IDEOLOGI BANGSA

Menhan persilakan pejuang khilafah tinggalkan Indonesia

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) didampingi Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen TNI Totok Sugiharto di Jakarta, Senin (10/9/2019).
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) didampingi Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen TNI Totok Sugiharto di Jakarta, Senin (10/9/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut ada beberapa ancaman nyata terhadap ideologi Pancasila. Menurutnya, ideologi Pancasila tidak boleh hancur, karena itu, yang tak sepaham seperti konsep khilafah dipersilakan keluar dari Indonesia.

Imbauan itu diungkapkan Ryamizard saat berpidato dalam acara bertajuk "Jaga Bhineka Tunggal Ika, Siap Bela Negara, Indonesia Rumah Kita" di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

"Kalau ideologi negara Pancasila ini diubah, maka negara ini akan hancur dan hanya akan menjadi sebuah legenda sejarah seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain yang sudah tinggal menjadi nama-nama jalan dan nama-nama gedung," ungkap Ryamizard dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10).

Ia menyebut seluruh negara memuji Indonesia yang sangat ramah hingga toleran. Meski berbeda suku hingga agama, Indonesia disebut selalu menjaga persatuan.

"Itu semua adalah rohnya bangsa Indonesia menjadi identitas dan jati diri kita semua yang hadir di sini, dan itu semua yang menjadikan dasar terbentuknya bangsa dan negara Indonesia. Dan itulah Pancasila dan itulah Indonesia," tandasnya.

Namun, dia menilai saat ini masyarakat Indonesia sudah terkena pengaruh budaya asing. Konsep khilafah, ungkapnya, tidak bisa diterapkan di Indonesia.

"Oleh karena itu bila masih ada yang tidak sepaham dengan konsep bangsa ini apalagi yang masih memperjuangkan konsep khilafah, saya persilakan dengan hormat untuk keluar dari Indonesia dan silakan cari bangsa lain yang sejenis..." tutur dia.

Radikalis tak setuju Pancasila

Pernyataan Ryamizard terkait ancaman sejumlah pihak yang tak setuju ideologi Pancasila bukan kali ini saja. Ia pernah mengungkap data mengejutkan.

Menurutnya, sebanyak tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme dan tidak setuju terhadap ideologi negara Pancasila.

Data tersebut diungkapkan Ryamizard saat memberikan sambutan halal bihalal Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6).

Menurut mantan kasad tersebut, data yang dimiliki Kemenhan menunjukkan, selain prajurit TNI yang sudah terpapar radikalisme, ada sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah dan ada 23,3 persen pelajar SMA.

Yang lain, sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila.

Padahal, tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memiliki kewajiban sama. Mereka harus patuh pada empat pilar bangsa, kode etik dan komitmen kerja sebagai abdi negara.

Berdasarkan UU ASN, pemerintah mengatur rinci kewajiban ASN untuk patuh pada NKRI. Pada Pasal 4 UU ASN, disebutkan PNS dan PPPK harus memegang teguh nilai dasar. Mulai memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

Bahkan, pada 2017 Presiden Jokowi juga membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.

Pemerintah juga dikabarkan berencana memperketat seleksi kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) senior untuk menangkal penyebaran paham radikal di lembaga pemerintah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR