Hak angket, hanya dijadikan pintu masuk DPR untuk melemahkan KPK. Materi pansus berkembang sampai posisi KPK dalam criminal justice system.
Membuat sekolah menjadi kian seragam, bahkan menyerupai sistem kerja kantoran, rasanya bukan jawaban.
Penembakan yang menewaskan Italia dan Davidson, mengharuskan polisi lebih tegas mengawasi peredaran senjata api.
Lima lembaga pemeringkat menyatakan Indonesia layak investasi. Ke mana investasi asing akan mengalir?
Karena sudah menjadi kebiasaan, rangkap jabatan komisaris BUMN oleh pejabat pemerintah dianggap seolah aturan. Padahal praktek itu bisa melanggar UU.
Sejumlah langkah pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak ditunda dan diubah. Pemerintah terkesan hanya bernafsu besar yang membuahkan kegaduhan belaka.
Problem konten negatif di media sosial memang harus melibatkan juga perusahaan penyedia layanannya. Tapi penutupan media sosial adalah jalan yang absurd.
Sebagian besar PNS tidak memiliki kompetensi khusus selain bidang administrasi. Perlu program komprehensif untuk menambah dan meningkatkan kompetensi ASN/PNS.
Ada gagasan agar rektor dipilih oleh presiden. Bentuk kegugupan pemerintahkah?
Ekspose yang luas dan pembiaran terhadap persekusi bisa menjadi kombinasi yang mematikan. Perlawanan terhadapnya tak bisa diserahkan kepada masyarakat saja.
Karena sudah sedemikian berpengaruh dalam kehidupan kita, sudah seharusnya Internet bersih dari kabar bohong dan ujaran kebencian.
Terdesaknya kelompok ISIS di Filipina Selatan harus membuat kita waspada untuk mencegah pelarian memasuki wilayah Indonesia.
Penambahan kursi anggota DPR, maupun pimpinan DPR, DPD dan MPR lebih ersinggungan dengan kepentingan politisi dan partai ketimbang kepentingan masyarakat.
Revisi undang-undang pemberantasan terorisme harus dilakukan secara cermat agar tidak memberi ruang bagi pelanggaran hak asasi manusia.
OTT yang dilakukan oleh KPK menunjukkan gosip yang selama ini dibicarakan orang itu benar: opini WTP dari BPK bisa dipesan. Masihkah BPK bisa dipercaya?
