PILPRES 2019

Penutup Prabowo-Sandiaga: Lipatgandakan gaji

IKHTISAR

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Antara Foto /Sigid Kurniawan
  1. Penutup Prabowo-Sandiaga: Lipatgandakan gaji

    Kepastian hukum dan penegakkan hukum, institusi hukum, terutama hakim jaksa dan polisi adalah prasyarat negara yang berhasil. Untuk itu, jika kami menerima mandat rakyat, hal ini akan kami perkuat dan perbaiki. Kami akan bicara yang realistis. Kami ingin bicara penyelesaian akar masalah. Kami melihat ini masalah bangsa. Kami bertekad menghentikan kebocoran, meningkatkan tax ratio. Selama ini kekayaan kita bocor. Ini salah kita bersama, salah kita semua. Kita perbaiki, kita lipatgandakan gaji hakim.

  2. Jokowi-Ma'ruf: kami tidak punya rekam jejak diktator

    Pasangan Jokowi-Ma'ruf menyampaikan pernyataan penutupnya dengan singkat: "Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. kami tidak punya rekam jejak sebagai diktator, pelanggar HAM, kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan dan korupsi."

    Jokowi-Ma'ruf berjanji akan mempertaruhkan jabatannya untuk memperbaiki bangsa ini. "Kami ingin bekerja".

  3. Jumlah bakal caleg DPRD mantan napi koruptor

    Pada tanggal 25 Juli 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis daftar nama-nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diidentifikasi sebagai mantan terpidana kasus korupsi. Totalnya sebanyak 199 orang yang tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten dan 12 kota.

    Dari hasil identifikasi tersebut, mantan narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) paling banyak didaftarkan oleh Partai Gerindra dan Partai Golkar masing-masing mendaftarkan 27 mantan napi kasus korupsi. Partai Berkarya 16 orang, Partai Demokrat dan Partai Hanura masing-masing 15 orang. Sedangkan 1 orang bacaleg tidak diketahui asal partainya. Mereka didaftarkan oleh partai sebagai bacaleg anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota periode 2019-2024.

  4. Jokowi dan Prabowo beda suara soal caleg mantan koruptor

    Jokowi: Anda menilai Korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Walau saya tak setuju. Tapi menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) Partai anda yang paling banyak mencalonkan caleg mantan koruptor. Padahal yang tanda tangan itu Ketua Umum. Berarti anda yang tanda tangan?

    Prabowo: Itu mungkin ICW. Tapi saya sendiri belum dapat (laporan tersebut). Saya kira itu sangat subjektif. Saya seleksi (para caleg tersebut). Kalau ada bukti, silakan laporkan. Ada tuduhan, silakan. Jangan kita saling menuduh partai kita masing-masing. Saya jamin jika ada anggota partai yang korupsi, saya sendiri yang akan menjebloskannya ke penjara.

    Jokowi: Yang saya maksud adalah mantan koruptor. ICW memberi data jelas sekali, ada 6 (caleg Gerindra yang mantan koruptor). Penandatangan adalah Ketua Umum dan Sekjen.

    Prabowo: Kita demokrasi, kita umumkan saja. Kalau rakyat tak mau pilih silakan. Kalau kasusnya sudah proses dan hukum mengizinkan, dan rakyat menghendaki bisa, mungkin korupsinya tak seberapa.

  5. Jokowi: menteri beda pendapat itu biasa

    Calon Presiden Prabowo Subianto menanyakan kepada Joko “Jokowi” Widodo perihal perbedaan data impor beras yang kerap diutarakan jajaran kabinet.

    “Yang membingungkan kami, bahwa di antara menteri Bapak banyak yang berseberangan. Ada yang bilang beras cukup, ada lagi yang mau impor beras,” tanya Prabowo.

    Jokowi menanggapi dengan menjawab perbedaan pendapat di antara kabinet adalah hal yang biasa.

    “Saya kira dalam pemerintahan, dinamika itu ada. Di rapat saya juga sering persilakan menteri berdebat. Tapi, kalau sudah diputuskan, ya harus dijalankan,” tegas Jokowi.

    Menurut Jokowi, perbedaan pendapat itu adalah sebuah hal yang baik. Karena hal itu bakal memacu semua pihak untuk saling mengontrol, mengecek, dan mengawasi

  6. Mengakali tumpang tindih hukum ala Jokowi-Ma'ruf

    Calon wakil presiden dari kubu lawan, Sandiaga S Uno, melemparkan tanya kepada Jokowi-Ma'ruf terkait kepastian hukum untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan juga investasi di Indonesia.

    Menjawab tanya itu, Jokowi mengaku akan melakukan revisi undang-undang (UU) yang menghambat berkembangnya investasi dan UKM di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga tak ragu memperbaiki kualitas aparat-aparat yang tidak memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat.

    "Karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara bisa melindungi rakyat, memberi kepastian kepada investasi dan dunia usaha. Hukum juga tidak tebang pilih, dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tentram dan nyaman," sebut Jokowi.

    Untuk program ke depan, Jokowi-Ma'ruf bakal melanjutkan reformasi di bidang hukum dengan salah satunya melakukan penataan regulasi, menghilangkan aturan tumpang tindah, dan membuat satu peraturan yang berkualitas.

    "Intinya memudahkan rakyat," timpal Ma'ruf.

  7. Kenaikan gaji PNS menurut masa presiden

    Capres Prabowo Subianto menilai akar masalah birokrasi yang korup adalah penghasilan PNS yang kurang dan tak realistis. Jika terpilih menjadi presiden, ia berjanji akan memperbaiki kualitas kehidupan PNS dengan menaikkan gaji.

    Dalam sejarah pemerintahan pasca Orde Baru, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat yang paling sering menaikkan gaji PNS. Dalam 10 tahun (2 periode), SBY telah sembilan kali menaikkan gaji PNS. Jika persentase kenaikan gaji tersebut diakumulasi totalnya mencapai 143 persen.

    Semasa Gus Dur menjabat sebagai presiden, ia telah menaikkan gaji PNS hingga 270 persen atau hampir tiga kali lipat pada tahun 2001. Sementara, Presiden Joko Widodo baru satu kali menaikkan gaji PNS dengan besaran hingga 6 persen.

  8. Jokowi menilai Prabowo tak konsisten

    Jokowi: visi misi anda menyebut setiap kebijakan akan memprioritaskan perempuan. Tapi dalam struktur kepengurusan partai anda, semuanya laki-laki. Bagaimana menjawab inkonsistensi ini?

    Prabowo: Partai kami partai muda, baru 10 tahun. Saat disusun, kami memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau muncul. Bener yang bapak sebut. Tapi wakil ketua umum ada Rachmawati Soekarnoputri. Ada sayap Perempuan Indonesia Raya. Ada caleg, kami mendekati 40 persen caleg perempuan. Kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak.

    (Jokowi merespons dengan kiprahnya memilih perempuan dalam kabinetnya)

    Sekarang masyarakat menilai justru menunjukkan suatu kerugian besar bagi bangsa. Menurut saya, jangan permasalahkan orangnya, tapi kebijakan yang mereka hasilkan. Bukan soal perempuan, tapi kalau output kita bisa berdebat lagi. Tak hanya perempuan, tapi juga cakap dan tak memberatkan rakyat.

  9. Strategi Capres 02 dalam deradikalisasi

    Apa strategi anda mencegah radikalisme dan deradikalisasi?

    Prabowo: Banyak teroris adalah penyusupan dari luar negeri. Terorisme dalam negeri karena ketidakadilan dan keputusasaan. Mereka merasa tersakiti, sehingga bisa dipengaruhi oleh paham radikal dan kekerasan. Kami sangat mendukung deradikalisasi.

    Jika kami pimpin, kami akan investasi besar dalam pendidikan dan kesehatan, untuk membantu rakyat yang paling miskin. Pesantren, madrasah, guru, kapasitas dan kualitas hidupnya. Sehingga yang mempengaruhi pendidikan, agar tak putus asa, tak merasa benci dan tersakiti.

    Sandiaga: Kami lihat program deradikalisasi. Program kontra ideologi, kontra propaganda. Banyak masyarakat yang tak cerah masa depannya terpapar ideologi. Kami akan lihat peta di mana ideologi ini timbul, Kami harus hadir kepada mereka.

  10. Ma'ruf Amin: terorisme itu merusak

    Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Ma'ruf Amin sepakat bahwa terorisme perlu diberantas sampai ke akar-akarnya.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan bahwa terorisme bukan jihad, oleh karenanya haram dilakukan. "Bahkan, Alquran menyebut terorisme termasuk perbuatan yang merusak," sebut Ma'ruf.

    Ada dua cara yang akan dilakukannya dalam memberangus terorisme, yakni pencegahan dan penindakan. Ke depannya, pasangan ini berjanji akan mengedepankan program-program pencegahan terorisme (kontra-radikalisme) untuk menekan paham radikal dan intoleransi.

    "Selain itu program deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang terpapar," sambung Ma'ruf.

  11. Membersihkan birokrasi dari korupsi menurut Prabowo-Sandiaga

    Birokrasi ujung tombak negara untuk memenuhi hak warga. Pembenahan birokrasi adalah upaya memberantas korupsi. bagaimana memberantas korupsi dari birokrasi?

    Prabowo:

    "Akar masalah adalah penghasilan PNS itu kurang dan tak realistis. Kalau saya yang pimpin, akan saya perbaiki kehidupan PNS. Saya akan tingkatkan tax ratio, saya akan kembalikan dari 10 persen ke 16 persen. Berarti Indonesia akan dapatkan AS $ 60 miliar. Saya tingkatkan gaji mereka, jamin kebutuhan dia, jika masih korupsi kita tindak. Mungkin kita tempatkan di pulau terpencil suruh tambang pasir. Tak masuk akal, pejabat penting tapi gajinya kecil. Tapi kita awasi dengan senjata, pengawas, inspektorat.

    Kami akan akan perkuat KPK. Bikin KPK di daerah, tambah anggaran.

    Sandiaga:

    "Benahi aset negara. Jika dicatat dengan baik maka akan sulit dikorupsi."

  12. Politik berbayar menurut Jokowi

    Jokowi punya pendapat, untuk menghindari politik berbayar bisa dimulai dengan penyederhanaan sistem, terutamanya dalam sistem kepartaian.

    "Supaya pejabat tidak terbebani dan pemilu menjadi murah," ucapnya.

    Selain penyederhanaan sistem, dalam sistem rekrutmen perlu dilakukan dengan basis kompetensi, bukan finansial atau nepotisme. Sistem ini harus berlaku juga dalam proses rekrutmen pejabat birokrasi.

    "Rekrutmen dilakukan dengan transparansi, sederhana, dan jelas," sambung Jokowi.

    Sementara Prabowo menilai, salah satu cara untuk menekan politik berbayar adalah dengan meningkatkan penghasilan pejabat publik. Menurutnya, banyak gaji pejabat publik yang begitu kecil, apalagi dengan tanggung jawab daerah yang luas.

  13. Hak penyandang disabilitas sudah dilindungi UU

    Calon presiden Joko "Jokowi" Widodo memastikan bahwa hak penyandang disabilitas saat ini sudah dilindungi oleh undang-undang yang diterbitkan pemerintahannya, tiga tahun silam.

    "Sejak ada UU, paradigma terhadap kaum ini saya lihat sudah berubah. Paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak," sebut Jokowi.

    Selain menerbitkan UU, selama memimpin, pemerintahannya juga telah mengupayakan pemberian fasilitas-fasilitas ramah disabilitas, baik untuk pekerjaan, perumahan, hingga fasilitas umum--meski baru dimulai di beberapa kota.

    "Berkaitan dengan kesetaraan, bisa saya beri contoh. Pada Asian Paragames 2018 kami juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games," ucapnya.

    Ma'ruf pun menimpali, yang paling penting adalah membangun budaya masyarakat yang saling memberikan penghormatan kepada semua kelompok, "menyamakan perlakuan, baik untuk difabel maupun bukan."

  14. Presiden tidak memiliki kewenangan intervensi hukum

    Dalam sesi debat mengenai hukum, HAM, korupsi dan terorisme, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, presiden merupakan Chief Law Enforcement Officer atau penanggungjawab pelaksanaan dan penegakan hukum.

    Cek fakta:

    Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dibatasi kekuasaan dan kewenangannya dalam penegakan hukum. Meskipun dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 disebutkan presiden memegang kekuasaaan pemerintahan, tidak berarti kekuasaan pemerintahan itu hanya dibatasi pada ruang lingkup urusan-urusan pemerintahan.

    Dalam UU Kepolisian dan UU Kejaksaan, kepolisian dan kejaksaan merupakan bagian dari institusi pemerintahan yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Presiden memiliki hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan kapolri dan Jaksa Agung, tetapi tidak berarti selalu identik presiden dapat mengintervensi proses hukum di wilayah penyidikan dan penuntutan, baik dalam institusi kepolisian, kejaksaan, maupun KPK dalam ranah independensi dan equality before the law.

    Indonesia adalah negara yang menganut konsep pemisahan kekuasaan atau Separation of Power (Trias Politica) bahwa kekuasaan tidak boleh dipusatkan pada satu struktur kekuasaan politik, tetapi harus terpisah dari lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika memiliki pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

    Dalam UUD 1945 sudah tertera tugas dan kewenangan presiden. Yakni, presiden hanya diberikan hak prerogatif dalam memberikan grasi. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. Akan tetapi presiden sama sekali tidak mempunyai kewenangan ikut campur tangan dalam proses penegakan hukum.

  15. HAM di mata Prabowo-Sandiaga

    Indonesia negara beragam. Tapi masih ada diskriminasi dan persekusi. Apa strategi anda mengatasi masalah ini?

    Prabowo menyatakan dalam sistem bernegara, seorang kepala negara adalah kepala eksekutif, jadi presiden adalah petugas penegak hukum tertinggi. Maka, dia akan menatar seluruh aparat penegak hukum, akan menegaskan tak boleh diskriminasi dalam perbedaan suku, agama, etnis atau apapun. Aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. "Kalau ada yang menyimpang saya pecat," kata Prabowo.

    Sandiaga menceritakan, menemukan kisah yang membuat miris. Najib, seorang nelayan di Karawang, beliau mengambil pasir dan dipersekusi dan tak terpantau. Hanya yang besar-besar saja. Sedangkan kasus kecil tak ditangani dengan baik. Di bawah kami hukum ditegakkan untuk orang kecil. Jangan hukum dipakai untuk memukul lawan dan melindungi lawan. Supremasi hukum harus ditegakkan. "Kami akan tegakkan hukum. Adil makmur bersama kami," kata Sandiaga.

    Menurut Sandiaga HAM bagi rakyat kecil adalah mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka ingin membuka lapangan kerja. Rakyat berjuang mendapatkan hidup yang layak.

  16. Jokowi: urusan hukum jangan grasak-grusuk

    Debat memanas. Kubu Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga saling serang pendapat. Perdebatan dimulai dari pertanyaan seputar penindakan hukum dan HAM.

    Jokowi mengatakan, segala prosedur penindakan hukum tak berarti pelanggaran HAM. "Penangkapan tersangka mungkin memang melanggar kebebasan seseorang, namun di sisi lain hal itu untuk melindungi hak masyarakat luas," tegas Jokowi.

    Jika ada penindakan hukum yang melanggar prosedur, sambung Jokowi, maka ada mekanisme yang seharusnya bisa kita tempuh, salah satunya melalui lewat praperadilan.

    Jawaban Jokowi dibalas Prabowo. Menurutnya, pemerintah saat ini masih berat sebelah. Prabowo mencontohkan kasus deklarasi dukungan kepala daerah di Jawa Timur untuk kubunya.

    Menurut Prabowo, saat ini kepala daerah itu ditahan, sebaliknya, kepala daerah lain yang mendukung Jokowi tetap bisa melenggang bebas.

    Jokowi pun menanggapi, "Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur dan mekanisme yang bisa kita lakukan."

    Calon petahana ini pun meminta tim Prabowo untuk menyampaikan bukti-bukti ke penegak hukum, "Jangan grasak-grusuk. Seperti saat jurkam yang mengaku dipukuli tak tahunya operasi plastik."

  17. Komitmen Prabowo soal hukum yang tumpang tindih

    Banyak peraturan perundangan tak harmonis dan tumpang tindih. Apa strategi Prabowo-Sandiaga menyelesaikan masalah tersebut?

    Prabowo menyatakan akan memberdayakan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional). Kami akan perkuat pakar hukum terbaik. Peraturan hukum perlu penyelarasan. Sehingga tak tabrakan. Ini sulit tapi harus dilakukan supaya hukum bekerja.

    Sandiaga menyatakan akan menampung partisipasi publik. Mereka akan melibatkan ahli dari universitas dan pemerintah. Ada hukum yang berasal dari Pemerintah daerah dan DPRD. Pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan bertanggung jawab. Sehingga keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat.

    Hukum membuka peluang berinvestasi. Negeri ini masih menyiasakan masalah. Lapangan kerja masih bermasalah. Kepastian hukum akan meningkatkan investasi. Lapangan kerja akan terbuka. Kami berkomitmen.

  18. Penegakan hukum Indonesia nomor tiga di Asean

  19. Visi Indonesia Menang Prabowo-Sandiaga

    Visi 'Indonesia Menang'. Prabowo menyatakan, sekarang mereka merasakan beberapa indikator Indonesia dalam kondisi tidak menguntungkan. Ada 30 negara yang berhasil, 30 negara tidak berhasil, dan sisanya ada di antara keduanya. Ciri negara yang berhasil adalah swasembada pangan, swasembada bahan, air bersih.

    Untuk itu, lembaga negara harus kuat. Hakim dan polisi harus baik. Tak boleh diragukan integritasnya. Untuk masalah korupsi, HAM, dan terorisme, mereka ingin menyelesaikan dari muara masalah. "Muaranya kita harus cukup uang untuk hidup," kata Prabowo. Agar semua penegak hukum tak tergoda oleh sogokan.

    Menurut mereka, akar masalah harus dimulai dengan mengggaji hakim jaksa dan polisi dengan hebat. "Kita harus kuasai sumber daya ekonomi," ujarnya. Dengan lembaga yang kuat maka bisa memunculkan hukum untuk semua, bukan untuk orang kuat dan orang kaya. Keadilan untuk semua, kemakmuran untuk semua.

    Sedangkan Sandiaga menyatakan, ia menginginkan hukum yang tak tebang pilih. Hukum yang memberi kepastian sehingga membuka lapangan ekonomi. Menghadirkan keadilan. Insya allah

  20. Visi dan misi Jokowi-Ma'ruf

    Calon petahana Joko "Jokowi" Widodo bersama Ma'ruf Amin menyampaikan visinya dengan sebutan "Indonesia Maju".

    "Kami menawarkan optimisme dan masa depan indonesia yang berkeadilan. Semakin maju dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM semakin baik," sebut Jokowi.

    Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tapi juga pemenuhan hak ekonomi dan budaya menjadi pilihan Jokowi untuk mewujudkan visinya.

    Bentuk-bentuknya antara lain pemberian akses pendidikan, lahan, permodalan, sampai pembangunan. "Ini adalah bagian dari pemenuhan HAM yang paling dasar," tegas Jokowi.

    Jokowi pun mengakui bahwa saat ini pemerintah masih memiliki beban HAM berat pada masa lalu. Menurutnya, penyelesaian persoalan itu tidak mudah karena memiliki kompleksitas hukum dan pembuktian yang jauh karena terjadi pada masa lampau.

    "Tapi kami tetap berkomitmen menyelesaikan masalah ini," sambungnya.

    Untuk memenuhi visi itu, Jokowi mengatakan negara harus didukung sistem yang adil melalui reformasi kelembagaan dan penguatan manajemen hukum.

  21. Pemilih bisa jadikan debat sebagai referensi

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berpesan kepada pemilih untuk menjadikan momen debat capres dan cawapres sebagai momentum yang bisa digunakan sebagai referensi pada hari pencoblosan, April 2019.

    Arief mengatakan, debat perdana ini adalah momen bersejarah. Sebab, untuk pertama kalinya debat digelar dalam agenda Pilpres yang berbarengan dengan Pileg.

    "Malam ini akan membahas tentang hukum, yang meliputi terorisme, HAM, dan korupsi," sebut Arief.

    Dirinya pun berharap dua pasangan calon menyajikan debat yang bermanfaat bagi pemilih. "Debat itu biasa. Debat yang bermanfaat, pemilih berdaulat, negara kuat," tandasnya.

  22. Ruang debat bernuansa ungu

    Suasana menjelang debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
    Suasana menjelang debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id
    Para jurnalis foto dan televisi mendapat tempat di bagian belakang ruang debat atau di belakang para tamu undangan yang menghadap panggung.
    Para jurnalis foto dan televisi mendapat tempat di bagian belakang ruang debat atau di belakang para tamu undangan yang menghadap panggung. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id
  23. Dua pasangan calon sudah di lokasi

    Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden telah tiba di lokasi debat, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    Pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf datang pukul 19.33 WIB mengenakan seragam putih, sementara pasangan Prabowo dan Sandiaga telah tiba sejak pukul 18.59 WIB. Keduanya kompak berjas dengan dasi merah dan peci. Saat tiba, keduanya berpose dua jari.

    Dalam unggahan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Prabowo menyempatkan foto bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani.

  24. Jokowi-Ma'ruf salat bersama di Istana Merdeka

    Jokowi-Ma'ruf salat bersama di Istana Merdeka, Jakarta
    Jokowi-Ma'ruf salat bersama di Istana Merdeka, Jakarta | Beritagar.id /Istimewa

    Pasangan calon nomor urut 1, Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, meluangkan waktu untuk salat dan berdoa bersama di Istana Merdeka, Jakarta, sebelum menuju ke Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    "Intinya sudah mantul (mantap betul)," ujar Jokowi usai melaksanakan salat bersama.

    Pernyataan serupa juga diungkapkan Ma'ruf Amin, "Saya ikut Pak Jokowi."

    Salat dan doa bersama ini turut diikuti Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Kading, mengatakan rombongan Jokowi-Ma'ruf akan langsung bergerak ke Bidakara usai salat Magrib.

  25. Pengamanan meliputi 4 ring

    Polri bersama TNI sudah menyiapkan empat ring pengamanan arena debat capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Pihak keamanan berkekuatan 5.256 personel gabungan sudah membuat sekat untuk dua kubu pendukung di luar arena utama debat.

    Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menjelaskan ring 1 akan menjadi wewenang Paspampres karena di dalamnya ada Presiden Joko "Jokowi" Widodo, capres petahana. Paspampres menggunakan sandi Pengamanan Waskita di ring 1 dan hanya undangan yang boleh masuk ke area ini.

    Sedangkan ring 2 akan menjadi wilayah koordinasi TNI-Polri, termasuk Paspampres. Adapun ring 3 adalah wilayah luar gedung hotel yang menjadi tanggung jawab Polri. Ini termasuk area parkir kendaraan.

    Lantas ring 4 atau terakhir adalah jalur escape bagi VVIP meliputi darat, udara, dan jalur menuju rumah sakit.

  26. Mahasiswa minta debat capres digelar di kampus

    Aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan area debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
    Aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan area debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). | Muhammad Nur Rochmi /Beritagar.id

    Sekitar 30 mahasiswa yang menamakan diri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia mengelar unjuk rasa di depan Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/219). Mereka menuntut debat capres-cawapres digelar di kampus.

    Dalam aksinya, seperti dilaporkan jurnalis Beritagar.id, Muhammad Nur Rochmi, para pengunjuk rasa mengenakan tas kresek hitam sebagai penutup wajah.Menurut orasi koordinator lapangan, Erfan Kurniawan, tas kresek itu menunjukkan wajah demokrasi Indonesia.

    Menurut Erfan, debat bukan milik elite dan bukan acara yang tak bisa dijamah masyarakat. Maka mereka minta debat digelar di kampus. "Sebab debat adalah kultur kampus," ujarnya.

    Erfan mengklaim, pihaknya sudah melayangkan dua kali permintaan resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar debat capres di kampus. "Tapi ditolak," kata dia. Itu sebabnya Erfan berencana menggelar demo lanjutan di kantor KPU, Jakarta Pusat, besok (18/1).

  27. Ma'ruf Amin pakai sarung, Prabowo-Sandi pakai jas

    Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin, bakal mempertahankan sarung khasnya dalam debat perdana capres-cawapres malam ini, Kamis (17/1).

    Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan gaya pakaian Jokowi dan Ma'ruf bakal konsisten dengan yang dikenakan sehari-hari. Sebab mereka ingin menampilkan sosok otentik dari keduanya. Sarung merupakan khas Ma'ruf Amin sebagai ulama sejak lama. Biasanya, sarung dipadukan dengan balutan jas dan sorban yang dikalungkan.

    Sementara cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengatakan pakaian yang akan dikenakannya bersama Prabowo dalam debat nanti malam sama dengan pakaian di surat suara.

    Di surat suara yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo - Sandiaga mengenakan setelan jas hitam, dasi merah, dan kopiah hitam.

  28. Pendukung dua kubu sudah memadati lokasi debat

    Dua orang pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
    Dua orang pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin. | Ronna Nirmala /Beritagar.id
    Para pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
    Para pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. | Ronna Nirmala /Beritagar.id

    Agenda utama debat di Hotel Bidakara, Jakarta, baru dimulai pada pukul 20.00 WIB. Namun, para pendukung capres-cawapres nomor urut 01, Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, sudah memadati lokasi. Misalnya, Teman Jokowi asal Jakarta.

    Babeth, salah seorang anggota tim relawan Teman Jokowi, mengatakan sudah tiba di lokasi sejak pukuk 15.00 WIB. Kepada reporter Beritagar.id, Ronna Nirmala, Babeth mengaku datang bersama 100 orang rekannya dan ingin menyaksikan debat langsung dari lokasi.

    Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pun tak mau kalah. Bang Japar, kelompok pendukung Prabowo dan Sandiaga, hadir dengan pakaian serba hitam, lengkap dengan aksesoris peci, kalung, dan cincin, sejak pukul 16.00 WIB.

    "Kita dukung Prabowo-Sandi jadi presiden,” teriak Pedro, salah seorang anggota Bang Japar.

    Dua kubu pendukung ini saling beradu nyanyian di halaman Hotel Bidakara. Hujan yang sempat turun tidak menyurutkan semangat mereka. Suasana tetap kondusif.

    Tetapi para pendukung ini tidak dijamin bisa masuk ke dalam ruang debat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyediakan 100 undangan untuk masing-masing pasangan calon. Mereka yang tidak bisa masuk menyaksikan debat dapat menonton bersama di lapangan tenis di belakang Gedung Bidakara.

  29. SBY absen dari debat perdana

    Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak akan menghadiri debat perdana yang berlangsung malam nanti Kamis (17/1).

    Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengatakan kehadiran SBY akan digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

    "Diwakilkan. Jadi nanti Pak SBY diwakilkan Mas AHY," ujar Sudirman dilansir dari CNNIndonesia.com.

    Meski absen, Sudirman mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat itu telah memberi banyak arahan penting ke Prabowo dan Sandiaga.

  30. Moderator dan enam panelis

    Debat perdana capres-cawapres 2019 akan dipandu oleh dua orang moderator; Ira Koesno dan Imam Priyono. Ira adalah mantan penyiar berita Liputan 6 SCTV dan Imam merupakan pembawa acara TVRI.

    Bagi Ira, ini adalah tugasnya keduanya dalam acara debat politik resmi. Debat pertamanya adalah ketika Pilkada DKI 2017.

    Bakal terlibat pula enam orang panelis yang memiliki keahlian ilmu dalam hal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme sesuai cakupan isu debat perdana. Enam orang panelis tersebut adalah Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung; Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik; Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana; Ahli Tata Negara Margarito Kamis; dan Bvitri Susanti, akademisi sekaligus praktisi hukum.

  31. Enam segmen debat perdana

    Debat perdana Capres-Cawapres 2019 digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (17/1/2019) malam WIB. Menurut siaran pers Komisi Pemilihan Umum (KPU), debat akan dimulai pada pukul 20.00 WIB dan berakhir pada sekitar pukul 22.00 WIB.

    Debat perdana dari lima ronde ini akan membahas isu hukum dan hak asasi manusia (HAM), korupsi, serta terorisme. Debat akan dibagi ke dalam enam segmen.

    • Segmen pertama: pemaparan visi misi. Masing-masing pasangan calon (paslon) akan menyampaikan selama 23 menit.
    • Segmen kedua dan ketiga: pertanyaan terbuka. Mekanismenya; moderator akan menanyakan satu isu dari setiap tema kepada paslon. Masing-masing paslon tidak diperkenankan menanggapi jawaban rivalnya. Durasi segmen ini 31 menit.
    • Segmen keempat dan kelima: Masing-masing paslon saling bertanya. Setiap jawaban boleh ditanggapi atau dibantah. Durasi 26 menit.
    • Segmen keenam atau terakhir: Masing-masing paslon menyampaikan pernyataan penutup. Durasi 11 menit.
    BACA JUGA
    Tanya Loper Tanya LOPER
    Artikel terkait: SPONSOR