KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ombudsman pandang aturan IMEI ponsel mengada-ada

Pedagang memeriksa IMEI ponsel dagangannya di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Pedagang memeriksa IMEI ponsel dagangannya di Jakarta, Jumat (5/7/2019). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Anggota Ombudsman Alvin Lie Ling Piao menyebut pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (ponsel) yang dirumuskan tiga menteri dan rencananya diteken pada tanggal 17 Agustus 2019, terlalu terburu-buru dan mengada-ngada.

Hal tersebut diungkapkan Alvin dalam acara Ngopi Bareng Ombudsman di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

"Ada unsur ketergesaan dari ketiga kementerian untuk sama-sama mengeluarkan peraturan menteri tentang pembatasan IMEI yang ditandatangani tanggal 17 Agustus besok," ujarnya.

Padahal, sebut Alvin, standar pelayanan dari peraturan tersebut belum ada. Pemerintah terkesan tergesa-gesa untuk menandatangani rancangan peraturan menteri tersebut pada peringatan HUT Ke-74 RI nanti.

Ombudsman tambahnya, melihat rancangan peraturan menteri yang didapat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) isinya terkesan mengada-ngada. "Ada 17 pasal dan isinya tidak subtantif, ecek-ecek saja," tukas Alvin.

Namun, ia tak mengungkapkan bunyi pasal tersebut dengan alasan tidak baik untuk diungkapkan.

Lalu, seperti apa pembatasan yang dilakukan pada IMEI ponsel? (Penjelasannya bisa disimak dalam infografik di bawah.)

Jika IMEI ponsel tak diakui pemerintah, operator akan memblokirnya saat menelepon.
Jika IMEI ponsel tak diakui pemerintah, operator akan memblokirnya saat menelepon. | Antyo® /Beritagar.id

Tak hanya itu, Ombudsman juga menanyakan standar pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak. "Aturan tersebut belum mengaturnya," ujar Alvin.

Dampak yang mungkin terjadi akibat pembatasan IMEI, sambungnya, akan merugikan masyarakat yang membeli ponsel tapi tidak ada sinyal karena IMEI belum terdaftar, atau warga Indonesia membeli ponsel dari luar negeri, begitu juga wisatawan yang membawa ponsel dari negara asalnya.

Aturan tersebut juga dikhawatirkan berpotensi memengaruhi sektor pariwisata Indonesia yang menargetkan 20 juta wisatawan setiap tahunnya.

Ombudsman, kata Alvin, menyayangkan jika tujuan pemerintah membuat kebijakan pembatasan IMEI untuk mengamankan pendapatan negara dengan mengabaikan kepentingan rakyat akan kebutuhan komunikasi.

Ia memberi contoh gagalnya kebijakan Kemkominfo tahun 2017 terkait kewajiban pengguna kartu SIM untuk mendaftarkan KK dan NIK-nya. Pada kenyataannya, masyarakat masih terus dibanjiri oleh SMS sampah dan penipuan.

Jika pemerintah ingin mengendalikan peredaran ponsel, menurut Alvin, akan lebih dilakukan di hulunya, yakni melalui pintu masuk barang oleh Bea Cukai dan pajak melalui Dirjen Pajak.

"Kalau barang masuk ada Bea Cukai, ketika akan didistribusikan ada Dirjen pajak. Cukup di sana, kenapa harus sedemikian repotnya memblokir IMEI yang berpotensi menimbulkan konflik?" tegasnya.

Alvin mengimbau agar para menteri mengesampingkan ego pribadinya. Tidak perlu mencari perhatian presiden di 17 Agustus dengan memanfaatkan momen Hari Kemerdekaan tersebut. "Kami tahu, banyak menteri yang masih ingin jadi menteri, tapi tidak usah membuat aturan yang menyusahkan rakyat," tegasnya.

Tertibkan pasar gelap

Seperti diketahui, pemerintah mematangkan wacana untuk menertibkan peredaran ponsel dari pasar gelap (black market/BM) di Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Hendrik Karosekali mengklaim pemberlakuan aturan IMEI sudah lama ditunggu oleh asosiasi serta produsen ponsel dalam negeri.

Sebab menurutnya, aturan validasi IMEI ini lebih efektif mengeliminasi ponsel ilegal dibanding pengendalian fisik oleh Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menjelaskan niatan lain dari pemberlakuan aturan ini. Selain untuk melindungi pasar ponsel dalam negeri, pemerintah juga bakal diuntungkan terjaganya penerimaan pajak dari peredaran ponsel.

Dalam catatannya, setiap bulan Indonesia setidaknya diserbu oleh 600 ribuan ponsel BM ini. Sebaliknya, data Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pemerintah baru berhasil meringkus 50 ribu ponsel BM dalam periode tiga tahun terakhir.

Pada 2019, misalnya, dari 132 penindakan, terdapat 19.715 unit ponsel yang ditangkap. Padahal pada 2017 terdapat 1.165 penindakan, tapi hanya menangkap 21.552 unit ponsel. Lalu pada 2018 hanya terdapat 9.083 unit ponsel dari 558 penindakan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR