Buya Syafii: Jangan cari menteri yang bikin kacau

Presiden Joko Widodo usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Presiden Joko Widodo usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Kamis (19/9/2019), Presiden Joko “Jokowi” Widodo memanggil Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) ke Istana Merdeka, Jakarta. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu dimintai masukannya tentang kabinet Jokowi untuk periode keduanya nanti.

Kepada Jokowi, Bapak Bangsa pendiri Maarif Institute ini hanya berpesan singkat soal karakter yang pantas jadi menteri, yakni memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme.

Tak penting latar belakang profesinya, dari partai politik atau kalangan profesional sama saja. Yang penting, “setia kepada presiden dan jangan yang bikin kacau,” kata Buya kepada wartawan, di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta.

Buya turut berpendapat, komposisi kabinet—lebih banyak parpol atau lebih banyak profesional—tak serta-merta menentukan keberhasilan pemerintahan pada periode ke depan. Tiga kriteria yang disebutnya di awal itu yang paling menentukan.

“Presidennya tahu. Jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, ndak papa,” tutur Buya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini tak menyebut siapa nama-nama yang telah jadi pertimbangan Jokowi.

Spekulasi akan nama-nama kabinet periode Jokowi berkembang liar sejak mantan Wali Kota Solo itu menang dalam Pemilihan Presiden 2019. Bukan hanya sosok bakal menteri, nomenklatur kementerian pun jadi ajang tebak-tebakan banyak pihak.

Jokowi, dalam sebuah kesempatan di Istana Negara, awal Agustus 2019, menyatakan dengan tegas bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Tidak bisa diganggu gugat dan diatur-atur. Jadi, jangan ikut campur, katanya.

“Usul boleh, bisik-bisik boleh, tapi penyusunan kabinet kewenangan presiden,” kata Jokowi.

Beberapa waktu sebelumnya, Jokowi pernah berujar, komposisi kabinet selanjutnya kemungkinan bakal diisi 45 persen dari partai politik dan sisanya dari kalangan profesional.

Tapi, Jokowi tidak memerinci berapa komposisi kabinet berdasarkan batasan usia. Pasalnya, beberapa kali Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk merekrut sosok-sosok muda sebagai menterinya.

Adapun terkait jumlah kementeriannya, Jokowi mengaku tidak akan banyak berubah, tetap 34 kementerian. Namun, kemungkinannya akan ada kementerian yang dilebur dan kemunculan kementerian baru.

Lembaga kajian Concern Strategic Think Thank (CSTT) mengusulkan agar Jokowi masih mempertahankan sejumlah menterinya di periode pertama untuk kembali menjabat pada periode kedua.

Pendiri CSTT Hermawan Sulistyo mengatakan pertimbangannya karena kinerja mereka sepanjang periode pertama terbukti baik. Sebaliknya, Jokowi harus berani memutus kesempatan bagi menteri-menteri yang kinerjanya tergolong buruk.

CSTT—bersama sejumlah akademisi—memberi skor atas kinerja para menteri dengan skala 1-10. Menteri dengan skala di atas 6 disebut mereka layak untuk dipertahankan.

Adapun menteri dengan skor tertinggi, 8, adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menteri dengan skor 7-8 yakni Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sementara, jajaran menteri yang mendapat skor 2-5 adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

Selanjutnya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Tak sepenuhnya prerogatif

Pakar hukum tata negara Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat bahwa kewenangan penuh bagi presiden untuk memilih kabinet sejatinya tak tepat.

Ada Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 yang mengganjal klaim tersebut. Pada Pasal 19 ayat (1) UU tersebut diatur presiden harus meminta pertimbangan DPR RI terkait perubahan atau pembubaran kementerian.

Meski hanya sebatas pertimbangan, namun proses itu akan sangat mungkin menjadi politis. Bisa jadi, pertimbangan DPR berbanding terbalik dengan rencana yang diajukan presiden.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR