El Nino dan hujan yang terlambat
Sejarah El Nino ternyata tak selaras dengan jumlah kekeringan di Indonesia. Pada 2015 El Nino kuat, namun daerah yang kering hanya sedikit. Tahun itu salah satu kebakaran hutan terbesar Indonesia.
Perlukah pemerintah membentuk badan legislasi
Selama ini, DPR sudah memiliki Badan Legislasi. Pemerintah juga punya Badan Pembinaan Hukum Nasional. Masih perlukah membentuk badan baru?
Penjualan E-KTP dikhawatirkan disalahgunakan dalam Pemilu
Blangko E-KTP ditemukan dijual bebas di pasar dan toko online. KPU mengingatkan E-KTP ini bisa disalahgunakan dalam Pemilu 2019.
Korupsi ganda dalam kasus Bupati Jepara
Bupati Jepara diduga menutup kasus korupsi dengan suap. Dua kali jadi tersangka, akhirnya kasus korupsi ganda ini akhirnya merujung KPK.
Dalih biaya politik tinggi, kader parpol paling dominan korupsi
Sebanyak 69 persen pelaku korupsi adalah kader partai politik. Mereka mengklaim, karena biaya politik yang tinggi.
Maju DPD, Oesman Sapta harus mundur dari parpol
KPU menampung putusan MA, MK, dan PTUN yang bertolak belakang soal pencalonan Oesman Sapta Odang. Tapi dengan syarat, dia harus mundur dari parpol.
Target wisatawan terbebani bencana dan infrastruktur
Target wisatawan mancanegara baru tercapai 70 persen. Bencana alam dan infrastruktur dinilai membuat turis menunda kedatangan. Sisa waktu yang ada dinilai susah untuk mengeruk 4 juta wisatawan.
Kicauan Dubes Arab Saudi soal Reuni 212 menuai protes
Dubes Arab Saudi diprotes banyak pihak karena mencuit di Twitter terkait urusan dalam negeri Indonesia. Alih-alih meminta maaf, akun terverfikasi itu malah merevisi cuitan.
Muatan politik dalam Reuni 212
Reuni 212 kental oleh muatan Pilpres 2019. Tim BPN Prabowo-Sandiaga tak menampik. Tapi Bawaslu DKI Jakarta tak menemukan pelanggaran.
Kenapa Basarah sebut Soeharto guru korupsi
Ahmad Basarah menyebut Soeharto sebagai guru korupsi. Laporan dari beberapa media dan lembaga internasional menempatkan Soeharto paling korup di antara koruptor lain.
Dari cekcok Pilpres, Lion Air, hingga denda Sari Roti
Berita ringkasan pekan terakhir November 2018. Mulai dari soal Pilpres, Liga Indonesia, denda Sari Roti, petaka Lion Air hingga pernikahan anak.
Debat Pilpres bakal digelar lima kali
KPU bakal menggelar panggung lima kali untuk debat Pilpres. Debat ini akan menjadi pembuka apa sebenarnya program yang ditawarkan dua pasangan capres-cawapres itu.
Smart Pakem dinilai memfasilitasi kaum intoleran
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi pemantau aliran atau ormas yang mereka anggap sesat. Langkah ini dikecam banyak pihak karena dinilai malah memfasilitasi kaum intoleran mempersekusi kaum minoritas.
Bolos lebih dari 46 hari, 33 PNS dipecat
Pemerintah memecat 33 PNS karena bolos kerja lebih dari 46 hari. Tahun lalu, 347 PNS dipecat, sebagian besar karena bolos lama.
Jumlah bantuan dana BPJS Kesehatan masih simpang siur
BPJS Kesehatan menyatakan pemerintah akan menyuntik dana tahap II sebesar Rp5,6 triliun. Namun Kementerian Keuangan menyatakan jumlahnya bisa lebih kecil.
Telat 4 hari, Sari Roti didenda Rp2,8 miliar
KPPU menilai Sari Roti telat 4 hari melaporkan akuisisi perusahaan lain. Sari Roti punya dasar tanggal berbeda kapan harus dilaporkan. Buah dari hukum yang multitafsir.
Kasasi ditolak, Jaksa bisa penjarakan Buni Yani
Mahkamah Agung menolak kasasi Buni Yani, sehingga ia harus menjalani putusan penjara 18 bulan. Kejaksaan masih menunggu salinan putusan untuk mengeksekusi Buni.
Cekcok Pilpres berujung pembunuhan, peringatan buat elite politik
Perdebatan soal Pilpres di Facebook berujung tewasnya warga. Saatnya elite politik sadar tak membuat pernyataan provokatif.
Dahnil dan dugaan penggelembungan dana kemah
Polda Metro Jaya memeriksa Ketua PP Pemuda Muhammadiyah terkait dugaan penyelewengan dana kemah Pemuda Islam. Benarkah ada motif politik dalam pemeriksaan ini?
Jelang akhir masa jabatan, kinerja DPR tetap jeblok
Kinerja DPR masih saja jeblok. Mulai soal absensi, fungsi legislasi yang buruk, hingga tersangkut korupsi. Pada sisa masa jabatan, kinerja mereka bisa makin jeblok karena mereka disibukkan oleh kampanye.