PENEGAKAN HUKUM

ICW protes 388 narapidana korupsi terima remisi

Sejumlah narapidana yang tidak mendapatkan remisi berada didalam jeruji besi saat upacara pemberian remisi di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (17/8/2019).
Sejumlah narapidana yang tidak mendapatkan remisi berada didalam jeruji besi saat upacara pemberian remisi di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (17/8/2019). | Syifa Yulinnas /Antara Foto

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyentil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang telah memberikan remisi kepada 338 narapidana korupsi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.

Tak hanya itu, ICW juga menganggap Kemenkum HAM tak terbuka terkait data para narapidana korupsi penerima remisi tersebut.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana mengungkapkan, pemberian remisi pada para narapidana korupsi secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012.

Menurutnya, pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Pada tindak pidana umum, sebutnya, hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

"Pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 34 A aturan a quo ditambahkan dua poin, yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan," jelas Kurnia kepada Beritagar.id, Senin (19/8/2019).

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW lainnya Wana Alamsyah menambahkan, kekhususan remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi semata-mata dilaksanakan karena kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime.

"Ini mengartikan bahwa perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya. Jadi, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemenkum HAM yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan," tandas Wana.

Dia menambahkan, maraknya pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi bisa menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana.

"Kelonggaran pemberian remisi akan membuat kinerja penegak hukum pada ranah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta peran institusi kehakiman pada ranah peradilan akan menjadi sia-sia," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, ICW juga mengkritisi keterbukaan informasi pihak Kemenkum HAM lantaran hingga Senin (19/8) tidak ada data yang memaparkan total narapidana korupsi penerima remisi.

"Harusnya ini dijadikan evaluasi, karena bagaimanapun peran masyarakat sebagai control kebijakan publik. Jangan sampai ada kesan Kemenkum HAM seperti menutup-nutupi jumlah serta narapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi," tegasnya.

Sebelumnya, Kemenkum HAM pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, (17/8) memberikan remisi umum (RU) kepada 130.383 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) RI Yasonna H Laoly menyebutkan, dari 199.263 yang diusulkan, sebanyak 127.593 orang menerima RU I atau pengurangan sebagian. Sisanya 2.790 narapidana menerima RU II alias langsung bebas.

Yasonna mengimbau, pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menurutnya, pemberian remisi adalah apresiasi negara terhadap WBP yang telah menunjukan perubahan perilaku.

"Dengan pemberian remisi ini diharapkan seluruh WBP selalu patuh dan taat kepada hukum dan norma yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan YME maupun sesama manusia," ujar Yasonna (17/8).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR