SOROTAN MEDIA

Revisi aturan PPDB dinilai tidak menyeluruh

Warga memprotes kebijakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).
Warga memprotes kebijakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). | Didik Suhartono /Antara Foto

Kemendikbud telah melakukan revisi Permendikbud 51/2018 untuk mengakomodir permintaan wali murid agar kuota PPDB dari jalur prestasi ditambah. Revisi kuota sebesar lima persen menjadi hingga 15 persen itu, telah diumumkan sejak Kamis (20/6/2019) lalu, dan seharusnya sudah berlaku mulai Sabtu (22/6).

Revisi tersebut, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, hanya berlaku di daerah yang bermasalah. Untuk daerah-daerah yang sudah pas dengan porsi 5 persen seperti dalam aturan yang lama, diharapkan tetap menjalankan aturan tersebut.

Sementara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi X, Ferdiansyah, menilai revisi seharusnya dilakukan secara komprehensif, bukan parsial seperti saat ini. PPDB Zonasi perlu disesuaikan dengan daerah dan pemerintah perlu membuat road map dalam memberlakukan sistem ini.

Politisi dari Partai Golkar ini menambahkan sistem zonasi tidak akan bermasalah bila kualitas guru maupun sarana prasana sudah merata. Ia mengingatkan agar penerapan sistem zonasi jangan dibuat kaku, karena kondisi Indonesia yang masih beragam.

Ringkasan

  • Kontroversi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan revisi.
  • Menurut Mendikbud, Muhadjir Effendy, perubahan kuota jalur prestasi hanya untuk daerah yang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bermasalah.
  • Muhadjir Effendy juga mengungkapkan, saat ini Presiden Joko Widodo menggodok pendekatan zonasi dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Dengan demikian, sistem tersebut tetap berlangsung meski terjadi pergantian menteri.
  • Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama sekolah-sekolah, terkait revisi Permendikbud tersebut.
  • Anggota DPR menilai, belum tepatnya penerapan zonasi di seluruh Indonesia karena masih banyak daerah yang belum siap, baik dari sisi ketersediaan guru yang berkualitas, sarana prasana, hingga daya tampung sekolah.

Sebaran Media

Jumlah sebaran pada Media Daring terbanyak diraih oleh republika.co.id dan antaranews.com dengan 4 pemberitaan, diikuti peringkat kedua tribunnews.com dengan 3 pemberitaan.

Jumlah berita per media
Jumlah berita per media | Robotorial /Content Analysis

Sebaran Linimasa

Sebaran topik mulai muncul sejak pukul 01:00 hingga 19:00 WIB, dan mencapai puncak pemberitaan pada pukul 11:00 WIB dengan total 4 pemberitaan.

Jumlah berita per jam
Jumlah berita per jam | Robotorial /Content Analysis

Sebaran Facebook

Jumlah interaksi pada media sosial Facebook terbanyak diraih oleh detik.com dengan 619 interaksi, diikuti peringkat kedua tirto.id dengan 329 interaksi. Selanjutnya antaranews.com dengan 9 interaksi pada peringkat ketiga.

Jumlah berita media di Facebook
Jumlah berita media di Facebook | Robotorial /https://www.sharedcount.com/

Sumber

Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini diolah secara otomatis oleh program komputer. Penerbitannya melalui moderasi editor.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR