Tak hanya Ponorogo, 3 daerah lain juga dilanda isu kiamat

Foto ilustrasi warga Ponorogo.
Foto ilustrasi warga Ponorogo. | Zabur Karuru /Antara Foto

Isu soal kiamat tak hanya berhenti di Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur (Jatim). Kabar tersebut juga merebak di tiga wilayah lain di Jatim; Jember, Jombang, dan Mojokerto.

Kabar soal kiamat ini viral di media sosial dan media massa setelah 52 warga atau 16 kepala keluarga (KK) dari Dusun Dukuh Krajan, Desa Watubonang, eksodus tanpa kabar.

Setelah diselidiki, mereka mengungsi ke pondok pesantren (ponpes) Miftahul Falahil Mubtadin di Kabupaten Malang. Mereka pergi karena mendengar kabar kiamat sudah dekat.

Sementara di Jember, total ada 15 orang dari 8 KK di Desa Umbulsari dan Gunungsari, disusul dua orang dari Mojokerto, dan satu keluarga di Jombang yang juga eksodus ke ponpes tersebut.

Menurut Kades Umbulsari, Fauzi, sebelumnya 15 warga tersebut diajak Ustaz Mudasir untuk menjadi MUSA AS atau jemaah Thoriqoh Akmaliyah As- Sholihiyah yang kini dikenal sebagai Thoriqoh Musa. Di sana, Thoriqoh tersebut sudah berlangsung 2 tahun.

Sama seperti di Ponorogo, penduduk diduga terpengaruh fatwa kiamat sudah dekat sehingga menjual harta benda seolah-olah kehidupan akan segera berakhir. Bahkan di dusun tersebut diduga telah beredar 7 fatwa Thoriqoh Musa yang menyimpang. Mulai dari soal kiamat, huru-hara, kekeringan, bendera tauhid, foto antigempa, larangan sekolah, hingga hukuman untuk orang tua.

Menyusul kepergian para penduduk, beberapa rumah, tanah, dan ternak di Desa Watubonang kini dijual dengan harga murah dengan alasan sebagai bekal selama tinggal di ponpes. Ada rumah dan tanah yang dijual dengan harga Rp10-20 juta dan sapi ternak beserta kandangnya yang dijual seharga Rp8 juta.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, telah membenarkan ada warganya yang pindah secara bersama-sama lantaran isu kiamat. Mereka pergi ke Kabupaten Malang sebab di sana disebut-sebut sebagai surga.

"Mereka yakin dunia ini akan kiamat dan kalau ikut kiai dari Kasembon, Malang, itu nanti seperti kisah Nabi Nuh. Mereka tidak ikut kiamat," beber Ipong seperti dikutip Tribunnews, Rabu (13/3).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo pun memberi perhatian kepada kasus ini. Saat ini, sejumlah anggota polisi dari sektor Badegan datang ke Dusun Krajan untuk memeriksa rumah pemimpin jamaah dan ratusan pengikutnya.

Polisi melakukan hal ini untuk memeriksa apakah ada unsur kesengajaan pembuat isu agar penduduk menjual rumah dan tanah dengan harga murah. Polisi juga memeriksa dugaan kampanye hitam Pemilu 2019.

"Kami waspada terhadap sesuatu yang mencurigakan. Keanehannya ya mengapa mereka jual rumah murah untuk mondok ya," kata Kapolsek Badegan AKP Suwoyo kepada Liputan6.com, Kamis (14/3).

Pihak kepolisian juga menggelar pertemuan di Polres Batu, Malang, serta mendatangi ponpes tersebut. Pengasuh Pondok Pesantren Miftakul Falakim Mubta’dziin Muhammad Romli pun bersuara bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar.

Dia mengaku hanya menjelaskan kepada santrinya bila saat ramadan ada meteor jatuh, maka akan ada huru-hara selama tiga tahun.

"Selama 3 tahun kemarau, itu ada hadistnya. Setelah itu Dajjal dan seterusnya. Itu yang saya terangkan. Kalau masalah ada isu saya memberi fatwa huru-hara sebelum pilpres atau menjelang pilpres itu hoaks semua," terangnya, dikutip Pojoksatu, Kamis (14/3).

Romli lalu menerangkan bila di ponpes tersebut, dia mempunyai program triwulan untuk menyongsong datangnya meteor. Program tersebut mengharuskan para santri untuk mengumpulkan makanan demi persediaan saat meteor datang.

Soal meteor, lanjut Romli, merupakan satu dari 10 tanda besar datangnya hari kiamat.

"Makanya tiap orang kalau mau mengungsi ke pondok itu diwajibkan untuk membawa makanan sendiri sendiri. Itu dirumuskan akhirnya 5 kuintal per kepala, itu untuk dia sendiri kalau terjadi meteor," lanjutnya.

Penduduk dianggap rentan misinformasi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun turut menanggapi hal ini. Dia menyayangkan perilaku warganya yang tak mencari tahu lebih lanjut soal kabar tersebut. Khofifah menyebutnya sebagai sebuah kerentanan.

"Atau mereka salah referensi. Sehingga ketika orang yang merasa menjadi panutan dalam hidupnya itu menyampaikan sesuatu, ya sudah, langsung percaya. Dianggap sebuah kebenaran," kata Khofifah saat ditemui Kompas.com, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (13/3) malam.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Najib Hamid. Menurutnya, peristiwa tersebut adalah potret warga Jatim yang belum mengenyam pendidikan agama secara utuh.

Hingga saat ini, berdasarkan data dari pengurus ponpes, setidaknya ada sebanyak 573 santri dari 177 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dalam ponpes. Sebanyak 132 santri dari 45 KK berada di luar ponpes. Selanjutnya, dari 396 anggota, 277 orang tinggal di dalam ponpes dan 119 orang di luar ponpes.

Santri-santri tersebut berasal dari sejumlah wilayah. Antara lain dari Kasembon sebanyak 51 orang, Kediri 106 orang, Lampung 50 orang, Ponorogo 42 orang, Jember 63 orang, dan Boyolali 45 orang.

Sementara lainnya ada yang berasal dari Sukoharjo, Karanganyar, Tuban, Surabaya, Jombang, Mojokerto, Blitar, Ngawi, Tulungagung, Nganjuk, Jember, Magelang, dan Ngasem.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR