PELANTIKAN KEPALA NEGARA

31.000 Personel TNI-Polri amankan pelantikan presiden dan wakil presiden

Foto Ilustrasi. Gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dijaga ketat belasan ribu aparat gabungan TNI dan Polri untuk mengantisipasi menerobosnya pengunjuk rasa, Rabu (25/9/2019).
Foto Ilustrasi. Gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dijaga ketat belasan ribu aparat gabungan TNI dan Polri untuk mengantisipasi menerobosnya pengunjuk rasa, Rabu (25/9/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Sejumlah instansi, terutama aparat keamanan, bersiap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024, Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2019).

Pengamanan acara pelantikan di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dibuat berlapis tiga atau tiga ring pengamanan. Jumlah petugas gabungan dari Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/Polri) yang dikerahkan hingga 31.000 personel.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Humas Polda Metro Jaya) Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, sebanyak 31.000 personel dibagi dalam tiga ring, yaitu ring pertama di Gedung DPR tempat pelaksanaan pelantikan yang menjadi wewenang Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

"Ring kedua di kawasan gedung DPR dijaga personel TNI dan Polri. Ring ketiga di sekitar kawasan gedung DPR juga dijaga personel TNI dan Polri," ungkap Argo, Selasa (15/10).

Selain pengamanan tiga ring tersebut jelas Argo, personel Polri dibantu TNI juga mengamankan kawasan bisnis, perkantoran, pemukiman, dan obyek vital. Pengamanan akan dibantu oleh satuan Brigade Mobil (Brimob) dan Satuan Sabhara dari luar Jakarta.

Hingga saat ini, tambah Argo, belum ada tanda-tanda aktivitas yang dapat mengganggu pelantikan presiden dan wakil presiden. Mengenai aksi unjuk rasa, Polda Metro Jaya memiliki diskresi kepolisian dengan tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan menyampaikan pendapat antara tanggal 15-20 Oktober.

Sebelumnya, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono tidak akan mengeluarkan izin untuk aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen mulai (15/10) hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden (20/10).

Gatot menegaskan, situasi Jakarta mesti tetap tenang dan aman serta khidmat menghormati pelantikan. Apalagi, tandasnya, sejumlah kepala negara asing bakal hadir.

"Kita hormati itu sebagai bangsa Indonesia agar bangsa kita ini dikenal beradab, santun, dan lain sebagainya. Karena ini akan dilihat oleh seluruh dunia, mari kita hormati itu," kata Gatot usai mengikuti rapat koordinasi pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden bersama para pemimpin DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).

Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf akan digelar di gedung MPR, agendanya dimulai pukul 14.00 WIB.

Kekuatan TNI AD dikerahkan

Pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden juga mengerahkan TNI, khususnya Angkatan Darat, untuk mengantisipasi keamanan jelang dan hingga hari saat pelantikan.

"Yang jelas, kita mengerahkan semua. Jadi kita seluruh jajaran. Walau kita memiliki satuan tempur, biasanya bukan satuan tempur yang dilibatkan, tapi satuan teritorial. Ini semata-mata untuk kita siap di mana pun itu," ungkap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.

Jumlahnya, sebut Andika, hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat. Walaupun mereka tidak dijadikan stand by force. "Praktiknya semua fokus ke arah sana. Apakah itu identifikasi, kemudian juga bagaimana berusaha membantu menciptakan kondisi bagus," tegas Andika.

Yang menggerakkan semua pasukan tersebut tambah Andika, adalah Panglima Kodam sebagai pemegang komando. "Semua elemen dikerahkan oleh Panglima Kodam (Komando Daerah Militer)," jelasnya.

Panglima Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Eko Margiono mengatakan, bila ada unjuk rasa saat pelantikan presiden dan wakil presiden, itu berarti ilegal. Alasannya, kegiatan itu tidak akan mengantongi izin resmi.

"Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalau pun ada unjuk rasa itu bahasanya, tidak resmi atau ilegal," tegas Eko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).

Eko menegaskan pengamanan ketat diperlukan lantaran pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dihadiri 8 Kepala negara dan 9 utusan kepala negara.

"Jadi total 17 negara asing yang akan melihat di luar duta besar. Mari kita tunjukkan bangsa indonesia bangsa beradab dan ramah tamah. Apapun perbedaan kita mari kita hormati hasil pemilu lalu. Inilah gongnya," tandasnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyesali larangan unjuk rasa yang dikeluarkan polisi. Koordinator BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit, mengatakan keputusan polisi itu telah menghalangi aspirasi mahasiswa.

"Kalau saya pribadi menyesalkan adanya keputusan itu, sebuah keputusan yang tak mendasar dengan baik," ungkapnya di Jakarta, Selasa (15/10).

Basit lebih lanjut mengatakan bahwa BEM SI akan segera mengeluarkan sikap terhadap keputusan Polda Metro Jaya yang tidak memberikan izin demo kepada siapapun pada 15-20 Oktober 2019. Padahal, mahasiswa menilai turun ke jalan (berdemo) adalah cara paling efektif untuk mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar menerbitkan Peraturan Pengganti UU (Perppu) KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR