank. Ternyata sejumlah anggota DPRD berminat.

Menggadaikan SK ini juga terjadi pada anggota DPRD Pamekasan hasil Pileg 2014.

Polanya memang begitu

Pada 2014, setelah pelantikan anggota DPRD di sejumlah wilayah, SK juga digadaikan. Misalnya di DPRD DKI Jakarta.

Saat itu ada 29 anggota dewan yang pinjam uang ke Bank DKI. Nilainya Rp100 juta - Rp250.000 juta. Masa pelunasan setahun sampai lima tahun. Batas terlama itu sesuai masa kerja sang legislator.

Di Bandung, Jawa Barat, anggota DPRD juga menjaminkan SK. Tak jelas berapa orang hanya disebut "beramai-ramai" mengajukan kredit ke Bank BJB.

Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah anggota DPRD juga menyekolahkan SK. Mungkin supaya SK jadi pintar. Ada 19 orang yang berutang Rp200 juta - Rp400 juta ke Bank Jatim.

Bank daerah sebagai ATM

Anggota DPRD berutang ke bank daerah pada 2014 itu mengusik Direktur Eksekutif The Finance Eko B. Supriyanto.

Kepada Neraca (18/09/2014) dia mengatakan, "Menurut kami, perilaku anggota DPRD yang menggadaikan SK ini hampir merata dilakukan di seluruh Indonesia dengan BPD setempat...."

BPD yang dia maksud adalah bank pembangunan daerah. Akhirnya banyak BPD menggunakan jenama dagang baru, misalnya Bank DKI, Bank Jabar Banten, dan Bank Malukumalut.

Lantas Eko bilang, "BPD harusnya bisa memberikan kredit guna pengembangan daerahnya biar lebih berkembang, bukan malah menjadi 'ATM'- nya para anggota DPRD."

Perawatan jiwa

Sudah jadi kabar lawas bahwa beberapa caleg gagal akhirnya ditangani psikiater. Mereka depresi karena tak terpilih, padahal menanggung utang dan malu.

Belajar dari pengalaman di sejumlah daerah, dalam Pileg 2019 Rumah Sakit Jiwa Lampung menyiapkan 115 ranjang, April lalu. Entahlah berapa yang terpakai.

RSJ Tampan, Pekanbaru, Riau, saat itu juga siap menampung caleg depresi karena kalah. Kalau enggan bayar sendiri, para caleg gagal bisa memanfaatkan BPJS.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR