RINGKASAN SEPEKAN

Pemindahan ibu kota, WNI terlibat ISIS, dan kabar populer lainnya

Kivlan Zen, Habil Marati hingga Luhut
Kivlan Zen, Habil Marati hingga Luhut | Robotorial /beritagar.id

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berpendapat, ratusan warga negara Indonesia yang dideportasi karena terlibat Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) lebih baik tidak usah kembali ke Indonesia.

Pendapat Ryamizard tersebut menjadi salah satu kabar terpopuler di Beritagar.id sepanjang pekan lalu (16-21/6/2019).

Kabar lain yang menarik perhatian pembaca Beritagar.id adalah soal rencana dan biaya pemindahan ibu kota Indonesia, kecelakaan beruntun di ruas tol Cipali, hingga soal pemeriksaan polisi terhadap dua mantan petinggi TNI, Kivlan Zain dan Soenarko.

Berikut ringkasan berita-berita populer tersebut:

Menhan sebut bekas ISIS tak perlu kembali ke Indonesia

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). | M Risyal Hidayat /Antara Foto

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berpendapat, ratusan warga negara Indonesia yang dideportasi karena terlibat Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) lebih baik tidak usah kembali ke Indonesia.

"Enggak usah balik lagilah. Kalau mau berjuang, ya berjuang saja di sana sampai mati," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/7/2017).

Bahkan, soal alasan mereka kembali karena ingin menikah dan sebagainya, Ryamizard tidak menerima alasan tersebut. Menurutnya, alasan itu bersifat dicari-cari. "Alasan itu alasan klasik," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Ibu kota baru RI mulai dibangun 2021, biayanya Rp466 triliun

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Ketua Bappenas) Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa (18/6/2019), memastikan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa bukan sekadar wacana.

Proses konstruksi ibu kota baru tersebut akan dimulai pada tahun 2021, anggarannya Rp466 triliun. Sementara proses pemindahan ibu kota direncanakan bakal dimulai tiga tahun setelah pembangunan dimulai, atau pada 2024.

"Ini tentu bukan wacana. Kalau sudah ada plan-nya, artinya bukan wacana dong," jelas Bambang di Gedung BPPN, Jakarta, dikutip CNN Indonesia.

Pemindahan ibu kota, menurutnya, sudah lama dikaji dan pemerintah telah menyiapkan perencanaan yang rinci dan mumpuni. Kajian lokasi tersebut mencakup model bisnis pembangunan yang bakal diterapkan sekaligus studi kelayakan terhadap kota yang menjadi kandidat calon ibu kota baru.

Baca selengkapnya di sini.

Penumpang serang sopir, 12 tewas di Tol Cipali

Ilustrasi kecelakaan bus di jalan tol.
Ilustrasi kecelakaan bus di jalan tol. | Sigid Kurniawan /ANTARA FOTO

Kecelakaan beruntun di Kilometer 150 ruas jalan Tol Cipali, Cikopo, Senin (17/6/2019) menelan 12 korban jiwa dan puluhan luka-luka.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengatakan, menurut keterangan saksi, kecelakaan maut ini dipicu penyerangan terhadap sopir bus. Akibatnya, bus yang melaju di jalur arah Cirebon sampai menyeberang ke jalur arah Jakarta.

Kini polisi mendalami motif penyerangan yang dilakukan.

Baca selengkapnya di sini.

Kivlan Zen mengakui terima uang dari Habil Marati

Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (kedua kanan) didampingi kuasa hukum saat tiba memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (kedua kanan) didampingi kuasa hukum saat tiba memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (29/5/2019). | Wibowo Armando /Antara Foto

Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen untuk kedua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus rencana pembunuhan 4 tokoh nasional dan seorang pemimpin lembaga survei politik. Kasus ini sudah memiliki dua tersangka, Habil Marati dan Iwan Kurniawan.

Adapun Kivlan menjadi tersangka pada kasus lain, kepemilikan senjata api ilegal. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (17/6/2019), Kivlan mengakui telah menerima uang dari Habil.

Sedangkan 5 tokoh yang dijadikan target pembunuhan adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gregorius "Gories" Mere, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Baca selengkapnya di sini.

Panglima TNI dan Luhut pasang badan, Soenarko keluar tahanan

Ilustrasi: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat menghadiri peringatan HUT Ke-67 Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019).
Ilustrasi: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat menghadiri peringatan HUT Ke-67 Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019). | Sigid Kurniawan/ama /ANTARA FOTO

Sesuai harapan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Polri bergerak cepat. Permohonan penangguhan penahanan Mayjen (Pur) Soenarko yang diajukan hari ini, dikabulkan.

Siang ini (21/6/2019), mantan Danjen Kopassus itu tengah menunggu proses administrasi untuk meninggalkan Rumah Tahanan Militer, Guntur, Jakarta Selatan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, pertimbangan yang mendasari penangguhan penahanan Soenarko, antara lain adanya jaminan dari Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan.

Pertimbangan yang lain karena penyidik menilai selama proses pemeriksaan, Soenarko kooperatif.

Baca selengkapnya di sini.

Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini diolah secara otomatis oleh program komputer. Penerbitannya melalui moderasi editor.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR