PEMINDAHAN IBU KOTA

Biaya pemindahan ibu kota belum masuk RAPBN 2020

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019), bakal calon Ibu Kota Negara yang telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo.
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019), bakal calon Ibu Kota Negara yang telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Anggaran biaya untuk pemindahan ibu kota belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Proses perencanaan, kajian, hingga desain bakal ibu kota baru belum rampung dan masih harus dimatangkan.

Padahal, keputusan memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan ditegaskan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam pidato kenegaraan pada rangkaian acara memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan RI dan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2020 pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi menyinggung itu dalam bagian terakhir pidatonya. "Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara dalam RAPBN 2020 ditargetkan Rp2.528,8 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.670 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp858,8 triliun. Adapun target pendapatan negara sebesar Rp2.221,5 trilliun.

"Kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota belum dimasukkan dalam Rancangan APBN 2020 karena masih proses perencanaan tergantung nanti desain akhirnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat (16/8) sore.

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk pemindahan ibu kota dari APBN pada tahap awal tidak besar. Kemenkeu menyiapkan pos anggaran khusus bagi prioritas nasional yang perlu dibiayai. Kategori program prioritas nasional itu harus memiliki dampak berganda dan tujuan strategis yang besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menambahkan, investasi yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota sebesar Rp485 triliun pada 2020-2024. Pemindahan ibu kota tak akan membebani APBN karena melibatkan peran swasta dan BUMN.

"Kebutuhan investasi pusat pemerintahan baru di Kalimantan secara total untuk tahap pertama artinya dengan luas 40.000 hektar dan penduduk 1,5 juta orang," tandasnya.

Anggaran pemindahan ibu kota sebutnya, telah diantisipasi baik oleh Bappenas maupun Kementerian PUPR. Namun, anggaran tersebut hanya untuk persiapan seperti urban design dan legalitas tanah. "Kalau yang di kami Bappenas hanya belasan miliar," sebut Bambang.

Secara keseluruhan, pemerintah membutuhkan investasi senilai Rp485 triliun. Alokasi dana yang bakal dianggarkan dalam APBN dari keseluruhan kebutuhan investasi tersebut hanya sebesar Rp93 triliun.

Sumber pembiayaan, sambung Bambang, tidak dari penerimaan pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan kerjasama pemanfaatan aset --baik yang ada di ibu kota baru maupun di daerah sekitar DKI Jakarta.

Dia menegaskan, kepastian lokasi pemindahan ibu kota akan diumumkan akhir tahun 2019. "Persiapan tahun ini difokuskan untuk persiapan rencana kerja utama (master plan), desain perkotaan, serta kerangka hukum termasuk status pembebasan tanah. Alokasi anggarannya bersumber dari pos anggaran Bappenas dan Kementerian PUPR," sebutnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR