PENCEGAHAN KORUPSI

Belajar dari protes Fadli Zon terhadap LHKPN

Fadli Zon tak anggap penting LHKPN karena sudah ada laporan pajak. Kenapa harus dua kali mengisi formulir?
Fadli Zon tak anggap penting LHKPN karena sudah ada laporan pajak. Kenapa harus dua kali mengisi formulir? | Tito Sigilipoe /Beritagar.id

HARTA | Pekan lalu Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa LHKPN itu tidak perlu. Yang dia maksud adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Anggota DPR termasuk pihak yang diwajibkan setor dokumen itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasan Fadli, "Semuanya sudah ada di pajak. Satu data saja. LHKPN ini menurut saya dihapus saja. Semuanya dipajak."

Padahal surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan LHLPN itu berbeda. SPT untuk melaporkan kekayaan agar dapat dihitung kewajian wajib pajak. Sedang LHKPN untuk memantau apakah si pejabat publik bebas dari pendapatan haram.

Namun kemarin (4/3/2019) Fadli berkilah, usul tak perlu LHKPN itu justru dari Ketua KPK. "Pak Agus Rahardjo sendiri yang mengusulkan agar LHKPN ini tidak usah lagi, tapi digabungkan dengan data pajak di SPT karena semuanya sama," kata Fadli.

Tapi soal harta — di luar urusan pajak maupun intipan KPK — memang menarik. Ada orang yang sok kaya padahal kerap tekor. Ada pula pengusaha besar yang biasa saja, tampil bersahaja untuk ukuran keluarga konglomerat, dan kurang peduli jika ada orang tak tahu siapa dia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR