Dari Poona hingga Badminton House

Menggeliat sejak zaman pra-kemerdekaan
1920

Menggeliat sejak zaman pra-kemerdekaan

Penyebaran bulu tangkis di berbagai daerah
1930
Dari Poona hingga Badminton House
1840

Penyebaran bulu tangkis di berbagai daerah

Terorganisir berkat berdirinya PBSI
1950
Menggeliat sejak zaman pra-kemerdekaan
1920

Terorganisir berkat berdirinya PBSI

Piala Thomas 1958, lahirnya Sang Juara
1958
Penyebaran bulu tangkis di berbagai daerah
1930

Piala Thomas 1958, lahirnya Sang Juara

Torehan tinta emas pasca-Piala Thomas
1959
Terorganisir berkat berdirinya PBSI
1950

Torehan tinta emas pasca-Piala Thomas

Dunia mengabadikan nama Sudirman
1989
Piala Thomas 1958, lahirnya Sang Juara
1958

Dunia mengabadikan nama Sudirman

Memastikan Merah Putih berkibar
1992
Torehan tinta emas pasca-Piala Thomas
1959

Memastikan Merah Putih berkibar

Ikhtiar lima dekade membangun prestise
2000
Dunia mengabadikan nama Sudirman
1989

Ikhtiar lima dekade membangun prestise

Memastikan Merah Putih berkibar
1992

Selain untuk menyelaraskan dengan semangat kemerdekaan, masyarakat bulu tangkis masa itu membutuhkan sebuah wadah organisasi tunggal.

Perkembangan bulu tangkis tidak lepas dari perkembangan olahraga lain. Pembentukan induk organisasi sepakbola, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perkembangan olah raga lainnya di Indonesia.

Pembentukan PSSI bertujuan sebagai bentuk perjuangan rakyat Indonesia di bidang olah raga sekaligus salah satu pemicu lahirnya nasionalisme untuk terlepas dari penjajahan.

Dalam buku Suharso Suhardinata Diplomat Bulu Tangkis: Peranannya Dalam Mempersatukan Bulu Tangkis Dunia Menuju Olimpiade, terbitan Gramedia, 1997, mengisahkan pada 1938 dibentuk badan yang dapat mewadahi kegiatan olahraga Indonesia. Badan yang diberi nama Ikatan Sport Indonesia (ISI).

Pemrakarsa pembentukan organisasi ini adalah PSSI, Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti), dan Persatuan Bola Kerancang Seluruh Indonesia (PBKSI). Pembentukan ISI untuk menjawab kekhawatiran tokoh dan para pemain persatuan olah raga Indonesia dan memungkinkan kerja sama di lingkungan olah raga bumi putera.

Dua tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh olah raga kembali berkumpul membicarakan masa depan olah raga Indonesia. Tepatnya pada 18-20 Januari 1947 berlangsung kongres olah raga Indonesia di Solo. Dari pertemuan itu melahirkan badan olahraga nasional yang disebut Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI).

Terbentuknya PORI untuk mewadahi seluruh kegiatan olahraga di Indonesia. Kongres itu hanya dihadiri perwakilan dari tokoh-tokoh dari Pulau Jawa, karena perwakilan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lainnya terkendala masalah komunikasi dan transportasi. Dalam kongres itu itu juga terbentuk Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) yang bertugas menangani kegiatan pertandingan olahraga level internasional.

Pembentukan dua organisasi olahraga itu bertujuan agar ada lembaga khusus yang menangani olahraga Indonesia untuk urusan dalam negeri (PORI) dan persiapan kesertaan Indonesia dalam kegiatan olahraga internasional.

Hal ini dilakukan agar kesertaan Indonesia dalam berbagai kegiatan olahraga mendapat pengakuan negara-negara dunia. Terbentuknya dua organisasi olahraga itu bisa disebut sebagai era baru olahraga setelah kemerdekaan Indonesia.

PORI terbagi dalam 11 cabang olahraga yakni (1) Sepakbola, (2) Bola basket, (3) Bola keranjang, (3) Panahan, (4) Panahan, (5) Tenis, (6) Pencak silat, (7) Renang, (8) Anggar, (9) Hokey, (10) Menembak, dan (11) Bulu tangkis.

Hasil kongres olahraga itu memilih Mr. Widodo Sastradiningrat sebagai ketua PORI. Sedangkan untuk cabang bulu tangkis diketuai oleh RMS Tri Tjondrokusumo. Ketua KORI menunjuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Terbentuknya organisasi organisasi itu membuahkan hasil, dengan terlaksananya Pekan Olahraga Nasional (PON) yang pertama di Solo pada 8-12 September 1948. PON I diikuti oleh 13 perwakilan kota dan karesidenan yakni, Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Madiun, Magelang, Malang, Semarang, Pati, Jakarta, Kedu, Banyuwangi dan Surabaya. Sebanyak 600 atlet ikut terlibat, dan memperebutkan 108 medali. Juara umum PON I adalah Surakarta (Solo) dengan perolehan 36 medali.

Setelah terlaksananya PON I, PORI melangsungkan kongres ke-3 di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1949. Dalam pertemuan itu memuat beberapa keputusan baru, yakni perubahan akronim dari PORI, yang semula Persatuan Olahraga Republik Indonesia berubah menjadi Persatuan Olahraga Indonesia. Kemudian perubahan nama KORI menjadi KOI (Komite Olimpiade Indonesia).

Keputusan lain dalam pertemuan itu, agar masing-masing cabang olahraga membentuk induk organisasi tersendiri yang bersifat otonom. Meski bersifat otonom, organisasi induk masing-masing cabang olahraga tetap berada di bawah naungan PORI/KOI.

Anjuran pembentukan organisasi induk olahraga dengan status otonom diusulkan untuk cabang bulu tangkis. Ini tidak lain karena PORI Bulu tangkis Cabang Jakarta sudah terbentuk pada 15 Juli 1950, dengan mana Persatuan Bulu tangkis Jakarta (Perbad). Ketuanya Sudirman dan Tjoa Seng Tiang menjadi Wakil Ketua.

Terbentuknya PBSI

Gagasan membentuk induk olahraga bulu tangkis tingkat nasional sudah lama menjadi pembicaraan pengurus daerah. Dengan adanya rekomendasi kongres PORI ke-3 di Yogyakarta, mendorong pengurus dan ketua klub bulu tangkis menindaklanjutinya.

Wacana pembentukan organisasi induk bulu tangkis nasional kian masif setelah terbentuknya kepengurusan Persatuan Bulu tangkis Jakarta (Perbad) pada Juli 1950. Pembicaraan itu menguat dengan diselenggarakannya kejuaraan terbuka perebutan Piala 17 Agustus 1951 yang diselenggarakan oleh Klub Badan Usaha Kesatuan Tenaga Indonesia (Bukti) yang dipimpin oleh D. Ramelin Rikin di Jakarta.

Dalam buku Sejarah Bulu Tangkis (2004) menyebutkan, kejuaraan itu diikuti sekitar 28 klub yang berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pertemuan dalam kejuaraan itu melahirkan ide pendirian organisasi bulu tangkis nasional yang bersifat otonom. Ide itu mendapat sambutan dari para tokoh bulu tangkis yang hadir dalam pertemuan sebelum pertandingan terbuka perebutan Piala 17 Agustus.

Selain sebagai bentuk penyesuaian dengan semangat kemerdekaan, masyarakat bulu tangkis masa itu merasa membutuhkan sebuah wadah organisasi tunggal bulu tangkis. Ini untuk mengakomodir kebutuhan klub dan pemain yang merasa kejuaraan yang selama ini dilaksanakan perserikatan belum dianggap memiliki legitimasi. Meski secara de facto diakui, namun secara nasional belum memiliki keabsahan resmi.

Sedangkan dari Persatuan Olahraga Indonesia (PORI) Djakarta dianggap belum representatif, karena cabang bulu tangkis masa itu hanya berstatus cabang olah olahraga, belum berbentuk perserikatan seperti PSSI dan Pelti yang mandiri secara organisasi.

Dalam pertemuan itu diputuskan untuk menugaskan Sudirman selaku Ketua PORI Bulu tangkis Cabang Jakarta untuk menghubungi perwakilan daerah lainnya. Melalui E Sumantri agar menyurati seluruh perwakilan daerah untuk berkumpul di Bandung pada 4-5 Mei 1951.

Kongres pertama pembentukan PBSI itu bertema, "Konperensi dan Pertandingan Bulu tangkis Indonesia". Agenda utamanya menggabungkan KORI Bagian Badminton dengan panitia konferensi dan pertandingan badminton menjadi Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Peserta yang hadir adalah pengurus KORI Bagian Badminton wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, serta panitia kongres itu sendiri.

Kongres berlangsung di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) yang berlokasi di Jalan Asia Afrika, Bandung. Pertemuan itu memutuskan Rochdi Partaatmadja sebagai Ketua dan Sudirman selaku Wakil Ketua. Selain itu, dalam pertemuan itu disepakati Bandung sebagai tempat kedudukan organisasi dan Jakarta sebagai lokasi perwakilan.

Kepengurusan PB PBSI yang terbentuk dalam kongres Bandung merupakan kepengurusan tingkat pusat. Pengurus daerah diwakili oleh Komisaris yang sebelumnya disebut Komisaris Daerah (Komda), dalam perkembangnnya menjadi Pengurus Daerah (Pengda) dan di tiap kotamadya atau kabupaten diwakili oleh Pengurus Cabang (Pengcab).

Kongres II PBSI

Berselang setahun setelah terbentuknya PBSI di Bandung, pada 25-28 Desember 1952 dilaksanakan Kongres II PBSI di Jakarta. Pelaksanaan Kongres II bertepatan dengan pelaksanaan Kejuaraan Seluruh Indonesia dengan penyelenggara PBSI Pusat di Jakarta.

Kongres yang semula direncanakan berlangsung tiga hari, dalam pelaksanaannya hanya berlangsung selama satu hari. Dalam Kongres II PBSI menghasilkan kepengurusan baru dan pembuatan Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART).

Kepengurusan baru yang terbentuk menyepakati Sudirman sebagai Ketua, Rochdi Partaatmadja (Wakil Ketua), E. Sumantri (Penulis I), Amirudin (Penulis II), Liem Soey Liong (Bendahari), D. Rameli Rikin (Pemimpin Pertandingan), dan pengurus lainnya. Dalam kongres itu juga ditetapkan PBSI berkedudukan di Jakarta dengan alamat sekretariat di Jalan Ampasiet 4.

Selain melaksanakan kongres dan penetapan pengurus baru PBSI, acara itu juga dilaksanakan kejuaraan bulu tangkis nasional yang diikuti perwakilan berbagai daerah. Jakarta menjadi juara umum mendapatkan piala bergilir Piala Presiden dan piala tetap dari Kolonel Sadikin, karena menang dua kali berturut-turut.

Sebelumnya tim dari Jakarta memenangkan kejuaraan di Bandung, bertepatan dengan Kongres I PBSI. Jakarta juga mendapat penghargaan piala dari Thay San Kongsie (kelak menjadi Gunung Agung). Priangan mendapatkan piala dari Majalah Aneka. Sedangkan Yogyakarta dan Solo mendapatkan piala tetap dari Rama Store dan Olahraga.

Kejuaraan itu dikuti oleh 21 tim perwakilan daerah yakni, Jakarta, Makassar, Palembang, Bogor, Pekalongan, Yogyakarta, Besuki, Madura, Surabaya, Semarang, Priangan, Banten, Malang, Jambi, Pangkalpinang, Cirebon, Banyumas, Lampung, Pontianak, Madiun, dan Solo.