Partai politik tanggapi reshuffle sesuai kepentingannya

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla  di sela-sela acara silaturahmi Idul Fitri 1437 H dengan Pemimpin Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/7/2016).
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla di sela-sela acara silaturahmi Idul Fitri 1437 H dengan Pemimpin Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/7/2016). | Yudhi Mahatma /Antara Foto

Isu perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Partai pun menanggapinya sesuai kepentingan masing-masing. Ada yang terus mendorong adanya perombakan sektor tertentu, ada yang telah menyiapkan kadernya, ada pula yang tak peduli adanya reshuffle.

Wacana perombakan kabinet kembali diembuskan setelah Lebaran 2016 ini. Beberapa peristiwa di istana dikaitkan dengan perombakan kabinet seperti pengangkatan staf ahli Jokowi, Kapolri Baru Jenderal Tito Karnavian, hingga pertemuan Jokowi dengan Megawati pada Selasa (12/7/2016) lalu.

Jokowi pernah merombak lima pos menteri plus sekretaris kabinet pada 12 Agustus tahun lalu, menjelang setahun masa pemerintahannya.

Perombakan jilid pertama ini memasukkan Darmin Nasution sebagai Menko Ekonomi, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Thomas Lembong Menteri Perdagangan, Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Perombakan kabinet jilid I bisa dibilang lebih diwarnai hasil evaluasi performa menteri, ketimbang alasan politis. Sampai sekarang, perombakan kabinet jilid kedua belum muncul.

Sejumlah partai seperti PAN, PKS dan Golkar telah menyatakan dukunngan ke pemerintahan Jokowi. Alhasil, isu reshuffle jilid II ini lebih berbau politis. Bagaimana partai menaggapi wacana perombakan kabinet itu?

PDI Perjuangan

Sebagai partai pemenang, PDIP Perjuangan mendapat "jatah" pos menteri paling banyak. Saat ini ada 5 menteri yang merupakan kader PDIP yaitu Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi Puspayoga, dan Seskab Pramono Anung.

Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan sudah mendengar meski belum mengetahui rencana perombakan kabinet yang katanya akan dilakukan Jokowi.

"Tapi kenyataannya belum ada. Jikalau ada, presiden akan adakan pertemuan dalam waktu yang tepat. Bagaimana pun ketemu sama ketum," kata Eriko di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7/2016) melalui Tribunnews.

Ia mengatakan sebelum reshuffle kabinet selalu ada pertemuan forum koalisi pemerintah. Eriko mengatakan pihaknya telah memberikan dukungan kepada presiden untuk menentukan susunan kabinet. Tetapi, tetap berpegang pada komunikasi politik.

NasDem

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Johnny G Plate mengatakan partainya mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tanpa syarat. Menurut Johnny, kader NasDem di jajaran kabinet Jokowi selama ini bekerja dengan maksimal dan memang layak menduduki posisi itu.

Pada Rabu (13/7/2016) lalu setidaknya tiga menteri dipanggil Presiden ke Istana. Dua di antaranya berasal dari NasDem, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Johnny mengatakan NasDem tidak menaruh rasa khawatir dengan pemanggilan itu. Johnny menganggap pemanggilan itu hal lumrah dari seorang Presiden.

PKB

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengatakan perombakan kabinet merupakan prerogatif presiden Jokowi. Daniel pun bahwa menteri asal partainya tidak akan digeser dari kementerian yang diduduki saat ini.

PKB memiliki empat kader di jajaran kabinet Jokowi, yaitu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi, Menteri Tenaga Kerja Khanif Dakhiri serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan (antara Presiden dengan Ketum PKB). Kita yakin dari posisi PKB tidak akan ada perubahan karena kinerja kita juga baik," kata Daniel.

PPP

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan reshuffle kalau benar-benar terlaksana tak mengganggu kursi menteri parpol. Menurut Arsul, ada aspek untuk kebutuhan politik, sehingga soliditas dukungan kepada pemerintah harus dijaga.

"Untuk itu, kalau ada masuk baru, mestinya tidak ganggu jatah parpol pendukung pemerintah," ujar Arsul melalui Detikcom.

PPP menempatkan kadernya Lukman Hakim Saifuddin yang didaulat sebagai Menteri Agama. Arsul mengatakan basis reshuffle tetaplah harus objektif, yaitu berlandaskan penilaian atas kinerja.

Arsul menambahkan, ada laporan akuntablitas menteri atau penilaian atas reformasi birokrasi yang bisa jadi acuan Presiden dalam merombak kabinetnya. Jika berlandaskan kinerja, Arsul mengatakan peromakan kabinet berlaku untuk semua menteri dari partai dan non partai politik.

PAN

Partai Amanat Nasional berbelok dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Perubahan sikap PAN itu disebut-sebut bakal berbuah kursi menteri.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan PAN akan menyiapkan kader terbaiknya jika Presiden Joko Widodo memberikan kursi menteri kepada PAN.

"PAN prinsipnya tidak meminta jabatan, tapi kalau Presiden akan memberikan kursi menteri kepada PAN, maka PAN akan menyiapkan kader terbaiknya," katanya.

Saleh mengatakan, bagi PAN diberikan kursi menteri atau tidak, PAN akan tetap pada sikap mendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo.

GOLKAR

Partai Golkar menegaskan posisinya mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam musyawarah nasional luar biasa di Nusa Dua Bali15-17 Mei lalu. Tak hanya merapat ke pemerintah, musyawarah nasional luar biasa partai beringin ini mengamanatkan Ketua Umum Setya Novanto menjalin komunikasi dengan Jokowi pada pemilihan umum 2019.

Golkar meninggalkan koalisi merah putih yang mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden 2014. Dukungan Partai Golkar terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai bakal ada timbal baliknya, seperti jatah kursi di kabinet karena "tak ada makan siang gratis".

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa partainya sudah menyiapkan sejumlah kader jika nantinya diminta Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi menteri.

"Kader Golkar yang bisa dan pantas jadi menteri banyak. Kami siap jika memang diminta, terutama untuk kebaikan Indonesia," ucap Nurdin melalui Kompas.com.

Nurdin membenarkan bahwa Sekjen DPP Golkar Idrus Marham adalah salah satu yang siap diusulkan untuk menjadi menteri jika Presiden melakukan perombakan kabinet jilid II. Nurdin menambahkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sehingga Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

PKS

PKS tak pernah secara terbuka menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi pertemuan pimpinan partai dengan Jokowi di istana pada 2015 lalu telah ditafsirkan sebagai perubahan arah partai itu.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan permbakan kabinet sepenunya hak prerogatif presiden.Bila melakukan reshuffle kabinet, Hidayat mengingatkan agar Presiden Jokowi melaksanakan janji sewaktu kampanye.

Hidayat mengatakan Jokowi berjanji membentuk kabinet ahli profesional bukan transaksional. Ia menilai bila presiden membentuk kabinet profesional maka banyak persoalan akan selesai. "Saya kira beliau tidak mengingkari janji tersebut," katanya dikutip Tribunnews.

GERINDRA

Gerindra pada akhirnya menjadi satu-satunya partai yang masih dengan sangat terang menyatakan diri sebagai oposisi. Partai ini mengaku tidak ada urusan sama sekali dengan isu perombakan kabinet.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, ada reshuffle atau tidak, tak memiliki pengaruh dengan Gerindra. "Yang kami tahu kalau Presidennya me-reshuffle siapapun, kalau Presidennya tidak paham ya sama saja," kata Desmond melalui Republika.

Desmond mengaku partainya tidak merasa ditinggal oleh partai-partai lain yang akhirnya menyatakan diri bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, sejak awal Gerindra sudah mengetahui partai lain yang meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) hanya mencari keuntungan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR