
Kartun: Enam setengah orang ahli pidato
Indonesia Budget Center menemukan kejanggalan pada KUA-PPAS DKI 2020. Selain duplikasi anggaran juga ada kejanggalan lainnya, seperti honorarium untuk enam setengah orang.
Pembaca yang budiman,
Sejak 2 Desember 2019, kami resmi pindah rumah ke Lokadata.id. Kami tak lagi memperbaharui artikel pada situs ini dan secara bertahap akan dilakukan pengalihan alamat situs web Beritagar.id ke Lokadata.id.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda temukan di artikel kami: Ikhtiar menyajikan informasi bergizi
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca yang telah menemani perjalanan Beritagar.id selama 4,5 tahun ini.
Sampai jumpa di Lokadata.id.
Salam.
Indonesia Budget Center menemukan kejanggalan pada KUA-PPAS DKI 2020. Selain duplikasi anggaran juga ada kejanggalan lainnya, seperti honorarium untuk enam setengah orang.
Sistem e-budgeting DKI Jakarta ini pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2016 dan 2017.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mendapati kejanggalan di website APBD DKI Jakarta, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar.
Total biaya penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di Jakarta sampai Rp1,6 triliun. Gubernur Anies heran kenapa dipersoalkan.
Kendati demikian, Anies belum memiliki rencana pasti akan digunakan untuk apa uang yang bakal diperolehnya dari penjualan saham bir ini.
Gubernur Anies akan meneteskan APBD ke ormas jadi dana swakelola. Gerindra setuju. Tapi FPI dan FBR tak masuk tabel.
Kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam sorotan karena rendahnya serapan anggaran. Dua tahun lalu, saat masih kampanye, Anies memberi tips bagaimana cara gampang menilai kinerja Gubernur, lewat serapan anggarannya.
Dinas Perumahan menjelaskan, alasannya penghapusan ini karena ada pergantian gubernur. Sehingga mereka tak bisa menganggarkan pembangunan rusun dengan skema multi years.
Dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam APBD DKI Jakarta meningkat, namun jumlah penerimanya makin berkurang sejak 2016 hingga dalam rencana 2018.