REVISI UU

Bencana legislasi di ujung pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).  Setara Institute menilai kesepakatan pemerintah dan DPR dalam revisi beberapa UU menegaskan Jokowi sebagai petugas partai.
Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Setara Institute menilai kesepakatan pemerintah dan DPR dalam revisi beberapa UU menegaskan Jokowi sebagai petugas partai. | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo periode 2014-2019 tinggal sebulan lagi. Namun justru di masa injury time ini, DPR mengebut beberapa revisi undang-undang yang krusial. Herannya, Pemerintahan Jokowi menyepakatinya.

Dua undang-undang yang dikebut revisinya dan mencemaskan publik adalah UU KPK dan UU KUHP. Padahal, selama ini banyak undang-undang dalam Prolegnas yang harusnya diprioritaskan, justru mangkrak tak kunjung selesai.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, tahun 2019 merupakan tahun terburuk sejarah legislasi Indonesia. "Ini bencana legislasi. Kita sedang alami tiga hari belakangan ini dan KUHPnya sudah mau disetujui," kata Bivitri, Rabu (17/9/2019), dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat seperti dikutip dari Kompas.com.

Bivitri menyebut, banyak pasal dalam Revisi KUHP yang bermasalah dan berpotensi mengekang kebebasan masyarakat. Pasal-pasal dalam rancangan undang-undang itu juga dinilai multitafsir sehingga justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

"KUHP inilah salah satu yang paling parah selain (revisi UU) KPK karena dampaknya nanti ke kita semua karena ini hukum dasar. Nanti kita ada yang seharusnya nggak dipenjara akan dipenjara," ujar Bivtri.

Dalam revisi KUHP itu ada banyak pasal yang berpotensi mengekang. Misalnya pidana makar, penodaan agama, aborsi, hubungan seksual di luar nikah, gelandangan, hingga kebebasan pers.

Sedangkan dalam revisi UU KPK, menurut Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, Presiden Jokowi tunduk kepada partai politik. Dia menilai Jokowi sudah tidak perlu lagi citra publik, lantaran sudah terpilih kembali menjadi Presiden RI untuk periode 2019-2024.

"Jokowi benar-benar menegaskan dirinya sebagai petugas partai yang secara patuh menundukkan diri pada kehendak partai-partai politik," katanya, Selasa (17/9/2019) seperti dinukil dari Tempo.co.

Respons cepat Jokowi

Jokowi berdalih, revisi itu usulan DPR. Sebagai Presiden ia perlu merespons inisiatif DPR dengan menambahkan catatan dan koreksi usulan DPR. Persoalannya, Jokowi merespons dengan cepat, hanya perlu 6 hari setelah menerima usulan dari DPR.

Padahal, merujuk pasal 49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden memiliki waktu hingga 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima untuk mempelajari dan mengirimkan perwakilannya membahas usulan DPR tersebut.

Menurut Ismail, cepatnya Jokowi merespons usulan revisi UU KPK dari DPR menunjukkan niat pelemahan lembaga antirasuah dirancang sejak awal. Tinggal menunggu momentum yang tepat untuk menjalankannya. "Momentum itu ada pada kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 dan di penghujung akhir masa jabatan DPR RI," ujarnya.

"Reformasinya sudah dibajak oleh perompak-perompak itu."

Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara

Ismail menuturkan pengesahan revisi UU KPK hari ini praktik terburuk legislasi dalam sejarah parlemen Indonesia usai Reformasi 1998. Selain cacat formil, pembahasan revisi UU KPK sama sekali tidak melibatkan KPK.

"Padahal KPK adalah institusi yang paling terkena dampak dari pemberlakuan UU hasil revisi ini," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berdalih sudah mengajak KPK membahas revisi ini. Tapi dibantah Komisioner KPK, Laode M Syarif. Menurut Laode, saat revisi UU KPK masih dalam tahap pembahasan, dia sudah meminta Yasonna membahas DIM (Daftar Inventaris Masalah) bersama KPK.

Namun, Yasonna tak memberikan DIM tersebut dengan alasan KPK akan diundang dalam pembahasan di DPR. Tapi hingga UU itu disahkan pada Selasa (17/9/2019) KPK tak pernah dilibatkan

Bivitri menilai, banyaknya aturan kontroversial yang dalam beberapa minggu ini begitu cepat disahkan oleh DPR justru membawa kemunduran demokrasi hampir kembali ke titik sebelum masa reformasi. "Kita hampir balik ke titik nol, 21 tahun yang lalu. Reformasinya sudah dibajak oleh perompak-perompak itu," tandasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR