Kini akuisisi aset harus lapor KPPU
Aturan ini mulai berlaku 3 Oktober 2019. Batas waktu pemberitahuan akuisisi paling lama 30 hari hari kerja.
Tak libatkan KPK, penyusunan kabinet dinilai buruk
Berbeda pada penyusunan Kabinet Kerja 2014-2019, Jokowi melibatkan KPK dan PPATK. Itupun tetap bisa kecolongan, dua menterinya jadi tersangka korupsi.
Menghitung nasib oposisi di parlemen
PAN dan PKS bersikukuh menjadi oposisi agar demokrasi di Indonesia sehat. Jika tinggal mereka, suara mereka di parlemen lemah, hanya 16 persen.
Pembayaran pajak lewat e-commerce tembus Rp59 miliar
Belum ada dua bulan dibuka, pembayaran pajak di e-commerce mencapai Rp59,7 miliar. Sebanyak, 90 persen dibayarkan lewat platform Tokopedia.
Reklamasi Pelindo di Teluk Benoa jalan terus
Menurut Kementerian Kelautan, wilayah Pelindo mereklamasi itu adalah wewenang Kementerian Perhubungan. Sehingga tak terdampak oleh putusan Kawasan Konservasi Maritim.
Kredit macet pinjaman online capai Rp1,67 triliun
Industri pinjaman online tumbuh pesat dalam setahun ini. Pertumbuhan ini dibarengi dengan naiknya porsi kredit macet. Masih amankah?
Tudingan Arteria Dahlan terbantahkan lewat foto
Arteria Dahlan menuding KPK tak mengerjakan laporan tahunan. Tapi saat laporan itu diluncurkan, dia malah ikut hadir dan berfoto bareng.
Teluk Benoa kembali jadi kawasan konservasi, reklamasi batal
Menteri Susi Pudjiastuti menetapkan kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi. Perpres buatan SBY masih mengganjal. Apakah proyek reklamasi batal?
Eksekusi hukuman mati di era Jokowi-JK naik tajam
Di masa pemerintahan Jokowi, angka hukuman mati naik dua kali lipat per tahunnya. Sepanjang 5 tahun, ada 18 orang terpidana diakhiri hayatnya di depan regu tembak.
Daya saing Indonesia melorot, apa saja penyebabnya
Keunggulan Indonesia terletak pada besarnya penduduk yang menjadi pasar. Vietnam justru moncer, naik 10 peringkat.
Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannya
Asosiasi UMKM meminta aturan ini ditunda pelaksanaannya karena belum siap. Pengamat meminta Pemerintah perlu mengeluarkan Perppu. Bagaimana dengan yang sudah mengantongi sertifikat halal sebelumnya?
Berkat dinasti politik, Wawan diduga keruk hingga Rp500 miliar
KPK menduga Wawan memanfaatkan hubungan keluarga sehingga bisa mengerjakan 1.105 proyek senilai Rp6 triliun. Asetnya yang disita tersebar hingga Australia.
Dinasti politik Bontang, dari suami-istri ke ibu-anak
Kota Bontang, Kalimantan Timur dikuasai satu keluarga dari satu partai. Kepala keluarga, pernah tersandung kasus korupsi.
PDIP diduga terima uang hasil korupsi Bupati Cirebon
Nico Siahaan, anggota Fraksi PDIP mengaku menerima uang itu, tapi sudah mengembalikannya ke KPK. Uang sebesar Rp250 juta itu dipakai untuk acara kepemudaan.
Perppu bisa menjadi senjata Jokowi melawan tekanan parpol
Jika ada partai politik yang menolak Perppu, Presiden bisa gantian menolak mereka masuk dalam kabinet.
Hanya 46 persen proyek strategis yang selesai di periode 1 Jokowi
Pembangunan Proyek Strategis Nasional diprediksi hanya akan selesai 46 persen di masa pemerintahan Jokowi periode pertama. Ada 4 kendala utama dalam penuntasan pembangunan ini.
Perlukah pemabuk dan pezina dilarang ikut Pilkada
Selama ini, salah satu syarat calon kepala daerah tak boleh melakukan perbuatan tercela. Tapi tak pernah diperinci perbuatan apa yang dimaksud.
Tawarkan bunga 6,8 persen, ORI016 bisa dibeli online
ORI016 bisa dibeli secara online. Bunga yang ditawarkan lebih rendah dari ORI sebelumnya.
Cegah dana asing pergi, Jokowi didesak terbitkan Perppu KPK
Penerbitan Perppu KPK dinilai akan menjadi sinyal positif bagi investor. Jokowi harus kembali ke khittahnya sebagai presiden pilihan rakyat, bukan hanya pilihan partai politik.
Denda kebakaran Rp3,15 T baru dibayar Rp78 M
Banyak hukuman denda pembakar hutan ini tak kunjung dibayar. Jumlahnya puluhan triliun.
