Infografik: Kronologi uang titipan Rp23 m milik Wiranto

Kronologi titipan uang Wiranto sebesar SGD 2.31 juta kepada Bambang Sujagad Susanto.
Kronologi titipan uang Wiranto sebesar SGD 2.31 juta kepada Bambang Sujagad Susanto. | Tito Sigilipoe /Beritagar.id

TAGIH| Mantan Menkopolhukam Wiranto, yang juga mantan Ketua Umum Partai Hanura menggugat mantan Bendahara Partai Hanura Bambang Sujagad Susanto Rp44 miliar. Gugatan tersebut terdaftar sejak 9 September 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 538/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

Pengacara Wiranto, Adi Warman, menjelaskan gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi karena Bambang tidak melaksanakan perjanjian yang sudah dibuat, yaitu mengembalikan dana sebesar SGD 2,31 juta. Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak pada 24 November 2009.

Tanggapan Bambang

Bambang Sujagad Susanto pun menanggapi. Menurutnya Wiranto menitipkan SGD 2.310.000 atau setara Rp23 miliar, berupa lembaran SGD 10.000 atau setara Rp100 juta per lembar. Namun uang itu ternyata kedaluwarsa, masa edarnya berlaku tahun 1997 hingga 2002.

Supaya uang bisa dipakai, Bambang harus menukarnya ke perbankan Singapura. Sementara negara Singapura membatasi jumlah tunai yang dibawa WNA, senilai maksimal SGD 38 ribu atau 4 lembar SGD 10 ribu.

“Saya bolak balik Singapura. Saya memerlukan banyak waktu untuk menukarkan menjadi 231 lembar, kurang lebih 100 minggu (2 tahun)," ujar Bambang saat diwawancara detikcom (13/11/2019).

Bambang mengaku sudah mengembalikan sebagian uang titipan itu ke Wiranto. "Tahap pertama pengembalian titipan kami laksanakan dengan pengembalian tahap pertama sebesar USD 500 ribu (SGD 675.000) ditransfer melalui Bank BNI cabang Gambir sesuai arahan utusan Bapak Wiranto," kata Bambang.

"Tahun 2014 bisnis trading batu bara merugi. Tahun 2015 awal Pak Wiranto meminta agar uang titipan dikembalikan karena beliau tidak mau tanggung jawab atas kerugian investasi," jelas Bambang.

Saat berita ini beredar, banyak yang mempertanyakan sumber dana Wiranto itu. Pengacara Wiranto, Adi Warman, menjawab "Jadi sumber uang, uang pribadi, Pak Wiranto klien kami. Saya tegaskan itu tidak ada uang partai, itu uang pribadi."

Pecahan SGD 10 ribu

Menurut situs Otoritas Moneter Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS), uang lembaran SGD 10.000 dihentikan penerbitannya sejak 1 Oktober 2014, sebagai upaya memitigasi risiko pencucian uang yang lebih tinggi. Namun yang sudah telanjur beredar tetap diakui sebagai alat transaksi yang sah di Singapura.

Sebelum itu pada Juli 2014, PPATK meminta otoritas Singapura untuk menarik semua pecahan/ denominasi SGD 10.000, dan menghentikan penerbitannya. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyatakan, bila denominasi SGD 10.000 tersebut disetop, akan sangat berarti dalam upaya Indonesia memberantas korupsi dan aktivitas pencucian uang.

Denominasi SGD 10.000 itu memang membuat transaksi uang dalam jumlah yang sangat besar menjadi ringkas, bila dibandingkan dengan dolar Amerika yang menerbitkan denominasi tertinggi USD 100. Hanya diperlukan 31 lembar SGD 10.000 untuk menyuap Rp30 miliar.

Pernyataan PPATK didukung temuan denominasi SGD 10 ribu pada beberapa kasus OTT KPK, misal pada Juni 2014 Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk kedapatan menerima suap dari pengusaha (enam lembar SGD 10 ribu).

Saat Ketua MK Akil Mochtar ditangkap, KPK menyita SGD 284.050 dan USD 22.000 (Oktober 2013), serta saat menggerebek Wakil Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebanyak SGD127.000 dan USD490.000.

Catatan redaksi: Tulisan artikel ini ditambahkan keterangan tentang denominasi SGD 10 ribu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR