MENJELANG PILPRES 2019

Survei menyurvei menyambut pilpres

DEMOKRASI | Setiap lembaga berhak membuat survei pemilu namun harus dapat mempertanggungjawabkan metodologi dan hasilnya kepada asosiasi pelaku survei politik. Begitu pun dengan hasil survei Indonesia Network Election Survei (INES) yang diumumkan pekan lalu di Jakarta.

Terpaparkan oleh INES, 54 persen responden akan memilih Prabowo Subianto, dan 26,1 persen responden akan memilih Joko "Jokowi" Widodo, jika pemilihan presiden dilakukan saat survei.

Sejauh ini INES tak terdaftar di Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) maupun dalam daftar lembaga survei dan hitung cepat versi Komisi Pemilihan Umum, yang dibuat pada Maret 2014.

Bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Pouyono, "Yang paling bener itu INES. Artinya INES jarang sekali mengeluarkan hasil surveinya tapi tepat."

Soal survei INES, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, "Saya tegaskan, yang jelas bukan pesanan Partai Gerindra." Ia pun mengingatkan, trek INES itu bagus, terbukti saat Pilkada DKI 2017, dengan mengunggulkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Pada 2014 survei INES mengunggulkan Prabowo dan Hatta Rajasa, padahal penyurvei lain sebaliknya, menunjukkan keunggulan elektabilitas Jokowi dan Jusuf Kalla. Irwan Suhanto, eks-direktur eksekutif INES yang kemudian mengundurkan diri, meragukan survei itu -- bahkan tak tahu menahu. Kata Irwan, INES menjadi alat propaganda Gerindra.

Mari kita tunggu survei pasca-pencoblosan, untuk mengukur keterpengaruhan pemilih oleh berita tentang survei politik oleh lembaga apa pun. Berapa banyakkah yang mengubah kecenderungan pilihan?

BACA JUGA