KERUSUHAN PAPUA

Tak perlu ada referendum di Papua, kata Menteri Luhut

Sejumlah mahasiswa asal Papua melakukan unjukrasa di Jalan Kusumanegara, DI Yogyakarta, Selasa (20/8/2019).
Sejumlah mahasiswa asal Papua melakukan unjukrasa di Jalan Kusumanegara, DI Yogyakarta, Selasa (20/8/2019). | Hendra Nurdiyansyah /Antara Foto

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, berpendapat tidak perlu ada referendum di Papua. Sebelumnya, Kamis (22/8/2019), lebih dari seratus mahasiswa asal Papua menagih hak menentukan nasib sendiri lewat referendum.

"Nggak ada, kalau referendum nggak ada itu main-main gituan," ujar Luhut di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jl Gatot Subroto, Jakarta, (23/8).

Sebelumnya, polisi menduga aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di DPRD Mimika, Rabu (21/8) ditunggangi provokator. Polisi menganggap aksi itu disusupi isu Papua merdeka dan referendum.

"Memang benar aksi demo awalnya damai, namun saat orasi di DPR Mimika mereka mengalihkan isu dari penolakan rasisme menjadi referendum atau Papua merdeka," ungkap Kapolres Mimika Agung Marlianto di Mapolres Mimika, Rabu (21/8).

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, juga menilai ada sejumlah kelompok yang memanfaatkan situasi panas di Papua. Kelompok itu, sebut Moeldoko, berkepentingan secara politik serta bersenjata.

"Satu sisi Pak Jokowi ingin membangun Papua agar kesejahteraan masyarakat Papua segera sama, segera meningkat dengan baik, dan itu dinikmati oleh sebagian masyarakat Papua, tetapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," ujar Moeldoko (22/8).

Aksi unjuk rasa, yang disusul dengan kerusuhan, di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat sejak awal pekan ini berawal dari penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Saat pengepungan itulah dilaporkan keluar lontaran-lontaran kalimat berbau rasisme kepada para mahasiswa Papua yang bertahan di dalam asrama. Kabar soal terjadinya penghinaan itu sampai ke telinga warga Papua dan terjadilah aksi unjuk rasa besar-besaran.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian membenarkan bahwa kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, pada Senin (19/8) merupakan buntut insiden di Surabaya dan Malang, Jawa Timur (Jatim).

Namun, menurut Tito, sebenarnya yang terjadi Surabaya dan Malang adalah peristiwa kecil, tapi ada oknum yang memanfaatkan untuk memicu kerusuhan.

Kasus itu, sambung Tito, sudah diselesaikan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) setempat, termasuk Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam Brawijaya. Namun, ada oknum yang kemudian menyebar hoaks bahwa terjadi makian rasisme kepada mahasiswa Papua, termasuk kabar bohong soal tewasnya seorang mahasiswa di Surabaya.

Sampai ke PBB

Pada Januari lalu, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) Benny Wenda mengirimkan petisi warga Papua Barat, yang meminta dilangsungkannya referendum, kepada Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Referendum tersebut untuk menentukan apakah warga setempat ingin melepaskan diri dari Indonesia atau tidak.

Benny juga berharap PBB dapat segera menindaklanjuti petisi dengan mengirimkan tim pencari fakta ke Papua Barat untuk mengecek kebenaran tentang adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

"Aku telah menyerahkan sesuatu yang aku sebut sebagai tulang punggung penduduk (Papua Barat), setelah banyak warga yang terbunuh," sebut Benny, dikutip dari Reuters, (28/1).

Benny optimistis, PBB mendengar tuntutannya. Apalagi, petisi yang dibuat sejak Desember 2016 itu diklaim mendapatkan persetujuan dari hampir tiga perempat penduduk Papua Barat yang berjumlah 2,5 juta orang.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai bentrokan dan aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua merupakan letupan atas permasalahan yang selama ini dirasakan. Misalnya, diskriminasi dan ekonomi, ketika masyarakat Papua tidak bisa menguasai perekonomian di daerahnya sendiri.

Persoalan itu, sebutnya, terpendam begitu lama dalam benak. Hingga kemudian, emosi mereka meletup ketika mahasiswa Papua mendapat perlakukan rasialis di Jawa Timur.

Adriana menyebut permasalahan terkait Papua memang bukan barang baru, kesenjangan ekonomi dan diskriminasi kerap terjadi. Namun, kata dia, bukan berarti pemerintah Indonesia perlu menggelar referendum dalam waktu dekat.

Menurutnya, referendum bukan solusi tepat. Pemberian kemerdekaan secara langsung dari Indonesia juga bukan jawaban. "Terlalu cepat kalau bicara ke arah situ," tegasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR