Benarkah WhatsApp Payment akan digelar di Indonesia
WhatsApp disebutkan akan menggelar layanan pembayaran. Namun regulator dan rekanan belum mengetahui rencana ini.
Hoaks pemilu berpotensi makin besar tahun depan
Pada Pemilu 2019, hoaks menjamur seiring proses Pemilu. Jika tak disikapi serius, akan makin besar tahun depan saat Pilkada Serentak 2020.
Ibu kota pindah, tak semua PNS ikut pindah
Kementerian yang harus dekat dengan Presiden, kemungkinan pegawainya harus ikut pindah. Sedangkan PNS yang terkait layanan publik, kemungkinan tak ikut pindah.
Mungkinkah Bekasi bergabung dengan Jakarta
Menurut Undang-undang, Bekasi memungkinkan bergabung dengan Jakarta jika kedua provinsi bersepakat. Tapi keputusannya ada di Pemerintah Pusat.
Jokowi sudah dua kali naikkan gaji PNS, tahun depan tidak lagi
Sepanjang 5 tahun masa jabatannya, Presiden Jokowi sudah dua sekali menaikkan gaji PNS. Jika ditotal persentase kenaikannya mencapai 11 persen.
Wilayah mana yang dapat kompensasi listrik PLN
Ada 30 kabupaten/kota di 3 provinsi yang akan mendapat kompensasi listrik karena layanan yang padam awal Agustus lalu. Kompensasi akan diberikan untuk pemakaian listrik bulan Agustus.
Siap-siap, pelapak di media sosial bakal dikejar pajak
Jika para pedagang online berpindah dari e-commerce ke media sosial, Sri Mulyani akan tetap mengejarnya. Apapun medium dagangnya, tetap akan kena pajak.
Reklamasi, tanah air susah air
Gubernur Anies menggelar upacara bendera di pulau reklamasi, untuk mengirim pesan bahwa pulau itu bukan milik pribadi. Benarkah pulau itu terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh orang kecil?
Jadi penyumbang polusi terbesar, motor perlu kena aturan ganjil-genap
Sepeda motor perlu kena aturan ganjil genap karena menyumbang 44 persen polusi di Jakarta. Empat jenis BBM juga perlu dilarang penjualannya di Jakarta karena kental oleh belerang.
Tahun depan, e-commerce bakal dikejar pajak
Pemerintah akan menyetarakan usaha konvensional dan e-commerce, salah satunya dalam soal pajak. Dua jabatan baru sudah dibentuk terkait potensi pajak ini.
Dana Desa 2020 akan naik jadi Rp72 triliun
Tahun depan, Dana Desa itu akan difokuskan untuk membangun pariwisata desa.
Impor dari Tiongkok melonjak, pemerintah teliti dugaan dumping
Pemerintah akan menginvestigasi dugaan China melakukan dumping pada tekstil dan baja. Selain itu, juga disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang e-commerce, untuk mengendalikan impor.
Kivlan vs Wiranto bukan sekadar uang, tapi pelanggaran HAM
Janji Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tak kunjung tunai. Gugatan perdata Kivlan kepada Wiranto bisa menjadi pintu masuk mengusut kasus berat ini.
Indonesia pertimbangkan pengiriman TKI ke Hong Kong
Rencana itu bisa diwujudkan jika Konsulat Jenderal RI di Hong Kong merekomendasikan penangguhan pengiriman TKI ke sana.
MA larang Anies gunakan trotoar untuk PKL
Pasal dalam Perda Ketertiban Umum, yang membolehkan Gubernur menetapkan bagian jalan/trotoar untuk PKL, diputuskan tak berlaku. Maka PKL tak boleh berdagang di trotoar.
Ide memajukan UTBK menuai protes publik
Kemenristekdikti ingin memajukan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Harapannya, murid memiliki waktu lebih panjang mempersiapkan Ujian Nasional (UN). Kenapa tak UN saja yang dimajukan?
Iuran BPJS diusulkan naik hingga 64 persen
Persentase kenaikan terbesar diusulkan pada iuran kelas III, yang mencapai 64 persen. Tunjangan cuti direksi BPJS juga dinaikkan.
Setelah taksi online, kini pasien protes aturan ganjil-genap
Sejak tahun lalu, para pasien rumah sakit protes aturan ganjil-genap karena membatasi akses mereka untuk periksa. UU Lalu Lintas bisa jadi penengah.
PPP dan Hanura kempes di DPRD DKI Jakarta
Partai Hanura tak meraup kursi di DPRD DKI Jakarta. Padahal dulu punya 10 kursi. Kebalikan dengan PSI. Partai baru ini langsung mendapat 8 wakil.
Ribut duit Pam Swakarsa, Kivlan gugat Wiranto
Menurut pengacara Kivlan, pembentukan Pam Swakarsa itu butuh Rp8 miliar, tapi baru dibayar Rp400 juta. Kivlan nombok dan minta kekurangan itu dibayar, setelah 21 tahun.
