KEBEBASAN PERS

AJI Jakarta kecam kekerasan dan intimidasi aparat pada jurnalis

Ilustrasi. Jurnalis di Indonesia masih dibayangi ancaman intimidasi dan kekerasan orang-orang yang tak melek hukum.
Ilustrasi. Jurnalis di Indonesia masih dibayangi ancaman intimidasi dan kekerasan orang-orang yang tak melek hukum. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melaksanakan tugas peliputan. Sejumlah jurnalis dipaksa menghapus video dan foto, bahkan ada juga yang kena pukulan.

Kekerasan dialami enam orang jurnalis saat mereka sedang melaksanakan tugas peliputan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani mengungkapkan, AJI Jakarta mendesak aparat kepolisian menghentikan intimidasi dan kekerasan lantaran melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 8 UU Pers, sebut Asnil, tegas mengamanatkan bahwa dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum.

"Merujuk pada KUHP dan Pasal 18 UU Pers, pelaku kekerasan terancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta," tegas Asnil dalam keterangan tertulis yang diterima Beritagar.id, Jumat (16/8) malam.

Kekerasan pada jurnalis oleh aparat kepolisian, tambah Asnil, juga bertentangan dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017. Pasal 4 ayat 1 sambungnya, menyebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami mendesak aparat kepolisian menghentikan kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis serta mengusut tuntas kasus ini," tandasnya.

Ia juga mengimbau para pemimpin redaksi secara aktif melaporkan kasus kekerasan yang dialami jurnalisnya kepada pihak kepolisian.

"Kami meminta para pemimpin masing-masing media untuk melaporkan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis tersebut ke Propam Mabes Polri terkait pelanggaran etik dan ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum," imbuhnya.

Liputan unjuk rasa

Kekerasan dan intimidasi kepada para jurnalis terjadi saat para pengunjuk rasa di depan Gedung TVRI, Senayan, Jakarta, sedang digiring ke mobil tahanan polisi. Para reporter dan fotografer kemudian mengambil foto dan video.

Seorang jurnalis SCTV, Haris, dipukul di bagian tangan saat merekam video melalui ponselnya. Sebelumnya dia dilarang dan dimarahi ketika merekam menggunakan kamera televisi. "Kamu jangan macam-macam, saya bawa kamu sekalian," ungkap Haris menirukan ucapan seorang yang diduga polisi dan mengintimidasinya.

Kendati Haris telah mengakui dirinya sebagai pewarta, namun oknum yang diduga polisi itu tak menghiraukan. Pelaku pemukulan, sebut Haris, mengenakan baju putih dan celana krem yang diduga dari satuan Resmob. Beberapa polisi yang berjaga di sana diketahui berasal dari Polres Jakarta Pusat.

Korban lainnya adalah jurnalis foto Bisnis Indonesia, Nurul Hidayat. Dia dipaksa menghapus foto hasil jepretannya. Menurut Nurul, pelaku mengenakan pakaian bebas serba hitam, berambut agak panjang, dan ada tindik di telinga.

Perlakuan serupa dialami fotografer Jawa Pos Miftahulhayat, yang terpaksa menghapus foto di bawah intimidasi oknum yang diduga polisi. Dia diancam akan dibawa oknum tersebut bersama para demonstran yang diangkut ke mobil.

Begitu juga dengan jurnalis Vivanews, Syaifullah. Dia diintimidasi oknum yang meminta rekaman video miliknya dihapus. Oknum yang diduga polisi juga mengancam akan mengangkutnya jika tak menghapus video.

Sementara reporter iNews, Armalina, dengan dua kamerawan mengalami intimidasi dari oknum aparat berbaju putih. Seorang petugas bahkan berteriak, "Jangan mentang-mentang kalian wartawan ya!".

Seorang wartawan media daring bahkan ada yang ditarik bajunya dan dipaksa menghapus foto. Melihat kejadian itu, kru iNews tak berani melawan aparat yang sedang beringas, hingga akhirnya terpaksa menghapus video rekamannya.

Prima Gumilang, Divisi Advokasi AJI Jakarta, mengungkapkan kasus kekerasan terhadap jurnalis bukan terjadi kali ini saja. "Tindakan melanggar hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bukan hanya mencederai kebebasan pers, tapi juga mempermalukan institusi Polri di hadapan publik," tandasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR