PENINDAKAN KORUPSI

Suap sesama BUMN seret Dirut PT INTI jadi tersangka

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) mendampingi petugas menunjukkan barang bukti seusai memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) mendampingi petugas menunjukkan barang bukti seusai memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Persero, Darman Mappangara, sebagai tersangka dugaan suap proyek sistem penanganan bagasi di PT Angkasa Pura Propertindo tahun 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Darman diduga memberi suap kepada tersangka Andra Agussalam, mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk, melalui tersangka Taswin Nur yang mantan staf PT INTI.

"Pemberian suap DMP (Darman) diduga untuk mengawal agar proyek Baggage Handling System (sistem penanganan bagasi) dikerjakan oleh PT INTI. Pada 2019, PT INTI mengerjakan beberapa proyek di PT Angkasa Pura II," jelas Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10).

Perkara ini, kata Febri, merupakan hasil pengembangan yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y Agussalam pada 31 Juli 2019 lalu.

Adapun beberapa proyek yang dikerjakan PT INTI di PT Angkasa Pura II, sambung Febri; di antaranya proyek Visual Docking Guidance System (VGDS) senilai Rp106,48 miliar, proyek Bird Strike Rp22,85 miliar, proyek pengembangan bandara Rp86,44 miliar.

Selain itu, tambah Febri, PT INTI memiliki daftar prospek proyek tambahan di PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo. Misalnya proyek X-Ray 6 bandara senilai Rp100 miliar, sistem penanganan bagasi di 6 bandara senilai Rp125 miliar, proyek VDGS Rp75 miliar, dan proyek radar burung Rp60 miliar.

PT INTI diduga mendapatkan sejumlah proyek berkat bantuan tersangka Andra yang diduga menjaga dan mengawal proyek-proyek tersebut agar dimenangkan dan dikerjakan mereka. KPK mengidentifikasi komunikasi antara Darman dan Andra terkait "pengawalan" proyek-proyek tersebut.

Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Darman disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Gunakan beberapa kode

Febri mengungkap kronologis operasi tangkap tangan yang dilakukan para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Darman memerintahkan Taswin memberikan uang kepada Andra.

Sekitar pukul 16.00 WIB, pada 31 Juli 2019, Taswan meminta sopir Andra untuk menjemput uang yang disebut dengan kode "barang paket" di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Febri menerangkan, Taswin kemudian memberikan uang sejumlah Rp1 miliar dalam bentuk 96.700 dolar Singapura yang terdiri dari 96 lembar pecahan 1.000 dan 7 lembar pecahan 100.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Taswin bertemu dengan sopir Andra untuk penyerahan uang. "Sesaat setelah penyerahan (uang) tersebut, Tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap TSW (Taswin) dan sopir AYA (Andra) di pusat perbelanjaan tersebut," jelas Febri.

Sebagai penerima, Andra disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Tersangka eks Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam menaiki anak tangga saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Tersangka eks Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam menaiki anak tangga saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2019). | Nova Wahyudi /Antara Foto

Sementara, Taswin sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Soal terungkapnya lagi kasus suap di BUMN, Febri mengingatkan agar BUMN menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan bisnis.

"Miris, karena semestinya dengan kewajiban dan standar GCG (tata kelola perusahaan yang baik) yang lebih kuat di BUMN dapat menjadi contoh bagi praktik pencegahan korupsi di sektor swasta. Proses pemilihan unsur pimpinan BUMN atau BUMD juga perlu menjadi perhatian," imbau Febri.

Dalam praktik pemberian uang, ungkap Febri, terdapat beberapa "aturan" yang mereka lakukan untuk menyamarkan. Di antaranya, uang mesti diberikan dalam bentuk tunai.

Tak hanya itu, jika jumlahnya besar uang harus ditukar dengan mata uang dolar AS atau dolar Singapura. Selain itu, digunakan kode "buku" atau "dokumen" oleh para tersangka.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR