PELAYANAN KESEHATAN

Kesenjangan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas masih tinggi

Foto Ilustrasi. Pemudik difabel bersiap menaiki bus khusus penyandang disabilitas saat acara Mudik Ramah Anak dan Disabilitas 2019 di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof dr Soeharso Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/6/2019).
Foto Ilustrasi. Pemudik difabel bersiap menaiki bus khusus penyandang disabilitas saat acara Mudik Ramah Anak dan Disabilitas 2019 di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof dr Soeharso Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/6/2019). | Maulana Surya /Antara Foto

Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil survei bertajuk Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas yang digelar di empat kota. Hasilnya, kesenjangan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas masih tinggi.

Peneliti Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW Dewi Anggraeni mengungkapkan, selain fasilitas kesehatan yang belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, tenaga kesehatan juga dinilai belum mampu menangani kebutuhan penyandang disabilitas.

"Mayoritas (74,1 persen) mengatakan tenaga kesehatan tidak mampu, dan hanya 25,9 persen yang mengatakan mampu," ungkap Dewi dalam pemaparan Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Mirisnya lagi jelas Dewi, mayoritas penyandang disabilitas (92,2 persen) tidak mengetahui program Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Hampir seluruh penyandang disabilitas (99,2 persen) tidak memiliki Kartu Penyandang Disabilitas (KPD).

"Bahkan, mereka yang tidak memiliki kartu KPD, mayoritas (88,1 persen) beralasan tidak tahu adanya KPD dan tidak pernah didata," sebutnya.

Para penyandang disabilitas juga sebagian besar tidak tahu informasi bantuan dan pengetahuan tentang anggaran. (Selengkapnya dalam grafik di bawah.)

Namun kata Dewi, 71,6 persen penyandang disabilitas mengatakan mempunyai kartu JKN dan 28,4 persen tidak memiliki. "Mereka yang tidak memiliki kartu asuransi JKN mayoritas menjawab karena tidak tahu (34,3 persen), tidak pernah didata (25,7 persen) dan tidak ada yang mengurus (14,8 persen)," papar Dewi.

Tetapi, tambah Dewi, terkait pengalaman dalam menggunakan kartu asuransi tersebut, penyandang disabilitas umumnya menjawab tidak mengalami masalah.

Ia menyebut survei dikerjakan ICW bekerjasama dengan empat mitra di daerah. Adapun responden yang diambil sebanyak 800 orang penyandang disabilitas di empat kota, yakni Bandung, Solo, Makasar, dan Kupang.

Survei dilaksanakan selama April 2019 dan menggunakan teknik penarikan sampel acak. Adapun kerangka sampel menggunakan data daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Minimnya informasi

Hasil survei ICW juga mengungkap minimnya akses informasi terhadap penyandang disabilitas. Mereka bahkan tidak tahu adanya bantuan atau anggaran untuk para penyandang disabilitas.

"Penyandang disabilitas tidak mempunyai cukup akses informasi terkait adanya bantuan, baik dari pemerintah daerah ataupun pusat," ujar Dewi.

Penyandang disabilitas tidak tahu cara akses informasi pengadaan dari pemerintah daerah mencapai 91,9 persen, dan 96,7 persen dari pemerintah pusat. "Hampir seluruh penyandang disabilitas juga tidak mengetahui anggaran-anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyandang disabilitas (terkait program bantuan untuk penyandang disabilitas)," tandasnya.

Bahkan tambahnya, hanya sedikit sekali penyandang disabilitas yang pernah mendapat alat bantu. "Mayoritas (91 persen) penyandang disabilitas tidak pernah mendapat (bantuan) alat bantu dari pemerintah," tukasnya.

Survei tersebut sambung Dewi, juga menemukan adanya pendataan yang buruk terhadap penyandang disabilitas. "Sebanyak 81,7 persen penyandang disabilitas mengatakan tidak pernah didata oleh pemerintah daerah dan 95,4 persen mengatakan tidak pernah didata pemerintah pusat," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial (Kemensos) Margo Wiyono mengakui pihaknya masih harus melakukan banyak perbaikan untuk mengingatkan layanan bagi penyandang disabilitas.

Ia menjelaskan, sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti masyarakat lainnya. "Ya tentu hasil survei ini menjadi masukan dan perbaikan bagi kami. Saya yakin di daerah ingin memberikan yang terbaik bagi para penyandang disabilitas," jelasnya.

Margo menandaskan, saat ini Kemensos tengah fokus melakukan pendataan para penyandang disabilitas. Nantinya tandas Margo, setelah KPD dibagikan, diharapkan mereka bisa mendapatkan haknya. Termasuk ke tempat pelayanan kesehatan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR