PENEGAKAN HUKUM

Pidato kenegaraan Jokowi tak singgung pelanggaran HAM berat

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-573 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-573 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/2/2019). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyentil pidato kenegaraan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang tak menyinggung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal hal itu masih mengancam masyarakat Indonesia.

Koordinator Kontras Yati Andriani menyayangkan isi pidato kenegaraan Jokowi tidak menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan HAM.

Yati menjelaskan, dalam naskah pidatonya Jokowi menyebutkan, "Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang bisa dicegah, berapa berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan."

Ia khawatir pernyataan tersebut memberi kesan bahwa presiden tengah menghindari akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu dan mengkerdilkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

"Salah satu masalah besar bangsa ini adalah ketiadaan penghukuman (impunitas) yang membuat hukum tumpul dan kejahatan berulang dalam bentuk yang sama ataupun berbeda," ujar Yati dalam keterangan tertulis yang diterima Beritagar.id, Jumat (16/8/2019).

Padahal kata Yati, dari catatan KontraS, sejak tahun 2014 hingga 2018 banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak fundamental masyarakat. Kasus yang paling banyak terjadi yakni pembatasan kebebasan berekspresi, 926 kasus. Selain itu, kasus penyiksaan juga kerap terjadi yakni 870 kasus.

Yati mengkhawatirkan ada upaya pemerintah melupakan masalah penegakan hukum kasus masa lalu. "Ini juga mungkin mengindikasikan ketidakpedulian dan ingin melupakan begitu saja. Misalnya penyelesaikan pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan yang masih menjadi beban masa lalu negeri ini yang masih meninggalkan beban kebenaran, keadilan baik bagi para korban maupun masyarakat luas," tegasnya.

Dia juga memandang, pidato Jokowi tidak menjelaskan langkah negara atau pemerintah dalam penyelesaian persoalan HAM yang berkaitan dengan kewenangan presiden, DPR, dan Kejaksaan Agung untuk penuntasan kasus–kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang mandek sejak 15 tahun terahir.

Sebab, Kejaksaan Agung tidak juga melakukan penyidikan, DPR tidak memberikan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan presiden tidak juga mengeluarkan Keppres pengadilan HAM ad hoc sebagaimana diatur dalam UU 26/2000.

Dalam pidato kenegaraan yang dibacakan di kompleks parlemen, Jakarta, (16/8/2019), Jokowi meminta agar aparat penegak hukum mengubah ukuran kinerja penegakan hukum Indonesia, termasuk kinerja pemberantasan korupsi.

Menurutnya, penegakan hukum bukan hanya dari kuantitas, tapi pencegahan pelanggaran hukum, HAM dan kerugian negara yang harus dikedepankan.

"Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan," tegas Jokowi.

Retorika kosong

Pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi juga ditanggapi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Ia menyebut poin-poin HAM pidato Jokowi hanya retorika kosong.

"Isi pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa ‘ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah’ adalah retorika yang bersifat ambigu dan bisa mengundang beragam interpretasi jika tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Istana," ujar Usman.

Ia mempertanyakan apa yang ingin diubah dari ukuran kinerja penegak hukum dan HAM. "Jika patokannya adalah penegak hukum kepolisian dalam penuntasan kasus-kasus pidana bahwa selain memenjarakan pelaku kejahatan adalah penting juga untuk melakukan pencegahan, itu masih bisa dipahami, walaupun kami juga terus memberi masukan kritis kepada kepolisian terkait kinerja-kinerja mereka di lapangan," tegasnya.

Usman juga menyinggung aksi para ibu yang setiap Kamis berdiri di depan istana. "Apakah ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi melalui mekanisme penegakan hukum?" tanyanya.

Menurutnya, sejauh ini tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi pada periode pertama. Instruksi-instruksi presiden kepada Menkopolhukam maupun Jaksa Agung juga tidak pernah ditindaklanjuti.

Dia menandaskan, jangankan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ada, kasus HAM baru pun masih terjadi. Selama 2019 tambahnya, kekerasan yang berlebihan terus dilakukan oleh aparat keamanan.

Kebijakan diskriminasi maupun kekerasan pada yang akan melakukan ibadah juga tambahnya, masih banyak terjadi dalam bentuk pelarangan kaum minoritas untuk beribadah ataupun penyegelan rumah ibadah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR