KINERJA DPR

Paripurna pelantikan Pimpinan DPR hanya dihadiri separuh anggota

Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) setelah pelantikan di Jakarta (1/10/2019). Dari kiri: Waket M. Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad , Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) setelah pelantikan di Jakarta (1/10/2019). Dari kiri: Waket M. Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad , Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. | M Risyal Hidayat /Antara Foto

Rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam, hanya dihadiri 285 dari 575 orang anggota.

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua Sementara Abdul Wahab Dalimunthe dan Wakil Ketua Sementara Hillary Brigitta Lasut.

Anggota terbanyak yang hadir dalam rapat paripurna perdana itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebanyak 94 anggota dari 128 anggota, paling sedikit Partai Demokrat, hanya 4 dari 54 anggota yang hadir.

Sementara, Partai Golongan Karya (Golkar) 31 dari 85 anggota, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 46 dari 78 anggota, Partai Nasional Demokrat (NasDem) 27 dari 59 anggota.

Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 15 dari 58 anggota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 25 dari 50 anggota, Partai Amanat Nasional (PAN) 7 dari 44 anggota, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 16 dari 19 anggota.

Jumlah anggota DPR yang hadir, sebut Abdul Wahab, sudah memenuhi syarat untuk membuka rapat paripurna. Syarat yang dimaksud adalah kehadiran lebih dari setengah jumlah anggota, atau minimal 50 persen plus satu.

Kemudian Abdul mengetuk palu, tanda dibukanya rapat. "Perkenankan saya sebagai ketua sementara membuka rapat paripurna, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.

Sesuai Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), lima kursi pimpinan DPR menjadi milik lima partai peraih suara terbanyak. Kursi Ketua DPR jadi milik PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019, sedangkan 4 kursi wakil jadi milik Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem.

Peraih mandat dari PDIP untuk menjadi ketua jatuh kepada Puan Maharani, empat wakil ketua yang mendampingi Puan adalah Azis Syamsuddin (Partai Golongan Karya), Sufmi Dasco (Partai Gerakan Indonesia Raya), Rachmat Gobel (Partai Nasional Demokrat), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa).

Politikus PDIP itu menjadi ketua ke-19 Dewan Perwakilan Rakyat. Ibu dari sepasang putra-putri itu adalah perempuan pertama yang memimpin parlemen selama 74 tahun Indonesia merdeka.

Saat menyampaikan pidato perdananya sebagai Ketua DPR, Puan berjanji DPR hasil Pemilu 2019 ini akan lebih efektif bekerja, misalnya dalam legislasi.

Pernyataan itu seperti menjawab kritikan kepada DPR periode 2014-2019 punya banyak RUU dan tak dapat mereka selesaikan, namun ngebut menjelang akhir jabatan.

Kembalikan kepercayaan publik

Pelantikan anggota dan pimpinan DPR RI periode 2019-2024 ungkap Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius, mesti dijadikan ajang mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga legislatif.

"Secara umum pekerjaan rumah utama parlemen baru pasca pelantikan ini adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang belakangan secara vulgar ditunjukan melalui aksi massa yang memprotes kualitas (produk) legislasi," ujar Lucius kepada Beritagar.id, Selasa (1/10) malam.

Mengembalikan kepercayaan publik lanjut Lucius, tentu tak bisa dilakukan sekejap. Yang jelas tandasnya, parlemen sejak awal mesti tahu bahwa langkah mereka selalu diawasi. "Mengembalikan kepercayaan publik mesti ditunjukan dalam kualitas kerja, khususnya dalam menyikapi beberapa isu krusial dalam legislasi yang sudah disahkan dan yang akan disahkan," tegasnya.

Selain kinerja yang kerap masuk kriteria buruk, lembaga parlemen juga menjadi sorotan lantaran kasus korupsi. Hampir setiap periode ada anggota DPR terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data Mahkamah Agung per 30 September 2019, DPR dan DPRD adalah lembaga pelaku korupsi ketiga terbanyak setelah pemerintah kabupaten dan swasta.

Pada periode 2014-2019 misalnya, terdapat 23 anggota DPR terjerat kasus korupsi, di antaranya eks Ketua DPR Setya Novanto dan eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Tim Lokadata memetakan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR 2014-2019. Mereka ada di 23 daerah pemilihan (dapil). Simak --> Artikel Lokadata.

Selain itu, setiap tahun, dari rapat ke rapat, bangku kosong di ruang rapat paripurna kerap menjadi sorotan publik. Simak --> Artikel Lokadata.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR