PILPRES 2019

Kemesraan Jokowi dan Prabowo di penutupan debat

IKHTISAR

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan usai mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan usai mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Antara Foto /Hafidz Mubarak A
  1. Kemesraan Jokowi dan Prabowo di penutupan debat

    Nilai persahabatan dan ajakan untuk tidak bermusuhan dalam perbedaan disuarakan oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pidato penutupan Debat ke-4 Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

    "Melalui debat malam ini mungkin kita banyak perbedaan pendapat, namun kita jangan pernah lupa bahwa yg terpenting bukanlah tentang debat, melainkan masa depan dan kesejahteraan indonesia. Juga tentang mengayomi dan menyayangi rakyat indonesia, mencarikan solusi bagi persoalan negara ini," tutur Jokowi.

    "Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda dan sering rantainya putus. Tapi percayalah kepada saya, rantai persahabatan kita ... takkan pernah putus."

    Saat menyampaikan pidato penutupannya, Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya dan Jokowi memang bersahabat walau dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat.

    Hadirin tertawa riuh ketika Prabowo menyatakan bahwa ia bersuara keras karena setengah Banyuwangi--yang disebutnya "Batak-nya Jawa"--dan Minahasa, sementara Jokowi berasal dari Solo yang berbahasa lebih halus.

    Walau demikian, Prabowo sempat mengingatkan kembali kepada Jokowi untuk berhati-hati terhadap orang di sekitarnya yang "ABS" (asal bapak senang).

    "Terlalu banyak, pak, ABS... (yang berkata) bagus, pak ... bagus, pak. Tapi saya juga yakinkan bapak, saya tetap bersahabat," ujarnya.

    "Jadi, kitapun tidak akan putus persaudaraan kita. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama. Biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita."

    Debat keempat Pilpres 2019 pun berakhir dengan didendangkannya lagu "Kemesraan" karya Iwan Fals oleh biduanita Rosa dan rekan-rekannya.

  2. Prabowo: Indonesia harus dihormati di kawasan

    Jokowi: Di bidang politik luar negeri, pertanyaan saya apa pandangan Bapak mengenai konflik di Rakhine State?

    Prabowo: Jadi kita prihatin dengan apa yang terjadi kepada masyarakat Rohingya, PBB sudah ditegur berkali-kali pemerintah Myanmar. Kita ada masalah, karena kita terikat dalam perhimpunan ASEAN. ASEAN selalu mengutamakan kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing negara.

    Tapi kalau PBB sudah menduga ada genosida atau ethnic cleansing, ini mengusik kita. Kita perlu menggunakan pengaruh kita. Kita bersahabat dengan Myanmar, tapi kita perlu meminta mereka menghentikan perlakuan tak adil kepada Rohingya.

    Tapi sekali lagi, bobot kita selalu dinilai kalau tidak bisa mengurus rakyat sendiri. Kalau masih ada rakyat yang miskin, kok bantu negara lain. Kedua, kalau tidak punya kekuatan ya kita hanya bisa memberi saran.

    Jokowi: Konflik di Rakhine State sudah lama dan sulit mencari solusinya. Tetapi, Alhamdulillah kita diberi kepercayaan oleh Sekjen PBB (Antonio Guterres) untuk menjembatani agar ada dari tim kita untuk melihat langsung kondisi di sana. Menteri Luar Negeri kita sudah ke sana. Saya juga sudah ke Cox’s Bazaar melihat lebih dari 1 juta pengungsi hidup dalam keadaan yang mengkhawatirkan.

    Prabowo: Sekali lagi saya menegaskan di sini, kalau kita menjadi mediator itu baik-baik saja. Kita menjadi nice guy, untuk mendamaikan. Saya mengakui itu prestasi. Tetapi saya kembali menganggap ada hal yang mungkin Bapak tidak rasakan bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati.

    Karena mereka tahu, Indonesia utang banyak, mata uang lemah, impor pangan. Di mana kita dihormati? Kita tidak dihormati komunitas ASEAN. Begitu juga dengan wartawannya. Kalau mau jadi nice guy, monggo. Tapi saya mau berjuang Indonesia dihormati dan berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak akan impor makanan dari luar negeri. Itu Prabowo-Sandi.

  3. Beda pandangan soal investasi asing di bandara dan pelabuhan

    Joko "Jokowi" Widodo dan Prabowo Subianto berbeda pandangan tentang masuknya investasi asing ke dalam pengelolaan bandar udara dan pelabuhan di Indonesia.

    Jokowi menyatakan bahwa karena anggaran terbatas, tak mengapa mengundang asing untuk berinvestasi pada bandara dan pelabuhan. "Menyangkut kedaulatan, saya tidak akan memberikan 1 cm pun kedaulatan ke negara lain. Tapi ini berbeda, investasi dilakukan di sebuah negara. Negara lain pun melakukannya, tidak pernah ada masalah," paparnya.

    Hal terpenting, sambungnya, adalah pemerintah terlibat dalam pengelolaan di dalamnya, di dalam manajemennya.

    Sementara Prabowo bersikukuh bahwa pelabuhan dan bandara bukan semata masalah ekonomi, tetapi masalah keamanan nasional. Oleh karena itu memberikan pengelolaannya kepada pihak asing akan melemahkan keamanan negara.

    "Kami tidak bisa kalau (bandara dan pelabuhan) dikuasai asing. Itu adalah hal yang strategis dan saat menjadi tentara, saya dilatih untuk mempertahankannya sampai titik darah penghabisan," tegasnya.

  4. Mengukur kekuatan anggaran dan alutsista Indonesia

    Calon presiden petahana 01 Joko Widodo mengatakan meski persentase anggaran pertahanan Indonesia lebih kecil dari Singapura, tapi kekuatan militer Indonesia tidak kalah.

    Rancangan anggaran pertahanan 2019 sebanyak Rp108,4 triliun atau sekitar 5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, Rp2.165,1 triliun.

    Catatan The Straits Times, alokasi anggaran pertahanan Singapura adalah 30 persen dari APBN mereka atau sebanyak $15,5 triliun Singapura, sekitar Rp162,6 triliun.

    “Memang anggaran kita lebih kecil, tapi dari informasi intelligence strategist, 20 tahun ke depan, invasi negara lain ke kita tidak ada,” kata Jokowi.

    Jokowi justru menggarisbawahi keamanan dalam negeri seperti konflik. “Ini bisa membesar karena perang teknologi dari luar yang menusuk ke dalam,” katanya.

    Bagaimana sebenarnya kekuatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia? Indonesia berada pada peringkat 15 dari 136 negara di dunia per 2018, menurut Global Fire Power. Per 2018, kendaraan tempur lapis baja (armored fighting vehicle) termasuk alutsista yang paling banyak dipunya Indonesia, 1.131 buah. Kemudian, disusul bandara yang beroperasi (673 buah), tank tempur (418 buah), dan artileri tarik (356 buah).

  5. Beda pandangan Jokowi-Prabowo soal korupsi

    Jokowi: Pemerintahan digital dan melayani (dilan) sangat dibutuhkan. Apa pandangan Bapak mengenai mal pelayanan publik?

    Prabowo: Saya berpendapat bahwa sistem alat, metodologi, itu bagus, baik-baik saja. Kalau itu pelayanan publik, untuk efisiensi, saya dukung tidak ada masalah.

    Tapi inti pemerintahan adalah lembaga pemerintah harus bersih tidak boleh terjadi korupsi besar-besaran. Kalau punya segala sistem online, layanan publik satu publik, tetapi political will untuk menghilangkan korupsi tidak ada, ya tetap lembaga itu lemah.

    Lembaga pemerintahan harus efektif, tidak boleh jual beli jabatan, tidak ada sogok-menyogok. Saya kaget, ternyata pejabat pemerintah Bapak sendiri yang bicara jual beli jabatan sampai 90 persen di kementerian.

    Semua sistem itu baik, tetapi kita harus sepakat, kalau kita sakit harus berani menghadapi penyakit kita.

    Jokowi: Mal pelayanan publik kita harapkan bisa membantu pengusaha dan publik yang ingin pelayanan cepat. Online single submission (OSS) ada di daerah-daerah, menyingkat waktu perizinan. Justru dengan cara ini korupsi akan hilang karena ada transparansi dan sistem yang memagari orang-orang yang dulu sering memanfaatkan.

    Prabowo: Jadi memang kita sepakat bahwa korupsi harus diatasi. Kita paham dan mengerti bahwa sistem akan mendukung dan memperbaiki itu. Tapi, saya mempermasalahkan pada kondisi sekarang, ini yang tidak Bapak tangkap dari kondisi riil dari masyarakat. Ada suatu distrust kepada elite pemerintahan. Karena kadang-kadang, niat yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan di bawah.

    Sebagai contoh, Bapak komitmen pada demokrasi, tapi bocor di mana-mana surat yang menyebut aparat membantu salah satu kontestan dalam pemilihan umum. Saya khawatir Bapak tidak paham, banyak kepala desa masuk ke penjara. Ini bagaimana? Dengan sistem sebaik apapun kalau political will tidak berjalan, distrust akan semakin meluas.

  6. Peningkatan anggaran pertahanan belum jadi prioritas Jokowi

    Peningkatan anggaran pertahanan belum menjadi prioritas calon presiden no urut 01 Joko "Jokowi" Widodo, setidaknya dalam 5 tahun ke depan jika ia terpilih kembali. Demikian dipaparkan capres petahana menjawab pertanyaan capres no urut 02 Prabowo Subianto dalam segmen pertama debat terbuka.

    "Memang kita sekarang ini baru prioritas pada infrastruktur, lima tahun ke depan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada suatu ketika, saat ekonomi membaik, kita akan memberikan anggaran yg lebih baik kepada TNI dalam rangka membangun alutsista yang lebih baik," tutur Jokowi.

    "Kita semua pasti setuju bahwa anggaran pertahanan harus ditingkatkan, tetapi harus ada skala prioritas. sekarang skala prioritas di infrastruktur, 5 tahun ke depan pengembangan SDM, mungkin 5 tahun ketiga baru ke anggaran pertahanan."

    Apalagi, dari informasi yang didapat, menurut Jokowi, diperkirakan dalam 20 tahun ke depan belum ada ancaman invasi dari luar ke Indonesia. Malah, sambungnya, yang perlu diwaspadai adalah konflik keamanan di dalam negeri.

    Walau demikian, Jokowi menyatakan bahwa ia akan mendorong penguatan SDM TNI, terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan cyber yang sangat diperlukan pada masa depan.

    "Pemasangan radar udara di 19 titik, radar maritim di 11 titik sudah dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan Republik Indonesia," tegasnya.

  7. Prabowo: Saya lebih TNI dari banyak TNI

    Kekuatan pertahanan dalam negeri lagi-lagi menjadi kunci utama Prabowo dalam beragumentasi pada topik hubungan internasional.

    "Diplomasi tidak bisa hanya dengan menjadi mediator, itu penting, tapi ujungnya harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepentingan inti dari sebuah negara. Untuk itu, diplomasi harus di-backup kekuatan," kata Prabowo.

    Prabowo mengingatkan, sebagai bekas tentara, dirinya menduga banyak diplomat dari luar negeri yang mempelajari kekuatan dalam negeri kita. Pada intinya, menurut Prabowo diplomasi adalah demi memajukan kepentingan nasional negara melalui jalan-jalan perundingan.

    "Pak, diplomasi kalau senyum-senyum ya begitu-begitu saja. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang bisa kita buat? Bidang saya pertahanan dan keamanan. Saya tahu berapa jarak peluru tempur. Saya lebih TNI dari banyak TNI," tegasnya.

  8. Jokowi: gelar pasukan penting untuk unjuk kekuatan

    Capres Jokowi menilai penting sekali menggelar pasukan pertahanan dan keamanan di Indonesia, bukan Jawa sentris.

    Jokowi menyampaikan pembangunan Divisi III di Gowa, lalu komando laut angkatan di Biak, Angkatan Laut di Sorong. Selain itu, ada pula pasukan di empat titik terluar yakni Natuna, Morotai, Samleuki, dan Tia.

    Tujuan dari gelar pasukan ini kata Jokowi: "Untuk memperlihatkan daerah kita dijaga. Radar kita sudah menguasai wilayah kita. Ada 11 titik radar yang sudah menjangkau."

    Dengan penguasaan maritim, Jokowi berharap bisa memantau pintu masuk perbatasan Indonesia.

  9. Anggaran pertahanan Indonesia meningkat 0,74 persen

    Calon presiden 02 Prabowo Subianto menginginkan adanya penambahan anggaran pertahanan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Indonesia dari ancaman luar.

    Kementerian Keuangan mencatat rancangan anggaran pertahanan untuk tahun 2019 sebesar Rp108,4 triliun atau meningkat 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 realisasi anggaran untuk pertahanan sebesar Rp107,6 triliun, menurun sebesar 10,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Perhatian kita untuk anggaran ini bukan main-main,” kata calon petahana 01 Joko Widodo menanggapi Prabowo.

    Alokasi anggaran ini meliputi pengadaan barang dan jasa militer, produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), industri dalam negeri dan pengembangan pinak industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut dan udara.

    Kondisi militer Indonesia saat ini menempatkan pada peringkat 15 di dunia pada 2019 dan nomor wahid di ASEAN, menurut Global Fire Power. Indonesia mendapat skor 0,2804. Nilai 1 semakin kuat sementara nilai 0 semakin lemah.

    Meskipun begitu, alat utama sistem pertahanan Indonesia tidak selalu di peringkat atas dibanding dengan negara lain ASEAN.

  10. Prabowo: Pertahanan kita minim anggaran

    Prabowo sepakat menyatakan bahwa anggaran pertahanan Indonesia sangat kurang, tak ayal sistem pertahanannya pun sangat lemah.

    "Jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Kemana uang kita? lari ke luar negeri," katanya.

    Maka dari itu, selain memperbaiki anggaran pertahanan, dirinya berjanji juga akan membuat sistem untuk menghentikan kebocoran anggaran, mengurangi korupsi, sehingga kekayaan tak lagi lari ke luar negeri.

    "Kekayaan bangsa kalau tidak dijaga oleh pertahanan yang kuat tidak mungkin. Kita ingat ahli sejarah Yunani mengatakan the strong will do what they can, the weak will suffer," tutur Prabowo.

    Prabowo pun menambahkan, anggaran Rp107 triliun untuk pertahanan hanyalah 5 persen dari APBN atau 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal menurutnya Singapura menganggarkan sekitar 30 persen dari APBNnya atau 3 persen dari PDB untuk anggaran pertahanan negaranya.

    "Kita tidak ingin mengancam siapapun, tapi kita sangat lemah, Pak," tandas Prabowo.

  11. Pelayanan publik Indonesia masih kalah dari Singapura

    Kedua kandidat calon presiden sepakat meningkatkan pelayanan publik melalui sistem digital agar mempermudah birokrasi. Misalnya, seperti pembayaran pajak melalui elektronik superti yang diungkapkan calon petahana 01 Joko Widodo.

    World Bank merilis skor Worldwide Governance Indicators (WGI) tahun 2017 untuk menilai tata kelola pemerintah di lebih dari 220 negara yang dilihat dari enam indikator.

    Enam indikator tersebut yaitu voice and accountability (kebebasan berpendapat dan transparansi), political stability and absense of violence/terrarium (stabilitas politik dan nihilnya kekerasan atau aksi teror), rule of law (penegakan hukum), control of corruption (persepsi atas pejabat yang korup), goverment effectiveness (kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil, dan tingkat kemandirian dari tekanan politik), dan regulatory quality (kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, investasi luar negeri, dan nilai tukar).

    Dari indikator pelayanan publik, Indonesia mendapatkan skor 54,81. Artinya, pelayanan publik belum maksimal dan masih perlu perbaikan.

    Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat lima, masih kalah jauh dari Singapura yang mendapatkan skor tertinggi di semua indikator bahkan sempurna pada pelayanan publik yakni 100 poin. Menyusul Singapura di urutan selanjutnya yakni Brunei Darussalam (84,3), Malaysia (76,44), dan Thailand (66,83).

  12. Prabowo: Saya lebih baik pakai teknologi lama

    Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa dirinya lebih baik menggunakan sistem teknologi lama ketimbang mempertaruhkan hak rakyat kepada pihak luar.

    Baginya, selain pemanfaatan teknologi, political will (kehendak politik) untuk mengubah arah orientasi sistem ekonomi yang jelas. Prabowo mencontohkan, penerapan multi-kartu untuk berbagai layanan tak akan efektif kalau akhirnya tetap membebani rakyat.

    "Single identity card, satu kartu cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi besar yang beroerintasi pada kesejahteraan rakyat. Teknologi untuk apa kalau rakyat tidak sejahtera, boros dan tidak bermanfaat," ujar Prabowo.

    Kendati begitu, calon nomor urut 02 ini berjanji tetap akan mengutamakan penggunaan teknologi khususnya demi mencapai transparansi dalam pemerintahan.

    Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan menurut Prabowo adalah memperbaiki gaji-gaji aparat pemerintah.

    Caranya adalah melalui penggunaan sistem teknologi pada upaya menaikkan rasio penerimaan pajak. "Rasio pajak sudah turun 10 persen, bisa kita kembalikan jadi 16 persen," kata Prabowo.

  13. Jokowi: Bubarkan lembaga penghambat pelayanan

    Capres Jokowi menilai lembaga negara yang menghambat pelayanan perlu dibubarkan. Menurutnya, ke depan perlu pemerintahan Dilan, digital dan melayani. "Yang namanya pelayanan juga perlu kecepatan sehingga perlu reformasi lewat pelayanan berbasis elektronik," ujarnya.

    Penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. "Ga perlu banyak lembaga." Jokowi menyatakan, telah membubarkan 23 lembaga agar lebih ramping dan lincah dan tak berbelit belit. Kedua, peningkatan kualitas ASN sehingga bisa melayani dengan cepat. Semua pelayanan berbasis elektronik.

    Ketiga, reformasi tata kelola, penyederhanaan manajemen sehingga pelayanan tak bertele-tele. "Kalau ada lembaga yang menghambat, maka perlu dibubarkan," kata Jokowi.

  14. Jokowi: Pancasila disalurkan lewat sosial media agar nyambung ke anak muda

    Menurut Jokowi, Pancasila adalah kesepakatan dari para pemimpin bangsa dari berbagai daerah, dan organisasi. Pancasila harus diberikan kepada anak-anak kita sejak PAUD hingga Universitas.

    Tapi yang paling penting bagaimana memberikan pendidikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Anak-anak harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena Indonesia ada 714 suku. Bagaimana berkawan dengan suku lain, karena kita punya 1.100 bahasa daerah. Bagaimana bertoleransi, karena Indonesia itu memiliki berbeda-beda agama. Bagaimana bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari.

    Kami telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. "Tapi ini harus bisa dilakukan lewat visual Facebook, Instagram, Twitter, sehingga relevansi ini bisa nyambung ke anak-anak muda," kata dia.

    Yang penting, bagaimana menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tak saling menghina, tak saling memfitnah, tapi memberi contoh bagaimana menjalankan Pancasila kepada anak-anak muda.

  15. Intoleransi masih menjamur

    Calon petahana 01 Joko Widodo ingin menerapkan konsep Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat termasuk mengajarkan prinsip toleransi baik di lingkungan masyarakat maupun institusi pendidikan.

    Hingga saat ini, intoleransi masih banyak terjadi. Setara Institute mencatat terdapat 109 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan jumlah 136 tindakan hingga pertengahan 2018. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan 80 pelanggaran dan 99 tindakan.

    Berdasarkan data tengah tahun Setara Institute, pelanggaran tersebut tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Jakarta menempati urutan pertama dengan 23 peristiwa pelanggaran disusul Jawa Barat (19), Jawa Timur (15), Yogyakarta (9), dan Nusa Tenggara Barat (7).

  16. Prabowo: Pemerintah harus beri contoh nilai Pancasila

    Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sepakat menyatakan pendidikan Pancasila harus sejak dini. Dimulai dari pendidikan tingkat sangat dasar, yakni Taman Kanak-Kanak (TK) hingga S3.

    Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila bakal tertanam dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Hal ini menurutnya berbeda dengan pendekatan indoktrinasi, karena cara ini murni edukasi.

    Selain pendidikan, Prabowo menyatakan penting juga bagi pemerintah yang memimpin untuk memberi contoh nilai-nilai Pancasila kepada warganya.

    "Dalam memilih orang tidak boleh pilih karena suku, rasnya. Begitu juga sikap politik yang mengutamakan politik persatuan, bukan politik perbedaan dan pecah belah," tegas Prabowo.

    Ketika menanggapi ucapan Jokowi, Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya sejak muda sudah menanamkan nilai Pancasila, terutamanya dalam hal agama.

    "Saya lahir dari rahim Nasrani, saya dari umur 18 tahun pertaruhkan untuk bela Pancasila," tukasnya.

  17. PNS koruptor ada ribuan, banyak yang belum dipecat

    Capres no urut 02, Prabowo Subianto, berbicara mengenai masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang terlibat perkara korupsi.

    Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sejak 2016 terdapat sekitar 2.357 PNS koruptor yang perkaranya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, namun per Januari tahun 2019 masih terdapat 1.466 PNS koruptor yang belum dipecat.

  18. Visi Misi Jokowi, dari Dilan hingga naiknya proteksionisme

    Calon Presiden nomor urut 01 Joko menjelaskan, visi misinya dalam bidang pemerintahan adalah mewujudkan birokrasi Dilan: digital dan melayani.

    Untuk mewujudkannya, maka perlu reformasi pelayanan publik lewat sarana elektronik. Perlu juga penajaman dan penyerderhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.

    Untuk soal Pancasila, Jokowi memandang Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa, dari berbagai daerah. Dari berbagai organisasi, ras, suku, dan agama. "Maka, kewajiban kita menjaga, merawat dan menjalankan pancasila dalam kehidupan sehari-hari," kata dia.

    Sedangkan dalam urusan Pertahanan, Jokowi hendak meningkatkan kualitas SDM tentara. Terutama bidang teknologi dan cyber. Maka alat utama sistem pertahanan perlu dikembangkan. "Jika belum mampu, maka bisa join produksi dengan negara lain," ujarnya.

    Untuk hubungan dengan negara lain, Jokowi memangdang situasi dunia sedang penuh ketidakpastian, terutama ditandai dengan meningkatnya proteksionisme. Tapi Indonesia harus tegak dan menjalankan politik bebas aktif. "Bebas menjalankan kepentingan nasional dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia," kata Jokowi.

  19. Prabowo tentang Pancasila, jual beli jabatan, dan 1000 kawan

    Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyampaikan visi misinya dalam tema ideologi, pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional dengan tegas dan berapi-api.

    Terkait ideologi, Prabowo sepakat Pancasila adalah final, tidak bisa lagi diganggu gugat. Dalam pandangannya, Pancasila telah berhasil mempersatukan ratusan kelompok etnis, suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia.

    "Pancasila adalah hasil suatu kompromi besar, kecemerlangan dari generasi pendiri bangsa kita. Kami bertekad mempertahankan Pancasila sampai titik darah terakhir," tuturnya.

    Di sektor pemerintahan, Prabowo kembali menyampaikan persoalan korupsi di Indonesia yang sudah sangat parah, stadium 4. Prabowo sempat menyinggung persoalan jual beli jabatan dalam orasinya.

    Oleh karenanya, dia berjanji jika terpilih akan membersihkan, memperkuat, memperbaiki, serta menghilangkan korupsi yang ada di Indonesia.

    "Program yang sehebat apapun tidak jalan kalau lembaga lemah, banyak korupsi, jual beli jabatan, negara tidak mungkin melaksanakan pembangunan," kata Prabowo.

    Sementara, Prabowo menyatakan sistem pertahanan dan keamanan yang ada saat ini masih sedikit, maka anggarannya perlu ditambah. Terakhir, dirinya akan menjalin hubungan baik bilateral maupun multilateral dengan seluruh negara di dunia. "1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tapi rakyat tetap prioritas," tukasnya.

  20. KPU siap selenggarakan pemilu luber dan jurdil

    Dalam sambutan pembukaan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengingatkan jalannya pemilihan umum (pemilu) serentak tinggal 18 hari lagi.

    Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, para pemilih diharapkan bisa menentukan pilihannya salah satunya melalui agenda debat calon presiden (capres) malam ini.

    "Malam ini para capres dipertemukan dalam tema ideologi, pemerintahan, hubungan internasional, dan pertahanan dan keamanan. Lewat debat malam ini, pemilih diharapkan bisa menentukan pilihannya melalui visi misi yang disampaikan," kata Arief.

    Arif pun berjanji KPU bakal berkomitmen menjalankan pemilu yang luber dan jujur (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), selama didukung dengan sikap yang sama dari para peserta pemilu.

  21. Ma'ruf Amin datang, Sandiaga di Rumah Siap Kerja

    Calon wakil presiden no urut 01, Ma'ruf Amin telah tiba di Hotel Shangri-La, Jakarta, untuk menyaksikan debat keempat. Namun cawapres 02, Sandiaga Uno tidak tampak.

    Melalui akun Instagram resminya, @sandiuno, ia menyatakan tidak bisa menemani capres 02 Prabowo Subianto karena telah berjanji untuk nobar (nonton bareng) debat dengan anak-anak muda pendukung mereka di Rumah Siap Kerja, Jl Wijaya I no 26, Jakarta Selatan.

  22. 2 Moderator dan 9 panelis

    Debat keempat Pilpres 2019 dimoderatori oleh dua jurnalis, yaitu Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi.

    Sementara itu ada sembilan panelis dari kalangan akademisi dan praktisi pada debat kali ini. Mereka dibagi sesuai isu yang akan dibahas, yaitu:

    Tema Ideologi
    Prof DR Zakiyuddin, M.Ag (Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga)
    Dr J Haryatmoko SJ (Akademisi/pengajar Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)

    Tema Pemerintahan
    Dr Erwan Agus Purwanto M Si (Dekan Fisip Universitas Gadjah Mada)
    Dr Valina Singka Subekti M Si (Akademisi/pengajar Departemen Ilmu Politik, Fisip UI)
    Dadang Tri Sasongko (Sekjen Transparency International Indonesia)

    Tema Pertahanan dan Keamanan
    Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial)
    Dr Ir Apolo Safanpo ST MT (Rektor Universitas Cenderawasih)

    Tema Hubungan Internasional
    Drs I Basis Eko Soesilo MA (Akademisi/Pengajar HI Fisip Unair dan Direktur Centre for Strategic and Global Studies/CSGS)
    Dr Kusnanto Anggoro (Akademisi/Pengajar Fisip UI)

  23. Pengaturan waktu debat lebih ketat

    Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 memasuki babak keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Kali ini calon presiden (capres) no urut 01 Joko Widodo akan berhadapan langsung dengan capres 02 Prabowo Subianto. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pengaturan waktu bicara masing-masing kandidat akan diperketat, terutama pada segmen keempat dan kelima, yang merupakan debat bebas.

    Pada debat bebas tersebut moderator akan mengatur agar masing-masing kandidat memanfaatkan waktu empat menit yang diberikan untuk mengeluarkan pendapat, sehingga asas keadilan terjaga.

    Tema yang akan dibahas dalam debat yang berlangsung mulai pukul 20:00 WIB ini adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

    Sama seperti edisi ketiga, debat keempat ini akan dibagi menjadi 6 segmen, yaitu:

    1. Pemaparan visi-misi kandidat dengan jatah waktu masing-masing 4 menit;

    2. Kedua kandidat akan menjawab pertanyaan para panelis mengenai ideologi dan hubungan internasional (waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi 1,5 menit);

    3. Kedua kandidat akan menjawab pertanyaan para panelis mengenai pertahanan-keamanan dan pemerintahan (waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi 1,5 menit);

    4. Debat bebas (4 menit bicara, 4 menit tanggapan);

    5. Debat bebas (4 menit bicara, 4 menit tanggapan);

    6. Pernyataan penutup (masing-masing 4 menit).

    Media penyelenggara debat yang telah disepakati adalah Metro TV, SCTV, dan Indosiar, tapi debat juga akan disiarkan langsung oleh CNNIndonesia TV.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR