HARI KEMERDEKAAN

130.383 napi dapat remisi HUT Kemerdekaan RI

Sejumlah narapidana mengikuti upacara pemberian remisi di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (17/8/2019).
Sejumlah narapidana mengikuti upacara pemberian remisi di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (17/8/2019). | Olha Mulalinda /Antara Foto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memberikan remisi umum (RU) kepada 130.383 narapidana di seluruh Indonesia pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) RI Yasonna H Laoly menyebutkan, dari 199.263 yang diusulkan, sebanyak 127.593 orang menerima RU I atau pengurangan sebagian. Sisanya 2.790 narapidana menerima RU II alias langsung bebas.

Yasonna mengimbau, pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menurutnya, pemberian remisi adalah apresiasi negara terhadap WBP yang telah menunjukan perubahan perilaku.

"Dengan pemberian remisi ini diharapkan seluruh WBP selalu patuh dan taat kepada hukum dan norma yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan YME maupun sesama manusia," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (17/8/2019).

Menilik data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyrakatan (Ditjen PAS) tahun 2019, jumlah narapidana Indonesia mencapai 190.463 orang. Jumlah narapidana paling tinggi berada di Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatra Utara sebanyak 23.584 orang. Sementara, narapidana paling sedikit di Kanwil Sulawesi Barat 646 orang.

Narapidana terbanyak penerima RU Tahun 2019 pun berasal dari Kanwil Sumatra Utara 16.503 orang, dengan rincian RU I 16.135 orang dan RU II 368 orang. Sedangkan Kanwil Jawa Barat sebanyak 14.096 narapidana dengan rincian RU I 13.560 orang dan RU II 499 orang.

Sementara Kanwil Jawa Timur sebanyak 13.319 narapidana dengan rincian RU I 13.313 orang dan RU II 6 orang. Pemberian RU Tahun 2019, kata Yasonna, bisa menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp184.573.590.

Menurutnya, program Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan tema perayaan ke-74 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu SDM Unggul Indonesia Maju yang sama-sama memiliki fokus dalam upaya peningkatkan SDM.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan, pemberian remisi merupakan penghargaan dari pemerintah untuk mereka yang patuh dan taat selama menjalani masa pidana. Hal itu, merupakan implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 35 Tahun 2018.

"Pemberian hak kepada narapidana tidak rumit, tidak sulit, tidak berbelit-belit, dan mengubah hari menjadi menit. Dengan pemberian remisi, biaya makan WBP juga mengalami efisiensi," tandas Sri

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR