Agama lokal. Mereka muncul dan tumbuh di penjuru Nusantara. Ada dan berkembang jauh sebelum enam agama besar yang saat ini dianut mayoritas penduduk Indonesia masuk. Jumlahnya mencapai ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Mereka menjadi sandaran transendental. Sifatnya lokal memang.

Dalam perjalanannya, jumlah mereka berangsur surut bahkan beberapa sudah punah. Penyebabnya beragam. Terdesak oleh agama-agama besar hingga regenerasi yang macet.

Data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercatat, saat ini agama lokal tersisa 187 buah. Dan menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo jumlah mereka mencapai 138.791 orang.

Perjalanan para penganutnya mengalami berbagai tekanan dan diskriminasi. Meski asli Nusantara, namun keberadaan mereka tidak pernah diakui sebagai agama. Ini terlihat dalam TAP MPR IV/MPR/1978 tentang GBHN yang salah satu butirnya dengan tegas menyatakan negara tidak mengakui mereka sebagai agama. Akibatnya, hak-hak sipil mereka terabaikan. Mereka tidak bisa mencantumkan secara terang-terangkan aliran yang mereka anut dalam kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun kartu keluarga.

Dalam dunia pendidikan anak-anak mereka juga tidak bisa mendapat pelajaran aliran yang dianut orang tuanya. Agar bisa mendapatkan nilai, mereka “dipaksa” memilih salah satu dari enam agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia.

Namun para penganut ini tak menyerah. Mereka terus berjuang agar bisa mendapatkan hak-hak sipilnya itu. Puncaknya, pada November 2017 lalu. Sejumlah penganut agama lokal mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi.

Pada uji materi itu, MK memutuskan status aliran kepercayaan boleh dicantumkan di KTP dan KK. Hak konstitusional mereka pulih. Hak konstitusional mereka menyusul enam agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kita. Karena itu, kami menamakannya Agama Ketujuh.

Bagaimana eksistensi mereka pascaputusan MK itu? Kami mendatangi dan meliput 11 agama lokal ini ke sejumlah daerah. Hasil liputan itu kami sajikan dalam liputan khusus Agama Ketujuh ini.

Selain liputan langsung ke daerah-daerah, kami juga menanyakan status mereka nanti ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Apakah mereka tetap di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan ataukah Kementerian Agama. Plus, untuk melihat beberapa persoalannya, kami sajikan tulisan guru besar Antropologi UGM Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra.

Selamat membaca…

Penanggung Jawab: Yusro M Santoso

Kepala Proyek: Fajar W.H.

Penulis: Andi Baso Djaya, Bonardo Maulana Wahono, Fajar WH, Heru Triyono, Muammar Fikrie, Sorta Tobing, Anang Zakaria (Yogyakarta), Hari Tri Wasono (Kediri), Rahmat Hardiansya (Sulawesi Selatan)

Penyumbang Bahan: Rahadih Gedoan (Manado), Ahmad Ghifari ,Christine Dessy TB, Jessycha Nayoan

Fotografer dan Videografer: Bismo Agung Sukarno, Wisnu Agung Prasetyo, Aditya Herlambang (Jawa Barat), Fully Syafi (Kediri), Hariandi Hafid (Sulawesi Selatan), Reza Fitriyanto (Yogyakarta), Ronny Buol (Manado)

Penata Letak Foto: Bismo Agung Sukarno, Sandy Nurdianysah

Editor Video: Aditya Nugraha

Tim Produk: Abraham Angela Handayani, Andre Pratama Adiwijaya, Aldi Nugroho, Erwin Susilo, Febyola Aldo Brilyansyah, Prisca Prisilia, Trio Putra Candra Buwana

Penyulih Suara: Andi Baso Djaya, Bismo Agung, Livia Kristanti, Ronna Nirmala, Muhammad Imaddudin, Mutiasari