Pemerintah harus memastikan bahwa Kebijakan Satu Peta tidak melulu dikendalikan oleh tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan Satu Peta sudah seharusnya juga mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang meningkatkan kualitas hidup kita.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perubahan usia minimal pernikahan yang diatur dalam UU Perkawinan terbitan 44 tahun silam.
Budaya antikorupsi, dan nilai-nilai integritas akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Perlu pendekatan yang pas untuk itu.
Pemalsuan e-KTP adalah kriminalitas biasa. Namun ketika terjadi di tahun politik, eksesnya bisa sangat besar.
Pemerintah akan membentuk badan legislasi untuk mengatasi obesitas dan tumpang tindih peraturan. Fungsi itu tak berbeda dengan tugas Direktorat Jenderal Perundang-undangan.
Banyak pihak menilai praktik-praktik korupsi dan kolusi masih terjadi karena setiap partai politik membutuhkan biaya besar. Bila negara turut saweran, mungkinkah korupsi berkurang?
Indonesia menjadi negara tertinggi kedua untuk kematian penderita AIDS dan berada di peringkat ketiga tertinggi untuk jumlah pengidap HIV di kawasan Asia Pasifik.
Ketimbang sekadar aturan yang lebih bersifat kosmetik saja, publik menantikan gambaran yang menyeluruh rencana aksi pemerintah untuk mencapai target pengurangan dan pengelolaan sampah.
Sikap maskapai itu menentang kewenangan lembaga yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan, yang bisa menggoyahkan kepastian hukum. Terlepas dari itu, KNKT seharusnya tidak gentar atau berkompromi dengan ancaman gugatan semacam itu.
Kondisi sepak bola nasional menggambarkan kondisi masyarakat setempat.